Beranda Kehutanan Panggah Susanto: Praktek Illegal Logging Ancam Industri Furnitur Nasional

Panggah Susanto: Praktek Illegal Logging Ancam Industri Furnitur Nasional

BERBAGI
Panggah Susanto

Agrofarm.co.id – Sampai saat ini negara masih sulit untuk memberantas praktek illegal logging. Tentu ini ancaman bagi industri agro nasional. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Panggah Susanto menyaksikan langsung bagaimana illegal logging masih saja berlangsung. Seperti apakah kasus ini mengancam industri furnitur nasional?

Panggah mengakui, ketika melakukan kunjungan kerja ke Sanghai, ia masih mendapati kayu-kayu berasal dari Indonesia masuk ke negara tirai bambu itu. Kayu yang didatangkan ke Tiongkok didatangkan secara misterius. Dan dari segi modelnya kayu tersebut hanya tumbuh di negara beriklim tropis, sehingga bisa diduga bahwa kayu-kayu itu berasal dari Indonesia, dengan melihat tingginya kasus illegal logging di dalam negeri

“Ini miris saya lihat langsung kayu bangsa ini masih bisa masuk secara ilegal ke China, “imbuh Panggah dalam diskusi di kantornya.

Melihat kondisi ini, kata Panggah, tentu kasus illegal logging menjadi faktor penghambat ketersediaan suplai bahan baku bagi industri furnitur dan mebel nasional.“Persoalan illegal logging benar-benar merisaukan, sehingga menghambat rencana pemerintah untuk memperkuat industri tersebut,”ungkap

Penomoran Kayu

Untuk mendorong agar suplai industri furnitur dan mebel dalam terpenuhi, perlu ada kebijakan baru dari pemerintah agar kayu-kayu yang ada diberikan penomoran. Dahulu cara itu pernah dilakukan tetapi kembali tersendat.

“Penomoran pada setiap kayu mesti dilakukan. Itu untuk memperkuat upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini. Jika tidak maka ketergantungan bahan baku impor akan terus menyandera industri agro, sehingga tidak baik bagi perekonomian negara,”paparnya.

Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) merupakan salah satu instrumen untuk mencegah terjadinya penebangan secara liar, kata Panggah, , tidak mampu menghambat illegal logging. ”Harusnya konsen kita tidak di SVLK dulu, tapi bagaimana memberantas illegal logging ini,”tandas Panggah. SVLK merupakan sistem penjamin ketaatan pemegang izin atau hak pengelolaan hutan dalam pemenuhan kewajibannya pada aktivitas penebangan, pemanenan, pengangkutan, pengelolahan dan pemasaran hasil hutan kayu sebagai landasan pengelolahan hutan lestari.

Daya saing industri furnitur dan kerajinan Indonesia terletak pada sumber bahan baku alami yang melimpah dan berkelanjutan, keragaman corak desain yang berciri khas lokal serta didukung oleh SDM yang melimpah. Namun, kata Panggah justru industri kesulitan untuk mendapatkan bahan baku tersebut.

Catatan Kemenperin, nilai ekspor furnitur kayu pada tahun 2011 mencapai sekitar USD 1,1 milyar meningkat menjadi USD 1,6 miliar pada tahun 2013. Sementara nilai impor furniture rotan pada tahun 2011 sekitar USD 88 juta menurun menjadi USD 73 juta pada tahun 2013

Panggah mengingatkan, jangan terlalu konsentrasi dengan SVLK, tapi lupa tujuannya. Tapi pada kenyataanya, illegal logging tetap saja marak. “Apa tidak sebaiknya bereskan illegal loging, baru utek-utek SVLK, “saran Panggah.

Bahan Baku Perkebunan

Untuk mengatasi kesulitan bahan baku, pihaknya kini mencari alternatif lain. Dengan mencari bahan baku dari perkebunan seperti karet. Karet dipadu dengan teknologi mampu menghasilkan furnitur yang berkualitas. “Problemnya terletak pada replanting karet. Program replanting harus diintegrasikan dengan pengembangan industri furnitur, produktivitas off farm, dan punya multi efek yang mampu memajukan industri furnitur,” harapnya.

Untuk me-launching itu, kata Panggah, tidak semudah itu. Karena karet itu hampir 90 persen milik perkebunan rakyat. “Mengapa petani enggan replanting, dan untuk menjawab itu pemerintah hadir di program ini,”sarannya.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara yang luas hutannya menempati uruan ketiga dunia setelah Brazil dan Zaire. Namun, luasan hutan tersebut dijadikan sebagai area bagi sebagian orang untuk mendulang rente.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) dari tahun 2004-2010 menunjukkan jumlah kerugian negara akibat praktik illegal logging mencapai Rp 169,7 triliun. Nilai itu sejalan dengan tingkat ketergantungan bahan baku industri agro nasional terhadap bahan baku impor yang membengkak hingga lebih dari 50 persen total bahan baku yang dibutuhkan.

Dilihat dari laju pertumbuhan industri barang kayu dan hasil hutan lainnya pada triwulan I tahun 2014 tumbuh 5,17%, masih lebih rendah dari kondisi tahun 2013 dimana sektor ini tumbuh 6,18%. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendorong antara lain; kebijakan pelarangan ekspor rotan mentah dan rotan setengah jadi telah mendorong tumbuhnya industri furnitur di dalam negeri yang membuat berkurangnya pasokan bahan baku rotan di Negara China yang merupakan negera produsen furnitur rotan nomor satu di dunia. (Irsa Fitri)