Beranda Pertanian Pemerintah Akan Buat Kebijakan Satu Peta Sawah Beririgasi

Pemerintah Akan Buat Kebijakan Satu Peta Sawah Beririgasi

60
BERBAGI
Irigasi di sawah/bantolo

Agrofarm.co.id- Pemerintah berencana membuat kebijakan Satu Peta Sawah Beririgasi Nasional. Kebijakan ini diharapkan menjadi basis perencanaan produksi padi nasional untuk pencapaian kedaulatan pangan nasional.

“Kebijakan ini penting dan strategis sifatnya, untuk meningkatkan dukungan pemerintah terkait produktivitas padi dan komoditas lainnya. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo dalam Rapat Pembahasan Percepatan Satu Peta Lahan Sawah Beririgasi, di Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Rapat yang diinisiasi Kemenko Perekonomian ini dihadiri perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wahyu menjelaskan, pemerintah saat ini sangat fokus pada isu-isu terkait ketimpangan. Maka, salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki indikator ekonomi adalah dengan segera menyelesaikan persoalan pemetaan sawah beririgasi ini.

“Kita perlu mengetahui seberapa besar luas lahan yang beririgasi, apakah memang sepenuhnya untuk sawah, ataukah juga untuk non sawah. Ini penting demi kedaulatan pangan kita,” jelasnya.

Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air Kemenko Perekonomian, Mohammad Zainal Fatah menerangkan bahwa adanya kebijakan Satu Peta Sawah Beririgasi ini memberikan beberapa manfaat. Salah satunya untuk percepatan penetapan Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengarahkan subsidi pada program peningkatan produksi lahan pertanian pangan.

Selain itu, perbaikan perencanaan lokasi pembangunan jaringan irigasi (termasuk tersier) dan cetak sawah baru juga menjadi salah satu manfaat yang diharapkan. Serta, untuk memberikan acuan pengambilan kebijakan ini pencapaian kedaulatan pangan nasional.

“Suatu rencana aksi dari kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi input untuk kebijakan satu peta (one map policy),” jelas Fatah. Beledug Bantolo

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here