Beranda Sawit Petani Sawit Minta Dana BK Untuk Replanting Sawit Rakyat

Petani Sawit Minta Dana BK Untuk Replanting Sawit Rakyat

BERBAGI
Petani kelapa sawit/ist

Agrofarm.co.id – Pasalnya, saat ini, terdapat 2,5 juta hektare (ha) perkebunan sawit rakyat yang harus diremajakan karena usia tanamannya sudah di atas 25 tahun. Adapun permintaan dana tersebut berasal dari perolehan bea keluar (BK) yang secara kumulatif pada 2011-2014 mencapai Rp 100 triliun.

Sekjen Apkasindo Asmar Arsjad mengungkapkan, peremajaan tanaman diperlukan guna mendongkrak produktivitas sawit rakyat. Saat ini, produktivitas tanaman kelapa sawit rakyat hanya 2 ton per ha untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) atau 12 ton per ha untuk tandan buah segar (TBS) dengan rendemen 18- 20%. Padahal, perkebunan sawit milik perusahaan besar dan BUMN mampu menghasilkan 5-6 ton per ha untuk CPO atau 25-30 ton per ha untuk TBS dengan rendemen 21-25%.

“Kalau produktivitas sawit rakyat tidak dinaikkan, target produksi CPO 50 juta ton pada 2020 sulit tercapai. Untuk itu, kami minta Rp 38,8 triliun dari dana BK untuk replanting agar produktivitas sawit rakyat naik,” kata Asmar saat dihubungi Agrofram via selular.

Asmar menuturkan, peran perkebunan sawit rakyat hendaknya tidak dianggap sepele. Saat ini dari total luas lahan perkebunan sawit nasional seluas 10,2 juta ha, 45% atau hampir 5 juta ha dikuasai oleh petani sawit. Kontribusi petani sawit rakyat setiap tahunnya atas produksi CPO nasional lebih dari 10 juta ton, meski produktivitasnya minim.

Mengacu pada data yang dilansir Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi minyak sawit nasional pada 2014 diyakini mencapai 31,5 juta ton atau naik sekitar 5% dari tahun sebelumnya yang mencapai 30 juta ton. Sedangkan tahun ini diperkirakan mencapai 33 juta ton. “Petani sawit membutuhkan perhatian, kembalikan sebagian dana BK yang Rp 100 triliun untuk petani sawit, untuk replanting,” ujar Asmar.

Dia mengungkapkan, Indonesia bisa meniru Malaysia yang juga mengembalikan penerimaan negara dari sawit untuk industri itu sendiri. Malaysia menerapkan skema pungutan untuk tandan buah segar (TBS) sawit (cess) sebesar USD 3,28 per ton. Selain untuk peremajaan perkebunan, dana itu juga digunakan untuk riset dan penelitian sawit.

“Saat ini memang BK diberlakukan 0%, tapi itu kan sementara. Intinya harus ada keberpihakan dari pemerintah. Kami sudah sering ajukan soal masalah ini, tapi tidak direspons. Dana BK hanya mengendap di APBN,” ungkap Asmar.

Asmar menuturkan, petani sawit, terutama petani swadaya, saat ini harus berjuang sendiri untuk melanjutkan usahanya. Semula petani sawit juga mengharapkan dana replanting dari dana revitaliasi perkebunan, namun ternyata program itu justru mandek. Petani sawit sendiri sebenarnya memiliki program 35/26 untuk membantu pemerintah mengejar target produksi 50 juta ton CPO pada 2020. Ini adalah program peningkatan produktivitas sawit rakyat menjadi 35 ton per ha untuk TBS dengan rendemen 26%.

Dalam program tersebut, replanting bisa dilakukan dengan tiga cara, yakni replanting bertahap, interplanting, dan replanting total. “Karena kami tidak punya dana, kami pun hanya melakukan replanting bertahap. Itupun banyak petani yang terpaksa menggunakan benih sawit tak bersertifikat alias palsu,” ujar Asmar.

Menurut dia, tahun ini ekspansi perkebunan sawit rakyat nyaris tidak ada karena sejumlah regulasi yang menghambat. Regulasi itu di antaranya Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Juga PP No 71 Tahun2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

“Ekspansi menjadi pilihan yang sulit. Kami memilih melakukan intensifikasi meskipun juga sulit. Hal yang sama kami rasa juga terjadi pada industri sawit secara umum,” ungkap Asmar.

Selain kedua regulasi tersebut, kata Asmar, petani sawit juga terbebani oleh pemberlakuan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada Pasal 98 dari UU tersebut dinyatakan bahwa kawasan perkebunan sawit rakyat yang berada dikawasan hutan akan dijual untuk kemudian hasilnya diserahkan kepada dinas sosial. Dalam pasal lainnya juga disebutkan bahwa pembeli TBS dari kebun sawit yang berada di kawasan hutan akan dikenai penjara lima tahun dan denda Rp 5 miliar bagi individu. Sedangkan bagi pelaku korporasi sanksinya lebih berat lagi.

“Tolong sebutkan kebun sawit rakyat mana yang di kawasan hutan. Para petani sudah memiliki lahan tersebut sejak puluhan tahun yang lalu,” kata Asmar.

Sebelumnya, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Gamal Nasir mengatakan, agar tidak semua biaya replanting perkebunan sawit dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Mitra kebun rakyat dengan perusahan perkebunan besar. Saya kira tidak ada ruginya perusahaan lakukan itu. Karena keterbatasan APBN,” ucap Gamal.

Menurut Gamal, akan ada perusahaan perkebunan besar yang melakukan hal tersebut di Provinsi Riau. Pada provinsi tersebut, sang perusahaan rencananya akan merelakan alokasi anggaran perusahaan untuk replanting sawit rakyat.

Namun sayangnya, itu belum terwujud karena pihak petani sawit rakyat meminta anggaran untuk biaya hidup. “Sinar Mas juga akan lakukan model pembiayaan di Riau. Tapi masalah biaya masih belum putus, karena beban kredit ditambah beban biaya hidup,” jelas Gamal.

Meskipun demikian, pihaknya mengaku tengah mengupayakan pengajuan untuk biaya replanting tersebut kepada Kementerian Keuangan. Apabila pengajuan dana tersebut dapat disetujui, maka Kementan akan berencana meng-cover biaya yang hidup. “Menteri Pertanian minta persetujuan Menteri Keuangan. Sedang dalam pembahasan,” kata Gamal. (Dian Yuniarni)