Beranda Kehutanan PP Gambut Matikan Industri Kertas Nasional

PP Gambut Matikan Industri Kertas Nasional

BERBAGI
Wakil Ketua Bidang Produksi Hutan Alam APHI Bambang Widyantoro/Ist.

Agrofarm.co.id-Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendesak pemerintah untuk merevisi Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pasalnya regulasi ini dapat mematikan industri kertas nasional.

Wakil Ketua Bidang Produksi Hutan Alam APHI Bambang Widyantoro mengatakan, penerapan kebijakan pengelolaan lahan gambut perlu ditinjau ulang dengan lebih memperhatikan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi dan industri. Khususnya untuk sektor industri kertas yang bahan bakunya berasal dari lahan gambut.

Dia menegaskan, industri kehutanan ke depan akan semakin berat dengan adanya PP Gambut tersebut. Adapun data APHI saat ini total lahan yang diperuntukkan bagi Hutan Tanaman Industri (HTI) mencapai 10,7 juta hektar (ha) dengan pemegang izin mencapai 100 perusahaan. Dari total luasan itu, 2,9 juta ha berada di kawasan gambut.

Provinsi Riau menjadi wilayah dengan area HTI di gambut paling luas mencapai 1,2 juta ha disusul Sumatera Selatan 693.093 ha dan Kalimantan Barat 639.735 ha.

Bambang mengatakan dengan aturan baru ini bakal terjadi perubahan besar dari segi produksi HTI. “Kalau melihat di Malaysia, pemerintah dan dunia usaha bisa bersama-sama mencari jalan keluar mengelola gambut, Indonesia harus bisa dan jangan kalah,” katanya.

Dia menjelaskan, ada pelbagai permasalahan implementasi kebijakan pengelolaan lahan gambut. Pertama, proses penyusunan revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)-HTI saat ini belum memasukkan hasil verifikasi dan validasi lapangan terhadap data informasi melalui tumpang susun antara peta penetapan fungsi ekosistem gambut dengan peta RKUPHHK skala 1 : 50.000.

Kedua, areal lahan pengganti (land swap) terhadap areal budidaya yang menjadi fungsi lindung belum tersedia mekanisme pengaturannya. Diperlukan kejelasan areal land swap yang layak dikelola oleh perusahaan sebagai lahan pengganti.

Ketiga, saat ini penguasaan teknologi dan sistem silvikultur untuk pengembangan tanaman asli gambut dalam skala luas masih minim. Sehingga diperlukan uji coba dalam skala penelitian terkait pemulihan dengan mengkombinasikan antara suksesi alami jenis tanaman yang ada saat ini dan revegetasi dengan jenis tanaman asli gambut, terangnya.

Keempat, larangan pemanfaatan lahan gambut (diatur hanya sampai 1 daur sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No.P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017).

Disebutkan bahwa pada fungsi lindung untuk areal yang dibebani IUPHHK-HTI diperlukan kejelasan dan solusi terkait dampak terhadap pendapatan negara, masyarakat dan investasi yang telah ada. Kemudian tanggungjawab pengelolaan areal kerja apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, serta perambahan lahan. Selain itu, katanya, jaminan kepastian areal kerja dan kelangsungan berusaha dikaitkan dengan investasi industri hilir.

Kelima, potensi kerugian akibat perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi lindung pada lahan gambut yang telah dibebani izin: Aspek ekonomi sektor kehutanan yakni kerugian baik di industri hulu maupun hilir.

Kemudian dari aspek sosial akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja dan potensial timbulnya konflik sosial, hilangnya kesempatan berusaha masyarakat sekitar hutan (multiflier effect). “Aspek lingkungan karena dianggap areal tidak diusahakan berpotensi terjadinya perambahan areal dan kerusakan lahan gambut,” tambahnya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah menjamin kelangsungan berusaha sektor kehutanan yang merupakan investasi jangka panjang sampai dengan berakhirnya masa konsesi. Penerapan kebijakan pengelolaan lahan gambut perlu ditinjau ulang oleh oleh Pemerintah dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi pada fungsi budidaya. “Kemudian aspek konservasi pada fungsi lindung khususnya areal gambut yang telah dibebani izin,” ujar Bambang.

Dia menambahkan, diperlukan uji coba dalam skala penelitian terkait pemulihan dengan mengkombinasikan antara suksesi alami jenis tanaman yang ada saat ini dan revegetasi dengan jenis tanaman asli gambut sesuai dengan PerMenLHK No. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017.

“Pasalnya hingga saat ini belum ada teknologi dan sistem silvikultur untuk pengembangan tanaman asli gambut dalam skala luas,” tuturnya.

Menurut dia, jika belum tersedia lahan yang layak kelola sebagai lahan pengganti, sebaiknya perusahaan tetap diizinkan tetap melakukan perencanaan dan kegiatan penanaman kembali pasca panen pada area yang ditetapkan sebagai lahan lindung.

“Maka perusahaan dapat diizinkan tetap melakukan perencanaan dan kegiatan penanaman kembali pasca panen “Ini untuk melindungi industri dalam negeri,” pungksanya. Beledug Bantolo