Beranda Kehutanan Rusaknya Hutan dan Lahan di Indonesia Karena Korupsi

Rusaknya Hutan dan Lahan di Indonesia Karena Korupsi

BERBAGI
La Ode Syarief, Komisioner KPK memberikan beberapa fakta mengenai banyaknya peluang terjadinya praktek korupsi sumber daya alam di Indonesia sehingga tidak terwujudnya pengelolaan hutan dan lahan yang efektif/ist

Agrofarm.co.id-Serbuan industri ekstraktif terhadap hutan dan lahan di Indonesia semakin besar dan massif yang berkontribusi pada tingginya angka deforestasi di Indonesia yang mencapai 1,1 juta Ha (FWI, 2014).

Dalam rilis The Asia Foundation yang diterima Agrofarm, kemarin, melalui program SETAPAK (Selamatkan Hutan dan Lahan melalui Perbaikan Tata Kelola) didukung oleh Unit Perubahan Iklim Pemerintah Inggris (UKCCU), 220 perwakilan pemerhati lingkungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil dari 13 propinsi serta lembaga internasional lainnya telah melaksanakan fungsi mereka di bulan pertama setelah Temu Nasional Mitra SETAPAK di Uluwatu, Bali padal 5-7 April 2017.

Beberapa catatan dibuat oleh berbagai pemerhati dan penggiat konservasi hutan. Diantaranya adalah Komisioner KPK,  La Ode Syarief .Syarief, dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa salah satu rusaknya tutupan hutan dan lahan di Indonesia salah satunya karena praktek korupsi akibat pemberian izin yang menghasilkan tumpang tindih izin.

Menurut Syarief, ada 4,6 juta hektar HGU sawit yang tumpang tindih dengan izin-izin berbasis lahan, hutan dan gambut. Luasan ini mencapai 7 kali lipat luas Singapura. Kementerian sektor hutan dan lahan menjadi bagian dari persoalan ini.

Laode Syarief juga menyatakan bahwa KPK saat ini akan mengembangkan penindakan korupsi oleh perusahaan yang selama ini belum tersentuh. Dugaannya, perusahaan yang paling banyak terlibat korupsi adalah disektor hutan dan lahan.

Sementara itu, Bambang Hendroyono, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mewakili  Menteri Siti Nurbaya menyatakan, kementerian telah mengupayakan percepatan hak pengelolaan hutan dan lahan untuk masyarakat, melalui skema perhutanan sosial.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh KLHK adala, pertama bagaimana membangun kesepahaman dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah mengenai  kebijakan KLHK, termasuk kebijakan alokasi hutan untuk perhutanan sosial. Kemudian isu perubahan iklim memuat aspek-aspek penting yang terkait dengan tata kelola hutan yang baik, keterlibatan kelompok perempuan dan reforma agraria.

Pertemuan ini juga membahas capaian-capaian dan temuan-temuan lapangan yang telah dilakukan oleh masyarakat sipil di Indonesia terkait dengan tata kelola hutan dan lahan.

Henri Subagyo, Direktur ICEL memaparkan temuan Indeks Tata Kelola Hutan dan Lahan di Indonesia di 8 propinsi yang hasilnya menunjukkan bahwa kinerja pemerintah propinsi dalam pengelolaan hutan dan lahan masih rendah. Score yang diperoleh masih dibawah 40 dari total nilai 100. Kinerja penyelesaian konflik dan penegakan hukum menunjukkan kinerja yang paling buruk dibandingkan kinerja lainnya yakni mendorong akses wilayah kelola masyarakat dan perlindungan hutan dan lahan.

Propinsi Kalimantan Timur dan Sumatra Barat menduduki kinerja yang paling baik diantara 8 propinsi yang diukur dengan score 38. Sementara Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah menduduki posisi terendah dengan score 7,6 dan 6,6.

Keterlibatan masyarakat sipil yang terlibat dalam program SETAPAK ini telah menghasilkan capaian yang cukup signifikan.  Advokasi dan desakan yang dilakukan masyarakat sipil telah berhasil menyelamatkan 4,2 juta hektar kawasan hutan dan lahan melalui dorongan pencegahan alih fungsi kawasan hutan, pencabutan dan penciutan izin usaha yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, memperluas akses kelola wilayah masyarakat dan mediasi konflik.

Direktur program SETAPAK , Lili Hasanuddin menyatakan bahwa program SETAPAK-TAF telah berkontribusi sebesar 30% dari target capaian perhutanan sosial yang telah dihasilkan oleh pemerintah. Melalui skema joint monitoring yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan pemerintah, program SETAPAK telah membantu sektor ESDM didaerah untuk melakukan penataan perizinan usaha. Lili juga menyatakan bahwa ada sekitar 334 IUP tambang yang dicabut oleh pemerintah dari monitoring bersama dan review izin.

Tentang SETAPAK

Sejak digagas tahun 2011, program Selamatkan Hutan dan Lahan melalui Perbaikan Tata Kelola (SETAPAK) meyakini bahwa tata kelola hutan dan lahan yang baik adalah kunci bagi pelestarian lingkungan serta pertumbuhan berkesinambungan yang berpihak pada kelompok lemah. SETAPAK mendukung desentralisasi pemerintahan Indonesia untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, perlindungan, serta distribusi manfaat sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.irsa