Perhitungan Besaran Dumping Biodiesel AS Tidak Berdasar

Biodiesel dari minyak kelapa sawit/ist

Agrofarm.co.id-Baru-baru ini US Department of Commerce (USDOC), institusi Amerika Serikat (AS) yang menentukan perhitungan besaran dumping, mempublikasikan penentuan akhir (final determination) atas penyelidikan anti dumping untuk produk Biodiesel yang berasal dari Indonesia dan Argentina.

Sebelumnya pada tanggal 19 Oktober 2017 USDOC telah mengeluarkan penentuan besaran dumping sementara (preliminary determination) atas produsen biodiesel Indonesia. Pada 21 Februari 2018 USDOC menetapkan Wilmar mencapai 92,52% dan PT Musim Mas 276,65% dari sebelumnya sebesar 50,71%.

Direktur Pengamanan Perdagangan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Pradnyawati menegaskan, besaran yang meningkat secara signifikan pada penentuan akhir tersebut dilakukan secara tidak berdasar dan bertentangan dengan kententuan anti-dumping WTO.

Menurutnya, asumsi ini tidak berdasar karena Indonesia adalah negara dengan particular market situation; dan penerapan klausul adverse fact available pada salah satu produsen biodiesel Indonesia.

“Produsen tersebut dianggap tidak kooperatif, sehingga besarannya ditentukan lebih tinggi dari produsen biodiesel Indonesia lainnya,” ujar Pradnyawati dalam keterangan resminya, Senin (26/2/2018).

Sebagai akibat adanya asumsi Indonesia sebagai negara dengan particular market situation tersebut, USDOC melakukan konstruksi terhadap nilai normal penjualan domestik produsen biodisel Indonesia, dengan tidak menggunakan data biaya produksi produsen biodiesel Indonesia yang sudah memenuhi ketentuan GAPP (generally accepted accounting principle).

Implementasi putusan USDOC ini akan tergantung pada putusan US International Trade Commission (USITC) sebagai institusi AS yang melakukan investigasi pembuktian adanya kerugian (injury) yang dialami industri domestik yang disebabkan oleh import dengan harga dumping. Putusan final USITC ini dijadwalkan keluar pada tanggal 6 April 2018.

Apabila USITC menyatakan tidak ada kerugian yang diderita oleh industri domestik atau kerugian tersebut tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan import biodisel, maka kasus akan dihentikan dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) tidak akan dikenakan.

Apabila USITC menemukan adanya kerugian dan hubungan kausalitas antara dumping dan kerugian maka otoritas AS akan mengeluarkan perintah untuk memberlakukan bea masuk anti dumping/BMAD (Issuance of Orders) kepada US Customs and Border Protection terhadap produk biodiesel Indonesia pada tanggal 13 April 2018.

Pradnyawati menjelaskan, sikap Pemerintah Indonesia pada saat ini adalah tetap memperjuangkan kepentingan eksportir Indonesia di tingkat USITC melalui submisi dan dengar pendapat untuk membuktikan bahwa tidak terdapat kerugian pada industri Biodiesel AS dan import Biodiesel dari Indonesia bukan penyebab dari kerugian tersebut dalam hal USITC menemukan adanya kerugian pada industri biodiesel AS.

Apabila pada akhirnya BMAD ini dikenakan sebagaimana halnya dengan Bea Masuk Anti Subsidi (BMAS) yang sudah diputuskan pada tanggal 9 November 2017, Pemerintah Indonesia dan produsen biodiesel Indonesia memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Amerika Serikat di forum Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB-WTO) dan juga di forum US Court of International Trade (USCIT).

Sebagai informasi pihak produsen Biodiesel Indonesia telah mengajukan gugatan di forum USCIT atas keputusan USDOC dan USITC yang mengenakan BMAS atas produk Biodiesel Indonesia. Pemerintah Indonesia meyakini bahwa upaya perusahaan eksportir Indonesia untuk banding atas putusan BMAD nanti di forum USCIT akan membuahkan hasil positif.

Dengan adanya BMAS sekarang ini ekspor Biodiesel Indonesia ke Amerika Serikat telah terhenti karena sudah tidak kompetitif lagi. Dampak negatip tersebut akan lebih terasa apabila BMAD dikenakan lagi atas ekspor biodiesel Indonesia ke AS. Dikhawatirkan akan terjadi efek domino dari tindakan over-protective otoritas AS yang dapat ditiru oleh negaranegara tujuan ekpor Biodiesel Indonesia seperti Kanada.

Seraya menunggu keputusan akhir dari USITC Pemerintah Indonesia secara aktif telah melakukan berkoordinasi dengan produsen Biodisel Indonesia dan Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (APROBI) untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam memperjuangkan pemulihan hak-hak produsen Indonesia untuk memperoleh keadilan termasuk melakukan upaya banding melalui DSB WTO di Jenewa. Secara individual, produsen Biodisel akan memperjuangkan hak-hak mereka secara optimal di pengadilan AS (USCIT) dengan dukungan sepenuhnya dari Pemerintah RI.

Sebelumnya serupa dengan cara penyelidikan anti-dumping AS, Uni Eropa juga melakukan penyelidikan anti-dumping terhadap produk Biodiesel Indonesia dan menerapkan BMAD atas ekspor Biodiesel Indonesia di EU.

Namun Pemerintah RI telah memenangkan sengketa di WTO (DS480 case) secara telak. Panel DSB-WTO diantaranya menyatakan bahwa tindakan Uni Eropa menggunakan data biaya produksi di luar data perusahaan Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan WTO Anti-Dumping Agreement.

Bahkan, produsen biodiesel Indonesia secara individual telah memenangkan keberatan mereka di General Court EU secara mutlak dan EU telah menarik diri dari proses banding pada European Court of Justice.

Berdasarkan data Trade Map statistik impor AS terhadap produk biodiesel Indonesia terus mengalami peningkatan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 baik secara volume maupun nilai. Trend kenaikan dimaksud berdasarkan volume rerata sebesar 47,31% dalam tiga tahun terakhir dan kenaikan terbesar secara nilai adalah pada tahun 2016 dimana impor AS terhadap Biodiesel Indonesia mengalami peningkatan sebesar 74,35% atau senilai USD 268,2 Juta.

Setelah inisiasi kasus AD/CVD ini, ekspor Indonesia turun menjadi USD 71 ribu per kuartal ketiga tahun 2017 atau mengalami penurunan sebesar 99,97% dibandingkan tahun 2016. Dian

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*