Beranda Pertanian Program Bantuan Pangan Non Tunai Dinilai Amputasi Fungsi Bulog

Program Bantuan Pangan Non Tunai Dinilai Amputasi Fungsi Bulog

147
BERBAGI
Beras Bulog. (Ist)

Agrofarm.co.id – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan terapkan pada 1 Juli 2017 oleh penerintah untuk menggantikan beras untuk orang miskin (raskin), dinilai oleh para pakar pertanian akan memangkas fungsi Bulog sebagai stabilitasi harga pangan dan perlindungan sosial.

Guru Besar Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, Faperta Universitas Gadjah Mada, Dwidjono Hadi Darwanto mengungkapkan, adanya program BPNT ini akan memangkas kewenangan Bulog dalam stabilitasi harga pangan. “Fungsi Bulog diamputasi dalam stabilisasi harga pangan,” ujar Dwidjono usai acara FGD Perhimpunan Ekonomi Pertanian (Perhepi) dengan tema “Antisipasi Penerapan Kebijakan RASTRA (Beras Sejahtera) Sistem Tunai” di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (29/5/2017).

Menurutnya, semakin sedikitnya stok yang dikelola Bulog terutama hanya untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan untuk stabilisasi harga. “Relatif kecilnya stok di Bulog akan semakin menurunkan kemampuan Bulog sebagai penyangga kontinuitas ketersediaan pangan terutama beras,” tandasnya.

Imbas buruknya, katanya, peran pemerintah dalam stabilitasi pangan akan hilang, Padahal gejolak harga beras akan memicu kenaikan angka inflasi. “Dan ini akan membahayakan Negara,” tukasnya.

Dia menjelaskan, program ini terkesan terburu-buru karena infrastruktur belum siap di daerah terutama daerah remote area atau daerah yang sulit terjangkau. “Padahal daerah kantung-kantung kemiskinan jauh dari kota. Apabila tidak terjangkau maka sasaran tidak akan tercapai,” ujar Dwidjono Hadi.

Dia mengusulkan, agar program ini dilaksanakan secara bertahap. Awalnya dapat dijalankan di daerah perkotaan, kemudian sub urban, pedesaan dan daerah terpencil. “Jadi membutuhkan waktu dalam penyiapan sarana dan prasarana program BPNT berupa e-warung,” katanya.

Sementara itu, Bayu Krisnamurthi Ketua Umum Perhepi menambahkan, kebijakan ini menegaskan bahwa pemerintah mengambil langkah strategis dengan memisahkan antara penanganan perlindungan sosial dan stabilitasi harga pangan. Padahal, sebelumnya berada pada satu kebijakan yakni raskin.

Kebijakan ini akan bedampak pada keuangan negara. Tadinya proses raskin dilakukan oleh Bulog melalui dana komersial. “Kemudian baru diverifikasi dan pemerintah membayar setelah hasil verifikasi keluar,” ujar Bayu.

Akan tetapi, ke depan, lanjutnya, prosesnya akan melalui transfer tunai, ada pengeluaran negara langsung ke rumah tangga miskin. “Selain itu, hingga akhir tahun butuh sebuah penanganan terhadap stok beras Bulog sebanyak 1,2 juta ton. Ini nilainya diperkirakan mencapai Rp 9 triliun,” ujar Bayu.

Bayu mengatakan, memasuki musim kemarau atau paceklik, ada kecenderungan harga beras akan naik. Ini musti disiapkan antisipasi terhadap hal tersebut. Dengan tidak adanya raskin, masyaraat berpendapatan rendah akan masuk pasar. “Ini akan menciptakan permintaan baru dan imbasnya harga beras akan naik,” jelas Mantan Wakil Menteri Perdagangan ini.

Dalam jangka menengah, adanya peningkatan pasokan karena produksi beras melimpah akan berdampak pada turunnya harga di tingkat petani. “Sebelumnya ada mekanisme yang dilakukan oleh Bulog melalui program pengadaan dan operasi pasar,” ujar Bayu.

Dia menambahkan, dalam jangka panjang, pemerintah harus melakukan monitoring dan pendalaman kajian terhadap program ini apakah efektif guna menciptakan perlindungan sosial maupun stablitasi harga pangan.

“Subsidi Bulog mencapai Rp 18 triliun, akan berpindah kepada warung-warung sembako. Seberapa tinggi kredibilitas dan kemampuannya mencegah moral hazard,” keluhnya. Beledug Bantolo

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here