Beranda Kehutanan PP Gambut Ancam Investasi Sawit dan Kertas Rp 554 T

PP Gambut Ancam Investasi Sawit dan Kertas Rp 554 T

BERBAGI
Lahan gambut. (Ist)

Agrofarm.co.id-Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut akan berdampak negatif terhadap industri kertas dan industri sawit nasional. Untuk itu, PP tersebut perlu direvisi.

“Dua sektor industri yang terdampak langsung adalah industri pulp atau kertas dan industri hilir sawit yang mengambil bahan baku salah satunya dari lahan hutan eks lahan gambut,” kata Dirjen Industri Argo Kementerian Perindustrian Panggah Susanto.

Data kementerian perindustrian tahun 2016 menunjukkan kontribusi ekspor industri pulp capai USD 5 miliar, pajak Rp 42,5 triliun dan lapngan kerja 1,49 juta. Sementara kelapa sawit USD 19,6 miliar, pajak 79,5 T dan lapangan kerja 5,3 juta orang.

Berdasarkan aturan tersebur, pelaku usaha dilarang membuka lahan baru atau land clearing pada lahan gambut fungsi lindung. Aturan ini juga berdampak pada luas lahan di fungsi budidaya menjadi fungsi lindung di lahan gambut seluas 780.000 hektar dan 1.020.000 hektar lahan sawit pada industri.

“Ini akan berdampak signifikan terhadap aspek ekonomi. Berdasarkan perhitungan akibat kebijakan tersebut Indonesia akan kehilangan pendapatan Negara berupa pajak mencapai Rp 122 triliun. Dengan rincian industri pulp dan kertas sebesar Rp 42,5 T dan sawit Rp 79,5 triliun,” tandasnya.

Kemudian efek ganda pada karyawan dan kegiatan ekonomi masyarakat dari industri pulp sebesar Rp 36,3 triliun dan sawit Rp 9,4 triliun. “Jadi total kerugian mencapai Rp 45,7 triliun,” terangnya.

Adapun dampak pengurangan tenaga kerja langsung, tidak langsung dan kesempatan kerja (UMKM) sebanyak 3.943.595 orang, yang pada kegiatan ekonomi. Kegiatan HTI dan sawit. dari sektor hulu meliputi : persemaian, penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan, pemanenan, pengangkutan dan pemasaran, logistik dan pengamanan, industri serta perdagangan sarana dan alat produksi.

Kegiatan sektor hilir industri pulp dan kertas dan CPO berupa pengangkutan logistik, pengolahan produk lanjutan (converting, percetakan, turunan CPO), konstruksi bangunan, logistik, industri makanan, pengolahan limbah, pengamanan dan kebersihan.

“Selain itu, investasi usaha yang akan hilang untuk industri pulp sebesar Rp 442 triliun, sawit Rp 112 triliun, maka totalnya mencapai Rp 554 triliun,” ujar Panggah.

Dia menambahkan, total investasi industri hulu dan hilir usaha kehutanan dan investasi industri hulu dan hilir usaha perkebunan sawit yang dibiayai oleh pinjaman dalam negeri senilai Rp 83,75 triliun dan luar negeri senilai Rp 193,57 triliun terancam hilang.

Dia menjelaskan, dampak terhadap industri usaha kehutanan dan perkebunan kelapa sawit adalah kegagalan pembayaran atas pinjaman investasi, mengakibatkan berhentinya operasional industri, mengurangi adanya kepastian berusaha dalam negeri dan akan bermuara pada penurunan peringkat atau rating investasi Indonesia saat ini atau berpotensi turun menjadi di bawah investment grade.

Menurutnya, PP Gambut perlu disempurnakan. Penyempurnaan ini dapat memberikan kesan positif bagi Indonesia dan menaikkan posisi minyak sawit dan industri kertas Indonesia di Pasar EU. “Penyempurnaan ini juga harus mempertimbangkan kondisi existing operasional pabrik hilir sawit,” ujar Panggah.

Adapun aturan turunan dari PP Gambut yang perlu direvisi yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No.17 Tahun 2017 terutama pasal 8 berbunyi : tanaman pokok terletak pada Fungsi Lindung Ekosistem Gambut, setelah dipanen tidak boleh ditanam kembali dan dilakukan pemulihan.

Pasal 23A. Penyesuaian Tata Ruang tanaman Pokok menjadi kawasan lindung dengan revisi RKU. Usulan revisi RKUPHHK-HTI diajukan oleh pemegang IUPHHK-HTI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemegang IUPHHK-HTI menerima peta fungsi Ekosistem Gambut.

Ketentuan Peralihan Pasal 45a PP 71 Tahun 2014 : izin usaha dan /atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut yang telah terbit sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.

“Sehingga berdasar ketentuan tersebut diatas maka Permen No.17 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka seharusnya dibatalkan,” kata Panggah.

Untuk itu, dia mengusulkan agar pemegang izin HTI dan kebun sawit diatas areal gambut masih diizinkan untuk melakukan aktifitas budidaya dengan syarat mengimplementasikan teknologi terbaru atas tata kelola air gambut yang meminimalisasi emisi karbon dan mengantisipasi kebakaran lahan.

Selanutnya, revisi PP nomor 71 tahun 2014 utamnaya pasal 9 ayat (3) terkait kewajiban Menteri menetapkan fungsi lindung Ekosistem Gambut seluas 30% dari luasan setiap kubah gambut yang letaknya dimulai dari Puncak Kubah Gambut. Pasal tersebut musti dihapuskan, ujar Panggah.

Selain itu, dalam Pasal 23 ayat (3) menyatakan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila tinggi muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,8 meter di bawah permukaan gambut pada titik penataan perlu direvisi.

Peraturan Menteri LHK yang tidak sejalan dengan PP yang telah diterbitkan segera dievaluasi. Implementasi perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi lindung gambut agar dilaksanakan setelah dapat dipastikan tersedia Land Swap yang telah terverifikasi, kata Panggah.

Dia juga meminta regulasi terkait lahan gambut ini tidak bersifat retroaktif dan dapat diterapkan hanya untuk para investor baru. Beledug Bantolo