Plus Minus Penerapan Program BPNT

Agrofarm.co.id-Pemerintah telah menerapkan kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk menggantikan program beras untuk keluarga sejahtera (Rastra). Namun dalam perjalannya program BPNT masih mengalami pro dan kontra di mayarakat.

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (kelompok penerima manfaat) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.

Prof. Dr. Ir Masyhuri Guru Besar Fakultas pertanian Universitas Gajah Mada mengungkapkan, program ini mempunyai banyak manfaat diantaranya : Pertama, meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Kedua, meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Keempat, akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Kelima, meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial. Keenam, pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Meskipun, lanjutnya, program BPNT masih mengalami banyak masalah. Dari mulai rekenng kososng, kartu ganda. “Pemegang kartu lebih kaya daripada non KPM tidak tepat sasaran dan tidak ada kejelasan tempat distribusi dan siapa yang mendistribusikan,” ujar Masyhuri dalam Lokakarya Evaluasi Kebijakan Pangan (Beras) 2017 di Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Adapun Besaran BPNT sebanyak Rp110.000/ KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras atau telur di e-warong. Penyaluran BPNT ditargetkan mencapai 44 kota hingga akhir tahun 2017, mencakup 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa, dan 3 kota di wilayah timur. Kemudian Target penyaluran 1,286 juta KPM senilai Rp 1,7 triliun.

Namun katanya, program ini membawa efek negatif terhadap bisnis Bulog, karena bisnis utama akan hilang. “Tidak ada kepastian outlet penyaluran, mengakibatkan kehilangan captive market skitar 3 juta ton. Sehingga mengurangi gairah pengadaan, Bulog bisa mengurangi pengadaan sebesar 3 juta ton,” terangnya.

Dia mengungkapkan, pengadaan yang rendah lantaran hanya untuk komersial dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). “CBP akan rendah karena tergantung anggaran pemerintah yang semakin rendah dan fungsi PSO Bulog turun,” tuturnya.

Dia menambahkan, harga gabah petani bisa turun karena pengadaan gabah rendah. “Kemampuan intervensi pemerintah rendah untuk menjaga stabilisasi harga. Harga beras akan lebih berfluktuasi, dampaknya kerawanan pangan meningkat,” tandasnya.

Untuk itu dalam menjalankan program BPNT, pemerintah perlu menjaminan infrastruktur. Kemudian memperjelas fungsi PSO Bulog dan pengembangan bisnisnya.

“Bulog juga harus dilibatkan sebagai suplier utama e-warong serta Bulog mengembangkan food chain stores sbgmn jaringan pasar modern,” jelasnya. Bantolo

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*