Beranda Sawit PP Gambut “Pisau Pemenggal” Petani Sawit

PP Gambut “Pisau Pemenggal” Petani Sawit

BERBAGI
Lahan gambut. (Ist)

Agrofarm.co.id – Peraturan Pemerintah (PP) No.57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dinilai mengancam keberlanjutan investasi perkebunan kelapa sawit mencapai Rp 136 triliun. Untuk itu, PP ini perlu direvisi.

“PP 57/2016 untuk perlindungan lahan gambut merupakan regulasi timpang karena bersifat coba-coba dan hanya mengakomodasi kepentingan sepihak. Regulasi yang baik harus berimbang serta mengakomodasi kepentingan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha,” kata Pengamat perkebunan Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Sapta Raharja.

Menurut Sapta, PP gambut yang sejak awal ditolak banyak pihak, telah memicu sejumlah ketidakpastian ekonomi dan sosial di tingkat lokal dan nasional. Ini karena berbagai pasal dalam aturannya cenderung mematikan budidaya kelapa sawit secara perlahan.

Bahkan, dalam jangka panjang regulasi itu menimbulkan persoalan nasional karena penurunan produktivitas kelapa sawit dan multiplier effect-nya  akibat matinya pengembangan ekonomi lokal. “Saat ini saja, iklim investasi dan kepastian berusaha Indonesia sudah terganggu dengan kebijakan yang tidak pro rakyat itu,” kata dia.

Menurut kata Sapta, ke depan, regulasi itu akan berpotensi melahirkan pengangguran. Setidaknya ada 340.000 kepala keluarga (kk) petani sawit akan kehilangan mata pencahariannya dari 1,5- 1,7 juta ha lahan gambut yang dimanfaatkan untuk budidaya kelapa sawit.

“Regulasi itu juga mengancam keberlanjutan investasi perkebunan kelapa sawit senilai Rp 136 triliun dengan sumbangan devisa ekspor US$ 6,8 miliar per tahun.”

Selain itu, potensi investasi Rp 240 triliun dari ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dapat menghasilkan devisa ekspor sedikitnya USD 12 miliar per tahun terancam hilang. Kegagalan ekspansi itu mengancam peluang penciptaan lapangan kerja langsung untuk sedikitnya 400.000 kk dan petani plasma perkebunan rakyat sebanyak 300.000 kepala keluarga (KK).

Pernyataan senada dikemukakan Ketua Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) Budi Mulyanto. Menurut dia, sejak diterbitkan, PP itu lebih banyak menuai masalah dibandingkan dukungan.

Apalagi, tambah Budi, hingga kini, pemerintah tidak memiliki demonstration plot (demplot) sebagai ukuran keberhasilan dari implementasi regulasi tersebut.  “Misalnya demplot untuk keberhasilan dalam penerapan muka air 40 cm saja tidak ada. Ini yang kami sebut tidak memiliki dasar ilmiah.”

Menurut Budi, pemerintah sebaiknya tidak memberlakukan regulasi yang tidak mereka pahami serta belum mempunyai contoh keberhasilan. Regulasi seperti ini hanya menyengsarakan rakyat karena bersifat coba-coba.  Penghidupan rakyat yang dijadikan sebagai kelinci percobaan akan mati secara perlahan. “Regulasi itu merusak kewibawaan program Nawacita pemerintahan Jokowi, ” kata Budi.

Budi menambahkan, budidaya kelapa sawit menjadi solusi untuk merehabilitasi gambut yang rusak. Bukan sebaliknya justru membuat aturan gambut yang  memicu ketidakpastian dan menuai konflik.

Kepala Bagian Tanaman PT Socfin Indonesia, Edison P Sihombing  berpendapat, pandangan budidaya di lahan gambut tidak lestari dan tak bertanggungjawab tidak tepat.”Kami mempunyai pengalaman budidaya  di lahan gambut secara lestari selama lebih dari 100 tahun,” kata Sihombing.

Perkebunan PT Socfin Indonesia yang sebagian besar sahamnya dimiliki perusahaan Belgia kemudian beralih ke konglomerat Perancis, telah menerapkan tata air yang sangat baik untuk mendukung optimalisasi produktivitas lahan.  “Pintu-pintu air dan sekat kanal telah dibangun sejak lama, dan ini sangat efektif untuk menjaga muka air tanah sesuai yang diharapkan untuk optimalisasi.”

