Beranda Kehutanan Pasokan Kayu Industri Kehutanan Murni dari HTI

Pasokan Kayu Industri Kehutanan Murni dari HTI

BERBAGI
Foto: industri.bisnis.com

Agrofarm.co.id – Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Rusli Tan serta Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian LHK Bambang Hendroyono secara terpisah, di Jakarta satu suara menegaskan bahwa Industri bubur kertas di Indonesia telah mampu menjamin seluruh pasokan kayu pulp berasal dari hutan tanaman industri (HTI) yang dibangun secara berkelanjutan.

”Saat ini, pemanfaatan kayu hasil penyiapan lahan dari HTI untuk bahan baku industri pulp semakin menurun. Di sisi lain, pemanfaatan kayu HTI untuk memasok bahan baku industri pulp menunjukkan kenaikan,” kata Purwadi.

Ia menambahkan bahwa produksi HTI secara nasional per tahun rata-rata mencapai 30 juta m3. Dan dengan produksi pulp sekitar 6 juta m3 diperlukan bahan baku sekitar 27 juta m3. Simpulnya, dengan produksi HTI nasional sebenarnya sudah lebih dari cukup guna memenuhi kebutuhan industri pulp. Dan kalaupun masih ada penggunaan bahan baku dari hasil penyiapan lahan HTI, Purwadi mengatakan jumlahnya kecil sekali. Apalagi sebagai industri berbasil ekspor, penggunaan bahan baku legal berbasis sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menjadi sebuah keharusan.

HTI pemasok bahan baku industri pulp sebagian besar dipastikan telah memperoleh SVLK, sehingga semestinya legalitas produk pulp tidak perlu diragukan lagi,”ujar Purwadi.

Sementara itu, mewakili APKI, Rusli menjamin bahwa saat ini seluruh anggota APKI telah mengantungi SVLK. Sehingga tidak mungkin bagi produsen besar untuk memanfaatkan kayu dari pembalakan liar (Illegal logging).

“Bagi industri yang belum memiliki SVLK, pastinya tidak akan berproduksi karena tidak mampu memperoleh bahan baku. Pabrik tidak mau menerima kayu dari illegal logging karena dia tidak bisa ekspor. Jadi tidak mungkin, produk pulp dan kertas yang diekspor berasal dari kayu ilegal karena SVLK diawasi langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK)” tegasnya.

Secara khusus, Rusli meminta lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menyikapi dengan santun dan melaporkan kepada kepolisian atau Kementerian LHK, jika menemukan praktik menyimpang. Menurutnya LSM perlu menunjukkan itikad baik terhadap kepentingan dalam negeri.

Ekspor Naik Hampir 10%

Bambang Hendroyono mengatakan, ekspor produk industri kehutanan dalam bentuk kayu maupun produk kayu tahun ini naik 5-10% menjadi USD 6,93- 7,26 miliar. Sepanjang 2014, ekspor produk kehutanan mencapai USD 6,62 miliar atau naik hampir 10% dibanding tahun sebelumnya sebesar USD 6,01 miliar. Kenaikan ekspor tersebut dipicu oleh komitmen Uni Eropa (UE) dan Australia untuk membeli produk kehutanan yang bersifat legal

Dari data Kementerian LHK, produk kayu yang menjadi favorit pasar ekspor adalah panel, pulp, woodworking, dan mebel. Untuk ekspor panel mencapai US$ 2,56 miliar, di antaranya berupa kayu lapis US$ 2,22 miliar dan produk pertukangan US$ 318 juta. Sedangkan dari data Kementerian Perdagangan tahun 2013, ekspor produk industri kehutanan Indonesia mencapai USD 10 miliar, yaitu USD 4 miliar dari ekspor kertas, USD 2 miliar dari ekspor kayu lapis, USD 1,5 miliar dari pulp dan bubur kertas, dan USD 2,5 miliar dari mebel dan furnitur.

Sebelumnya, Koalisi Anti Mafia Hutan (KAMH) meluncurkan laporan terbaru “Indonesia’s Legal Timber Supply Gap and Implications for Expansion of Milling Capacity” menyebutkan bahwa industri kehutanan memakai lebih dari 30% kayu ilegal, atau ada indikasi dalam lima tahun terakhir industri kehutanan Indonesia menggunakan 25% pasokan kayu dari sumber yang ilegal.

Disebut ilegal karena lebih 25-30% kayu yang dipakai tersebut tidak tercatat oleh kementerian kehutanan saat itu. Data dari KAMH menyebutkan jumlah kesenjangan volume kayu tersebut mencapai 219 juta m3 jika dikalkulasi sejak tahun 1991 hingga 2014. Kayu tersebut berasal dari praktek tebang habis hutan alam dan sumber-sumber illegal lainnya, atau bukan dari hutan tanaman industri (HTI) dan hak pengusahaan hutan (HPH) yang dikelola baik.

Indikasi lain yang diungkapkan lapran tersebut adalah industri akan terus bergantung dari persediaan kayu hutan alam. Bisa dikatakan, HTI telah mengalami kegagalan dalam mencapai target produksi sebagaimana ditentukan dalam Road Map Kementerian Kehutanan. Dalam fase pertama dari Peta Jalan Kementerian, kinerja HTI lebih rendah 46% dari semestinya. jika perusahaan pulp Indonesia, termasuk pabrik yang sedang dalam tahap pembangunan, beroperasi pada kapasitas penuh, maka kesenjangan persediaan kayu legal akan mencapai 59 persen.

Dengan demikian, KAMH merekomendasikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merevisi strategi pembangunan kehutanan dan Peta Jalan Revitalisasi Industri Kehutanan dengan memasukkan tiga unsur yang sangat penting, yaitu tidak memperkenankan adanya peningkatan kapasitas pengolahan, tidak menambah izin baru industri kehutanan dan meningkatkan produktivitas HTI. Selain juga mencegah terjadinya korupsi di sektor kehutanan. (Natalia Lee)