Beranda Industri & Keuangan Sertifikasi Halal Jadi Beban Baru Industri Mamin Nasional

Sertifikasi Halal Jadi Beban Baru Industri Mamin Nasional

BERBAGI
Produk halal/ist

Agrofarm.co.id-Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH) kini sedang digodok pemerintah. Namun, kalagan pengusaha makanan dan minuman sedikit khawatir dengan lembaga bentukan pemerintah ini. Sertifikasi itu dinilai nantinya akan menjadi beban pengusaha kecil.

“Tentu BPJPH sebagai lembaga pemerintah harus mendorong efisiensi, sertifikasi halal yang merupakan nilai tambah dalam persaingan global. Namun tidak menjadi beban baru bagi daya saing industri Indonesia.,” tegas Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman, di Jakarta.

Industri makanan dan minuman berharap BPJPH yang saat ini masih terus digodok pemerintah harus mengedepankan sisi transparansi dan kemudahan dalam pengurusan proses pengajuan sertifikasi halal oleh industri.

Selain sisi transparansi yang diharapkan lebih ditingkatkan lagi, kecepatan pelayanan juga perlu diperbaiki lagi agar tidak ada persepsi badan baru ini sama dengan yang sebelumnya mengurus sertifikasi halal.

Di sisi lain, ia masih berharap, agar penerapan sertifikasi halal tidak bersifat mandatory alias voluntary saja. Bukan untuk semua produk dan jasa. Kata Adhi, di Arab Saudi saja, sertfikasi halal juga tidak mandatory.

“BPJPH memikirkan mandatory halal bukan untuk semua produk dan jasa namun bagi yang menyatakan produk/jasanya halal,”ujar Adhi.

Persepsi pengurusan sertifikasi halal yang harus mengantri dan berbelit, diharapkan juga bisa ditepis lembaga BPJPH sehingga industri bisa yakin untuk terlibat mengurus sertifikasi.

Dari sisi kecepatan dan waktu, menurut Adhi, memang relatif karena akan bergantung kesiapan perusahaan sendiri. Yang penting, batasan waktu pengurusan sampai keluar sertifikasi, harus juga merujuk undang-undang. Sehingga tidak ada kesan bertele-tele dan lambat. “Di UU baru sudah ada batasan waktunya,” tegas Adhi.

Kemudian, hal lain, BPJPH sendiri juga harus memerhatikan para pengusaha skala kecil menengah agar juga bisa mengurus sertifikasi halal dengan mudah dan murah karena bisa menjadi nilai lebih bagi produk jasa yang diberikan ke konsumen. Namun, Adhi juga mengingatkan, sertifikasi semata selembar kertas yang lebih penting lagi kepastian bagi pengusaha dan industri.

“Bantuan ke UKM tidak sekadar sertifikasi. Karena sertifikat hanya selembar kertas. Yang penting bagaimana sertifikat jaminan halal dilaksanakan sehingga jaminan halal bisa dipastikan,” tegas Adhi.

Adhi melanjutkan, industri makanan dan minuman sangat mendukung jaminan produk halal. Menurutnya, potensi pasar halal sangat besar namun harus dibedakan antara potensi pasar dengan kewajiban halal.

Menurut dia, yang perlu dibangun bersama, adalah bagaimana jaminan halal itu berlaku dari hulu sampai hilir.

Seperti diketahui, saat ini ketentuan wajib bersertifikat dilakukan bertahap, yaitu sebanyak tiga tahap terhitung mulai 1 November 2016 hingga tahun 2019. Kewajiban bersertifikat halal pada tahun pertama dilakukan pada produk berupa barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan minuman.

Persaingan Pasar Global

Sementara itu, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan lewat UU No. 33/2014 salah satu upaya pemerintah merangsang perkembangan industri halal di Indonesia.

Sektor swasta, kata Panggah harus didorong menyediakan produk dan jasa halal demi melindungi kepentingan mayoritas penduduk muslim di Tanah Air sekaligus membuat industri nasional bersaing di pasar global.

Panggah mengatakan pemberlakukan UU No. 3/2014 telah mendorong kesadaran sertifikasi halal pada pelaku industri. LPPOM MUI telah memberikan sertifikasi halal atas 309.000 produk yang berasal dari 33.905 perusahaan di Indonesia per 2015.

Panggah mengakui mayoritas produk tersebut adalah milik perusahaan skala besar karena pewajiban sertifikasi halal dalam UU tersebut sangat berat bagi industri kecil dan menengah. Namun, dia menegaskan seluruh sektor industri di Indonesia harus siap menghadapi kompetisi yang semakin ketat dalam memperebutkan permintaan produk halal di dunia.

Industri halal, jelasnya, saat ini bukan hanya berkembang di negara mayoritas muslim. Perkembangan industri halal terjadi di negara bukan mayoritas muslim seperti Thailand, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Australia.

Aplikasi UU ini sangat terasa berat bagi industri kecil dan menengah, tetapi kita harus siap, apalagi menghadapi kompetisi dari luar negeri. Ini butuh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, kata Panggah.

Panggah menambahkan pemerintah juga mendorong perkembangan industri halal dengan mempersiapkan kawasan industri halal. Kawasan tersebut rencananya berdiri di Jawa dengan orientasi ekspor, terutama ke negara-negara di Timur Tengah.

Dongkrak Industri Mamin

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, industri makanan dan minuman nasional perlu lebih memperluas pangsa ekspor baik pasar tradisional maupun pasar baru dalam upaya mendongkrak kinerjanya. Selain itu, melakukan terobosan inovasi produk yang dihasilkan sehingga dapat diminati oleh konsumen dalam negeri dan mancanegara.

Market domestik dan ekspor masih besar. Yang terpenting untuk industri ini juga adalah ketersediaan bahan baku sehingga mendorong investasi terus tumbuh. Pemerintah telah memberikan kemudahan perizinan usaha bagi pelaku industri termasuk sektor IKM, kata Menperin pada Pertemuan Anggota dan Halal Bihalal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) di Jakarta belum lama ini.

Industri Mamin, mengalami neraca perdagangan yang positif bila dibandingkan dengan impor produk makanan dan minuman pada periode yang sama sebesar USD 3,98 Miliar. Di samping itu dapat dilihat dari perkembangan realisasi investasi sektor industri ini sampai dengan triwulan II tahun 2016 sebesar Rp 12,1 triliun untuk PMDN dan untuk PMA sebesar USD 476,32 juta, lanjut Ailrangga. irsa pitri