Sihombing mengungkapkan, jika PP 57/2016 jika dipaksakan, produktivitas kebun sawit akan turun drastis karena kondisi lahan yang sangat basah dan perakaran sawit menjadi sangat terganggu.  “Muka air kurang dari 40 cm sudah pasti tidak bisa diterapkan.  Idealnya, muka air untuk perakaran sawit berkisar 60-70 cm,” jelasnya.

Perlu direvisi

Pemerintah perlu untuk merevisi sejumlah aturan  dalam PP Gambut ini. Beberapa aturan kontroversial diantaranya menyangkut kriteria gambut rusak yang ditetapkan hanya berdasarkan  muka air gambut yang paling rendah 0,4 meter. Selain itu, penetapan 30% dari Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) sebagai fungsi lindung akan mematikan ekonomi rakyat dan investasi.

Pasal lain yang perlu direvisi yakni aturan mengenai pemberlakukan moratorium pembukaan baru atau land clearing pada lahan gambut, menyetop izin yang diberikan untuk pemanfaatan lahan gambut, serta mengatur pengambilalihan lahan yang terbakar oleh pemerintah.

Ketua Bidang Pengolahan Hasil Perkebunan DPN HImpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)  Didik Hariyanto, menilai, revisi perlu segera dilakukan karena aturan itu akan menyulitkan masyarakat yang sudah turun-temurun memanfaatkan lahan gambut untuk kehidupan.

Ketentuan mengenai tinggi muka air 0.4 meter misalnya tidak hanya mengkriminalisasi pengelolaan kebun sawit namun juga bagaikan  “guillotine” yang siap memenggal mati kehidupaan masyarakat yang hidupnya tergantung dari perkebunan sawit .

Untuk itu,  Didik memohon agar Presiden Jokowi  segera merevisi PP ini khususnya pasal-pasal kontroversial tersebut.  “Saya kira Bapak Presiden perlu diberi masukan bahwa ada 344 ribu kepala keluarga (kk) yang hidupnya bergantung pada kebun sawit di lahan gambut.

kebijakan pemerintah seharusnya melindungi investasi di industri sawit dalam upaya memperkuat ekonomi domestik untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Apalagi pada ahun 2017 menurut menteri keuangan ekonomi indonesia mengandalkan peningkatan konsumsi domestik sebagai  antisipasi kebijakan proteksionis Presiden Amerika Serikat (AS), Donald J. Trump.

Selain merevisi, Presiden Jokowi perlu mendengar masukan dari para pemangku kepentingan yang  terlibat langsung. Mereka berulang kali menyampaikan teriakan dan jeritan permintaan perlindungan lewat  berbagai forum agar  tidak mematikan industri sawit.

Suara para pemangku kepentingan harus  didengar. Presiden perlu berimbang dan tidak sepihak hanya mendengar masukan para   ‘pembisik’  yang belum tentu memahami persoalan ini dengan baik serta  sarat dengan berbagai kepentingan.

“Sayang jika pemerintahan Jokowi yang sejak awal dikenal sebagai pro rakyat,  nanti akan dikenang sebagai pemerintahan yang  ‘mematikan’ usaha perkebunan sawit rakyat dan tidak melindungi industri dalam negeri.”

Seharusnya, kata Didik,  Presiden Jokowi lebih berorientasi memperkuat ekonomi domestik. Karena itu, sumber pertumbuhan ekonomi melalui perkebunan sawit rakyat dan investasi perlu terus didorong. Semangat Presiden Trump dalam melindungi dan menyejahterakan rakyat Amerika bisa ditiru.

Peneliti Utama Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Prof Dr Chairil Anwar Siregar  berpendapat ganggungan terhadap kawasan hutan merupakan keniscayaan seiring ledakan penduduk Indonesia yang mencapai 1,7% per tahun.

“Jika diasumsikan  dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia pertumbuhannya hanya 1 persen saja per tahun, maka ada tambahan 2 juta jiwa baru di Indonesia. Jika disetarakan, angka sama dengan kapasitas  20 stadion Utama Senayan. Mereka juga perlu lahan untuk pemenuhan pangan dan permukiman,” terangnya.

