Beranda Sawit PP Gambut Membunuh Petani Sawit

PP Gambut Membunuh Petani Sawit

BERBAGI
Petani kelapa sawit. (Ist)

Agrofarm.co.id-Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menilai Peraturan Pemerintah (PP) No.57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut akan membunuh petani kelapa sawit. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah meninjau ulang PP tersebut.

Luas Kelapa Sawit Nasional 11,9 juta ha 4,8 juta hektar (ha) diantaranya adalah kebun kelapa sawit rakyat. Dari luasan kebun sawit rakyat tersebut tingkat produktivitasnya sekitar 3 ton/ha/tahun. Produktivitas yang rendah itu antara lain disebabkan bibit tidak bersertifikat, lahan marginal, tidak dipupuk, tanaman tua, dan proses panen tidak sesuai aturan.

Adapun luas lahan gambut di Indonesia diperkirakan mencapai 16.31 juta ha dan sekitar1.8 juta ha diantaranya telah ditanami dengan kelapa sawit baik oleh perkebunan besar maupun petani.

Sekretaris Jenderal Apkasindo, Asmar Arsyad mengungkapkan, lahirnya PP gambut 57/2016 yang disusun tidak berdasarkan kajian ilmiah dan data lapang yang terukur. Ini akan memicu kehilangan pendapatan petani dan kepastian hukum bagi investor Hutan Tanaman Industri (HTI).

Asmar memperkirakan, potensi kehilangan devisa negera dari kelapa sawit dan HTI sebesar USD 12 miliar pertahun dan terjadinya pengangguran sekitar 700 ribu kepala keluarga (KK) petani sawit maupun petani dalam proyek HTI serta kerugian potensi investasi sebesar Rp 240 triliun. “Ini berarti membunuh hampir 3 juta orang manusia yang hidup dari kelapa sawit dan industri HTI,” ujar Asmar.

Menurutnya, melihat begitu besarnya dampak dari PP 57/2016 maka petani kelapa sawit merencanakan akan melakukan judisial review terhadap PP 57/2016 ke Mahkamah Agung untuk di batalkan dan di cabut karena berpotensi menggangu iklim investasi dan petani kelapa sawit nasional.

“PP gambut membunuh investor dan petani kelapa sawit. Diperkirakan ratusan triliun investasi di sector kelapa sawit akan hilang akibat implementasi PP Gambut. Pemerintah membuat peraturan yang salah. PP gambut perlu ditinjau ulang,” tandas Asmar.

Padahal, katanya, produksi tandan buah segar (TBS) di lahan gambut di Jambi dan Sumatera Utara cukuo tiggi mencapai 28 tonha/tahun. Gambut itu berbahaya, apabila tidak dikelola, ujar Asmar. Dia menambahkan, budidaya sawit pada lahan gambut di kebun Negeri telah dilaksananakan selama 90 tahun atau empat generasi tanam secara terus menerus.

Bahkan, cerita Asmar, Kebun Negeri Lama membuktikan bahwa budidaya kelapa sawit dapat sustainable di lahan gambut dengan rerata produktiivitas pada generasi III mencapai 23 ton TBS/ha. “Kunci keberhasilan budidaya kelapa sawit berkelanjutan di lahan gambut adalah water management yang tepat,” tuturnya.

Dia menegaskan, kebakaran di lahan gambut karena tidak adanya manajemen tata kelola gambut. “Sehingga penetapan muka air gambut 0.4 meter dalam PP Gambut itu tidak realistis karena air gambut sulit mencapai ketinggian tersebut,” ujar Asmar.

Sedangkan di Eropa negara yang beriklim subtropis juga ada gambut dan dikelola dengan baik untuk ekonomi, briket, hortikultura dan pertanian. “Kok bisa? Kita kok tak bisa, Uni Eropa bermuka dua, gambut Indonesia ditekan,” katanya. Beledug Bantolo