Beranda Industri & Keuangan Realisasi Anggaran Kemenperin Capai 25 Persen Hingga Mei 2017

Realisasi Anggaran Kemenperin Capai 25 Persen Hingga Mei 2017

BERBAGI
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto/hms

Agrofarm.co.id-Kementerian Perindustrian telah merealisasikan anggarannya hingga 31 Mei 2017 mencapai Rp708,52 miliar atau 24,92 persen dari pagu tahun ini sebesar Rp2,84 triliun. Serapan ini mengalami peningkatan 7,05 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sekitar 17,87 persen.

Kami terus melakukan koordinasi dengan unit eselon I dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait pemantauan pengadaan barang dan jasa untuk mendorong percepatan realisasi anggaran khususnya belanja modal, kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga di Jakarta.

Langkah lainnya, menurut Menperin, melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam upaya mempercepat proses revisi anggaran untuk kegiatan yang memerlukan penyesuaian dan pencairan tanda bintang serta mendorong proses pembayaran uang muka atau penyelesaian pembayaran termin yang sudah jatuh tempo untuk ditagihkan oleh pihak ketiga.

Selain itu, mempercepat kegiatan-kegiatan swakelola, menyediakan dana atau mengatur cash flow, dan tepat waktu dalam pelaksanaan, sebutnya.

Airlangga menjelaskan, anggaran yang terbesar disalurkan pada beberapa program prioritas, di antaranya pengembangan SDM industri dan dukungan manajemen Kemenperin yang mencapai Rp941,60 miliar dan telah terealisasi hingga Mei 2017 sebesar 31,05 persen atau Rp292,34 miliar. Kemudian, kami tengah fokus menjalankan program penumbuhan dan pengembangan IKM serta program pengembangan teknologi dan kebijakan industri, tuturnya.

Ketika Rapat Kerja Kemenperin dengan Komisi VI DPR RI pada 20 Maret 2017, telah diusulkan dan disetujui realokasi anggaran antar program sebesar Rp219 miliar guna membiayai beberapa kegiatan prioritas yang belum ada alokasi anggarannya tahun 2017. Usulan revisi anggaran tersebut hingga saat ini masih belum dapat diselesaikan, ungkap Airlangga.

Untuk itu, dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 serta mempertimbangkan waktu dalam melakukan proses revisi dan pelaksanaan kegiatan, Kemenperin mengusulkan sebagian anggaran realokasi antar program tersebut sebesar Rp167,1 miliar menjadi salah satu sumber penghematan anggaran.

Sedangkan, anggaran sebesar Rp52 miliar akan tetap direalokasi antar program untuk membiayai pengembangan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi yang link and match dengan industri serta penyusunan strategi implementasi Industry 4.0.

Mengenai skala prioritas nasional pada anggaran tahun 2018, Airlangga menyampaikan, yang akan dijalankan oleh Kemenperin terbagi menjadi tiga program, yaitu Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata. Beberapa kegiatan yang akan mendukung, antara lain penyediaan 32.000 tenaga kerja industri kompeten lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi).

Kemudian, revitalisasi Sentra IKM termasuk program e-Smart sebanyak 55 sentra dengan 12.000 produk, restrukturisasi mesin dan peralatan di 34 Provinsi pada 120 IKM, penyelenggaraan pendidikan kejuruan industri untuk 6.256 siswa dan pendidikan vokasi industri untuk 11.747 mahasiswa, serta penyediaan tenaga pengajar profesional atau silver expert di SMK sebanyak 1.050 orang, paparnya.

Program kedua adalah Prioritas Nasional Ketahanan Pangan. Beberapa kegiatan dalam mendukung prioritas nasional ketahanan pangan, antara lain penyusunan rekomendasi kebijakan iklim usaha industri perikanan dan hasil perkebunan, serta pemberian bantuan satu mesin dan peralatan industri non pangan berbahan baku rumput laut untuk pembuatan cangkang kapsul.

Dan, program ketiga, Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Kegiatan untuk mendukungnya adalah melalui pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, serta bantuan start up capital untuk 1.100 wirausaha baru.

Perlindungan IKM

Pada kesempatan tersebut, Menperin menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk melindungi industri kecil dan menengah (IKM) dalam negeri agar mampu bersaing di era globalisasi dengan memiliki beberapa program dan kegiatan yang telah dan akan dilakukan, antara lain e-Smart IKM dalm upaya peningkatan akses pasar IKM melalui media online dengan cara mengintegrasikan sistem database IKM yang tersaji dalam profil Industri, Sentra dan Produk dengan marketplace yang telah ada.

Dengan adanya sistem database IKM tersebut yang termonitor dan terevaluasi, dapat disusun kebijakan yang tepat untuk meningkatkan daya saing IKM khususnya fasilitas berupa kemudahan perolehan bahan baku dan sumber pembiayaan, jelasnya. Di tahun 2017, e-Smart IKM memiliki target untuk memfasilitasi 1.000 IKM dengan jumlah produk sebanyak 3.000 produk.

Program selanjutnya, One Village One Product (OVOP) sebagai langkah pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kearifan lokal, berkelas global yang khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Program ini bertujuan meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat untuk memproduksi produk-produk khas daerah, sesuai selera dan standar pasar internasional yang bernilai tambah tinggi, ujar Airlangga. Selain itu, IKM dapat memiliki wawasan dan keterampilan serta pengetahuan yang lebih luas untuk mengembangkan produk asli daerahnya.

Memberikan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) IKM melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Melalui fasilitas ini, IKM mendapatkan kemudahan berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk bahan baku, bahan penolong, mesin, beserta barang contoh yang digunakan untuk menunjang hasil produksi yang nantinya akan diekspor kembali sehingga harga produk akan lebih kompetitif di pasar internasional.

Kami juga akan memfasilitasi melalui Pusan Logistik Berikat (PLB) yang bekerjasama dengan Ditjen Bea Cukai, pembiayaan bagi IKM, pengaturan impor produk tertentu, penguatan peran IKM dalam rantai pasok industri, pembentukan material center IKM, inkubator untuk IT, kawasan industri khusus IKM, fasilitasi desain dan kemasan, serta HKI, sebut Airlangga. irsa