Untuk itu, kata Chairil, semua pihak termasuk pemerintah tidak boleh tutup mata terhadap persoalan ini.Apalagi, Indonesia diandalkan menjadi salah satu lumbung pangan dunia. “Jika tidak diantisipasi, neraca pangan dunia diperkirakan mengalami defisit 70 juta ton pada tahun 2025, dengan perkiraan bumi dihuni sekitar 8  miliar jiwa,” tandasnya.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pangan harus menjadi prioritas pemerintah. Tidak tepat terlalu menonjolkan ‘hasrat’ konservasi secara berlebihan karena produksi sama pentingnya dengan konservasi.”

“Indonesia memerlukan pembangunan ekonomi yang kuat untuk menuntaskan masalah kemiskinan.  Untuk itu, pemanfaatan hutan  harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan ekonomi.

Chairil mengharapkan, semangatnya PP No. 57/2016 harus diarahkan untuk mendukung sektor perkebunan dan kehutanan di lahan gambut. Aturan-aturannya harus bisa diaplikasikan masyarakat dan dunia usaha.

Pakar gambut Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Gunawan Djajakirana menilai banyak pasal di PP 57/2016 tiidak memiliki kajian ilmiah terutama dalam  penentuan tinggi muka air tanah gambut yang tidak boleh kurang dari 0,4 meter.

Menurut Gunawan, terbakar atau tidaknya gambut sangat dipengaruhi oleh faktor kelembaban tanah/kadar air tanah, dan bukan dari tinggi muka air tanah.  Relief muka gambut  sangat bergelombang, dengan perbedaan antar muka bisa mencapai 70 cm. Begitu juga untuk muka air tanah gambut yang juga tidak rata dan bahkan perbedaannya bisa mencapai 100 cm. “Lalu bagaimana angka 0,4 tersebut akan diterapkan. Ini aturan yang tidak logis.”

Pernyataan senada dikemukakan, Pengajar Universitas Palangkaraya Prof Yustinus Sulistyanto. Dia  menyarankan PP 57/2016 seharusnya tidak menyamaratakan ketentuan tinggi muka air 0,4 cm untuk semua  jenis tanaman.  “Tinggi muka air 0,4 cm bisa diterapkan untuk tanaman semusim karena perakarannya pendek. Sementara itu perkebunan kelapa sawit idealnya muka air tanah antara 60-70 cm,” kata dia.

Sulistiyanto juga menyarankan, pemerintah harus lugas pemanfaatan gambut. Gambut-gambut yang masih baik memang harus dikonverasi. Namun demikain gambut yang sudah rusak sebaiknya dimanfaatkan untuk budidaya.

Ketua Umum Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia (MAKSI), Darmono Taniwiryono mengharapkan, kebijakan pemerintah harus dapat memenuhi tuntuntan kepentingan kehidupan masyarakat Indonesia termasuk lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan hukum sesuai yang diamanahkan oleh UUD 45 dan

Pembangunan Berkelanjutan mempunyai beberapa tujuan. Diantaranya pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi.

Tujuan lain yakni menggalakkan pertanian berkelanjutan dan hidup sehat serta mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Oleh karena itu segala kebijakan yang dilahirkan termasuk PP 57/2016 haruslah memliki kajian akademis yang bersifat holistic.

Herry Susanto, Ketua KUD Panji Rukun Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara mengatakan, sudah sejak lama petani binaannya melakukan penananam sawit mengikuti kaidah yang sejalan dengan tujuan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dilahan gambut.

“Kami melakukan penanaman secara bertanggung jawab agar tidak berdampak negatif terhadap  lingkungan. Masyarakat telah memahami pentingnya melakukan penanaman secara berkelanjutan,” kata dia.

Menurut Herry, lahan gambut yang sebelumnya bernilai ekonomis rendah, setelah ditanam kelapa sawit menjadi lahan produktif yang bernilai jual tinggi. Ini prestasi yang luarbiasa. Penanaman yang kami lakukan mampu menyejahterakan masyarakat, khususnya petani PIR Trans.

“Komoditas kelapa sawit di lahan gambut terutama di Sumatera Utara terbukti dapat menyumbang peningkatan perekonomian rakyat, perekonomian daerah dan perekonomian nasional, “ katanya. Beledug Bantolo