Beranda Kehutanan Pemerintah Desak Pemda Permudah SVLK bagi IKM

Pemerintah Desak Pemda Permudah SVLK bagi IKM

BERBAGI
Foto: bali.bisnis.com

Agrofarm.co.id – Percepatan sertifikasi SVLK bagi IKM bertujuan supaya bisa cepat terdaftar izin ekspor resmi. Adapun penggunaan sementara dokumen deklarasi ekspor (DE) saat ini sifatnya tidak berumur panjang. Aturannya, terhitung per 1 Januari 2016 sistem tersebut sudah tidak bisa lagi dipergunakan bagi IKM untuk melakukan ekspor.

Terhitung 1 Januari-17 Februari 2015 ada 2.259 DE yang digunakan untuk ekspor. Artinya, ada potensi besar ekspor funitur. Jangan sampai ekspor terhambat hanya karena gagal mendapat SVLK tahun depan. “IKM furnitur sekarang masih bisa menggunakan, tapi nanti awal tahun 2016 sudah tidak bisa. Makanya Pemda jangan mempersulit,” ujar Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian LHK Bambang Hendroyono, di Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Dia menuturkan, kesulitan para IKM mendapatkan sertifikasi SVLK terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya perizinan di daerah berupa Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), izin gangguan (HO), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Perizinan tersebut merupakan kewenangan Pemda. “Waktu kita sudah tidak panjang, Untuk itu, Pemda diharapkan bisa memangkas waktu proses perizinan,” kata Bambang.

Saat ini terdapat 1.500 eksportir terdaftar produk industri kehutanan (ETPIK) untuk furnitur yang teregistrasi di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sebanyak 750 unit di antaranya terdaftar di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) Kementerian LHK. 359 unit telah memiliki hak akses menggunakan dokumen DE dan aktif melakukan ekspor.

Dia menambahkan, Kementerian LHK sendiri sudah mengalokasikan dana Rp 33 miliar untuk mendanai sertifikasi SVLK bagi IKM. Dana tersebut berasal dari APBN dan lembaga donor multi stakeholder forestry program. Selain itu, IKM juga diberikan fasilitas bisa mengajukan sertifikasi secara berkelompok dan biaya audit dipangkas.

Bambang menuturkan, implementasi SVLK tidak bisa ditawar lagi karena pasar semakin menuntut pasokan kayu legal. SVLK yang diterapkan secara transparan dan akuntabel bisa menjawab tuntutan tersebut. Terbukti, ekspor produk kayu Indonesia meningkat pasca penerapan SVLK.

Ekspor kelompok A (kayu lapis, kayu pertukangan, bubur kayu, kertas dan bangun prefabrikasi) pada 2012 tercatat USD 5,17 miliar dan meningkat 11,1% menjadi USD 5,74 miliar pada 2014. Ekspor tersebut kembali naik menjadi USD 5,96 miliar pada 2014. “Ini menunjukan dunia internasional mengakui legalitas kayu Indonesia,” kata Bambang.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia Indonesia (Asmindo) M Taufik Gani, mengakui, penyelenggaran Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) memang masih berkendala. Pasalnya, banyak industri mebel dan kerajinan di daerah-daerah yang mengeluh karena dipersulit pemerintah daerah (Pemda) atau pemerintah kota (Pemkot) masing-masing terkait persoalan teknis.

Untuk mendapatkan dokumen SVLK, pengusaha harus mengurus akte pendirian perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Upaya Kelola Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Pemantauan Lingkungan (SPPL), Izin Usaha Industri (IUI), dan Tanda Daftar Industri (TDL). “Pengurusan dokumen-dokumen itu dipersulit oleh pemerintah daerah,” kata Taufik.

Taufik mengingatkan, industri mebel dan kerajinan adalah usaha skala rakyat yang padat karya dan memberi devisa besar kepada negara. “Di sini perlu pendampingan. Asmindo mengadakan pendampingan untuk pengurusan SVLK dan sudah berjalan. Dari Kementerian Kehutanan sudah menggratiskan. Jadi, tidak ada alasan anggota Asmindo tidak bisa mengurus SVLK. Hanya kendalanya di pemerintah daerah masing-masing,” kata Taufik. (Dian Yuniarni)