Beranda Sawit Perusahaan Sawit Wajib Miliki Sistem Pengendalian Kebakaran

Perusahaan Sawit Wajib Miliki Sistem Pengendalian Kebakaran

BERBAGI

Agrofarm.co.id-Dalam upaya penanganan kebakaran lahan perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun dan mendorong masyarakat membuat Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).

Berdasarkan data, saat ini telah terbentuk 61 Brigade di tujuh provinsi rawan kebakaran dan 123 KTPA. Tujuh provinsi tersebut diantaranya, Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Brigade adalah satuan kerja yang berada di Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kebakaran lahan dan kebun.

Adapun tugas Brigade diantaranya : menyiapkan petunjuk lapangan tentang sistem pengendalian kebakaran lahan dan kebun, menyusun rencana pendanaan pengendalian kebakaran lahan, melakukan kerjasama pengendalian kebakaran dengan para pemangku kepentingan di daerah, melakukan pembinaan terhadap KTPA dan mengkoordinasikan KTPA dalam pengendalian kebakaran di tingkat lapangan.

Sementara itu, tugas KTPA meliputi : membantu melakukan sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar, melakukan pemantauan ke lokasi terindikasi adanya titik panas dan kebakaran, melakukan pemadaman kebakaran lahan dan kebun secara dini serta koordinasi dengan brigade instansi lain terkait dengan pengendalian kebakaran lahan dan kebun.

Direktur Perlindungan Perkebunan Kementan Dudi Gunadi mengatakan, dalam upaya penanganan kebakaran pemerintah akan mempriotaskan langkah-langkah pencegahan. Untuk pengendalian kebakaran pemerintah sudah megeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 47 tahun 2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun.

“Peraturan ini dijadikan standar oleh perusahaan sawit dalam pencegahan kebakaran,” ujar Dudi. Selain itu, katanya, pemerintah juga menyediakan standar pelayanan minimum dalam penanganan kebakaran lahan.

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran juga diatur dalam standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Hal ini tercantum dalam prinsip 4 terkait pengelolaan dan pemantau lingkungan. Sehingga untuk mendapatkan sertifikat ISPO cukup tidak mudah karena harus mempunyai standar pengendalian kebakaran.

Dia menambahkan, pemerintah juga terus melakukan sosialisasi kepada setiap pelaku usaha bahwa dilarang membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar. Tak kalah penting, menurutnya, komitmen perusahaan perkebunan yakni wajib memadamkan kebakaran di lahan konsesinya, memiliki sarana dan prasarana, sistem dan sumber pengendalian kebakaran.

Kemudian apabila terjadi kebakaran, harus menggerakkan dan mensinergikan semua sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada untuk pemadaman. Pada perkebunan rakyat pemadaman dapat dilakukan oleh petani atau masyarakat bersana KTPA dan Brigade. Sedangkan perkebunan besar dengan Regu Pemadam Kebakaran.

Pemerintah juga memberikan paket bantuan kepada Brigade dan KTPA dalam pengendalian kebakaran. Pertama, bantuan perlengkapan keselamatan personel pemadam seperti baju pemadam, celana pemadam, kopelrem, helm, sepatu, kaca mata, kaos tangan dan tempat minum.

Kedua, bantuan peralatan pemadaman meliputi pompa pemadam, selang hisap, selang semprot, nozle, pompa punggung, kepyok, garu tajam, cangkul,kapak mata dua dan kantong air. Ketiga, operasional berupa bahan bakar pompa, biaya transport regu pemadam, honor pemadaman dan pelatihan.

“Kita terus melakukan kerjsama dengan pelaku usaha sawit untuk mengembangkan kemampuan masyarakat di sekitar perusahaan dalam pengendalian kebakaran lahan,” jelasnya.

Dudi mengatakan, berbagai model sudah dikembangkan yakni Desa Mandiri Api, Desa Sejahtera Bebas Api dan Desa Makmur Peduli Api. Model ini bisa diadopsi oleh para perusahaan dan masyarakat supaya penanganan kebakaran lahan akan semakin baik, ujar Dudi. Beledug Bantolo