Beranda Industri & Keuangan Menperin: Idealnya Penyaluran KUR ke IKM Capai 30 Persen

Menperin: Idealnya Penyaluran KUR ke IKM Capai 30 Persen

62
BERBAGI
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberikan sambutan serta membuka Sarasehan Sinergi Pengembangan Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Kementerian Perindustrian, Jakarta/hms

Agrofarm.co.id-Kementerian Perindustrian menggandeng para pemangku kepentingan untuk bersinergi memacu pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) nasional agar semakin produktif dan berdaya saing global. Salah satu upaya penting yang perlu dikerjakan bersama adalah terkait dengan akses kemudahan pembiayaan kepada IKM seperti kredit usaha rakyat (KUR).

Kami mendorong penyaluran KUR lebih banyak kepada sektor produksi, termasuk IKM. Memang evaluasinya tidak semudah di industri jasa. Tetapi, IKM sebagai sektor yang berbasis produksi akan memberikan penciptaan lapangan kerja lebih besar, kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai membuka acara Sarasehan Sinergi Pengembangan Pembinaan IKM di Jakarta, Senin (28/8/2017).

Meperin mengungkapkan, idealnya target peruntukan KUR pada sektor usaha produktif sebesar 30-40 persen. Hingga Juli 2017, penyaluran untuk sektor industri pengolahan termasuk IKM sebesar Rp3,3 triliun atau enam persen. Namun demikian, capaian tersebut perlu diapresiasi dan terus ditingkatkan.

Kinerja ini kami apresiasi karena peran penting dari Komite Kebijakan KUR dan bank-bank penyalur KUR yang meliputi Bank BUMN, Bank Swasta, Bank Pembangunan Daerah, serta koperasi dan perusahaan pembiayaan lainnya, paparnya.

Menurut Airlangga, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan terhadap IKM, antara lain melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Pemodalan Nasional Madani (PNM).

Ada beberapa permodalan lain yang bisa dibantu. Silakan ke lembaga pembiayaan. Bahkan, kami juga mendorong agar IKM memanfaatkan e-commerce, karena seperti Jepang, China, dan Singapura sudah banyak mendukung pengembangan e-commerce di Indonesia, lanjutnya.

Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih menyampaikan, IKM saat ini berperan sebagai salah satu sektor usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian khususnya di negara berkembang. Berdasarkan data BPS yang diolah Ditjen IKM, jumlah IKM mencapai 4,4 juta unit usaha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 10,1 juta orang pada tahun 2016.

Selain itu, IKM juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,27 persen. Dengan kinerja tersebut, IKM memiliki peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan berkontribusi pada pengembangan sektor swasta yang dinamis, jelasnya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Kemenperin menargetkan penciptaan sebanyak 20 ribu wirausaha baru . Untuk mencapai sasaran ini, kami telah melaksanakan program pemberian fasilitas melalui pengembangan produk IKM, restrukturisasi mesin dan peralatan serta promosi dan pameran, sebut Gati.

Kemenperin juga melakukan penguatan kelembagaan melalui pengembangan sentra IKM serta peningkatan kemampuan Unit Pelayanan Teknis (UPT). Alokasi dana dekonsentrasi pada tahun 2018 diarahkan untuk mendukung penciptaan wirausaha baru, lanjutnya.

Sepakat Bina Napi

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenperin dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Peningkatan Pembinaan dan Bimbingan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan. Komitmen ini merupakan pembaruan dari kerja sama sebelumnya yang telah disepakati sejak 24 Mei 2012.

Nota Kesepahaman ini merupakan upaya bersama Kemenperin dan Kemenkumham untuk terus menciptakan bibit wirausaha baru melalui pembinaan kemandirian, kata Menperin Airlangga. Warga binaan di lembaga pemasyarakatan diharapkan menjadi pelaku usaha yang kreatif sehingga siap berkompetisi dalam industri saat selesai menjalani masa pembinaan.

Jumlah warga lapas yang dibina tergantung dari Kemenkumham. Pasalnya, saat ini banyak generasi muda yang sedang jadi warga binaan. Kalau dalam pembinaan mereka tidak ada pekerjaan, jadi kurang produktif, makanya perlu ada pelatihan, paparnya.irsa

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here