Beranda Sawit RI Sesalkan Resolusi Sawit dan Deforestasi Uni Eropa

RI Sesalkan Resolusi Sawit dan Deforestasi Uni Eropa

110
BERBAGI
Sawit merupakan industri strategis nasional/Ist

Agrofarm.co.id Indonesia meminta Uni Eropa (UE) agar memperhatikan terjadinya peningkatan hambatan perdagangan yang diterapkan oleh UE terhadap produk impor dari Indonesia, khususnya kelapa sawit.

Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional pada Kementerian Perdagangan, Dody Edward, mengungkapkan, Indonesia adalah pemasok terbesar minyak sawit untuk UE, dan oleh karenanya sangat menyesalkan terjadinya peningkatan hambatan perdagangan terhadap ekspor minyak sawit Indonesia ke UE.

Indonesia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap Resolusi Sawit dan Deforestasi (Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforest) yang disetujui oleh Parlemen Eropa pada April 2017, yang mendiskriminasi produk minyak sawit dengan produk minyak nabati lainnya.

“Resolusi tersebut tidak tepat, dan UE perlu mengakui upaya keras Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan dan mempromosikan produksi minyak sawit yang berkelanjutan,” ujar Dody Edward dikutip dalam laman Kementerian Luar Negeri pada Jumat (7/7/2017).

Delegasi UE menyampaikan bahwa resolusi Parlemen Eropa tersebut tidak mengikat terhadap badan eksekutif Komisi Eropa, dan secara hukum tidak mengharuskan Komisi Eropa untuk menindaklanjutinya dengan perumusan suatu produk hukum yang mengikat. Namun Dody Edward berpandangan bahwa resolusi tersebut semakin mempertegas kampanye negatif minyak sawit di UE.

Indonesia juga mempertanyakan beberapa hambatan non-tarif lainnya yang diterapkan oleh UE yang telah atau berpotensi menghambat akses pasar bagi produk/komoditas ekspor Indonesia, diantaranya ambang batas zat anthraquinnone pada teh, labelling pada produk susu, daging, dan produk derivatifnya; ambang batas kandungan zat 3 MCPD pada minyak nabati termasuk pada minyak sawit yang dipandang sebagai karsinogenik; ambang batas zat Aflatoxine pada komoditas pala.

Adapun dasar Pemri mengajukan keberadaan atas standar produk tersebut, karena terdapat diskrepansi antara batas yang diterapkan oleh UE dengan batas yang diterapkan oleh badan standardisasi internasional Codex Alimentarius Commission.

Indonesia juga mempertanyakan kebijakan fitosanitari UE yang terkait dengan draft peraturan UE mengenai kriteria penentuan suatu elemen sebagai endoctrine disruptors yang dinilai tidak memiliki dasar ilmiah.

Terkait dengan kebijakan fitosanitarinya, delegasi UE menyampaikan bahwa bahwa berbagai kebijakan yang diambilnya telah sesuai dengan aturan WTO dan standar internasional yang ada, serta pelaksanaannya dimonitor oleh Komisi Eropa. Beledug Bantolo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here