Beranda Kelautan Menko Maritim : Peningkatan Produksi Garam Harus Diiringi dengan Kesejahteraan Petani

Menko Maritim : Peningkatan Produksi Garam Harus Diiringi dengan Kesejahteraan Petani

BERBAGI
Menko bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan/ist

Agrofarm.co.id-Menko bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan mengatakan pemerintah telah merencanakan sejumlah program demi meningkatkan produksi, kualitas garam produksi PT Garam serta produksi petani.

“Pesan Presiden, selain kita meningkatkan produksi dan kualitas garam para petani garam ini harus naik peringkatnya,” ujar Luhut dalam keterangan resminya, Jumat (01/9/2017).

Pemerintah lanjut Menko Luhut punya kewajiban untuk membantu menyiapkan prasarana untuk pengolahan garam.

“Pemerintah seperti diatur oleh undang undang punya kewajiban untuk menyiapkan, membantu infrastruktur untuk garam. Pemerintah akan menyiapkan air tua secara gratis dengan kualitas baik dengan kadar NaCl diatas 97 persen. Dengan begitu biaya produksi bisa ditekan dan hasilnya bisa maksimal,” jelasnya.

Air tua adalah sari air laut yang akan diolah menjadi kristal atau butiran garam. Menko Luhut menjelaskan kesejahteraan petani menjadi fokus pemerintah dalam hal ini.

“Saya sudah rundingkan dengan Pak Bupati Busyro (Karim) supaya nanti petani garam itu yang kecil-kecil itu nanti dijadikan satu jadi dibentuk wadah koperasi. Kami sedang menghitung nanti apa bisa biaya produksi turun ke Rp 350 perkilonya, atau Rp. 300 atau mungkin bisa kurang lagi,” ujarnya.

Saat berdialog dengan beberapa petani di halaman PT Garam, Menko Luhut menjawab pertanyaan seorang petani yang menanyakan mengapa pemerintah tidak menunjukkan keseriusan menangani hal ini, ia mengaku pemerintah pernah kurang serius dalam hal ini.

Ada juga permainan yang dilakukan oleh tengkulak, nah sekarang pemerintah serius menangani masalah ini, jawabnya. Sembari meminta petani garam harus kompak dan terintegrasi sehingga mudah melakukan konsolidasi dengan pemerintah dan PT Garam dan Bupati diminta membantu menyosialisasikannya.

Menko Luhut mengaku akan berupaya untuk menjaga agar petani dapat menjual dengan harga yang pantas. “Harga garam paling murah antara Rp 750,-sampai Rp. 1000,- per kilogram. Dengan harga ini, petani bisa untung antara Rp. 600,- atau Rp.800,- rupiah per kilo gram,” tambahnya.

“Tanpa kerja sama semua pihak, pemerintah untuk berswasembada garam di 2019 akan sulit terealisasi,” kata Luhut.

Ia mengatakan pihaknya menginginkan garam harga garam KW1 adalah Rp 2,5 juta, KW 2 Rp 2 juta dan KW 3, Rp 1,5 juta per ton. Harga garam di tingkat petani saat ini untuk KW 1 adalah Rp 1,2 juta/ton.

Ia mengatakan garam beryodium amat penting untuk pertumbuhan generasi mendatang. “Kekurangan yodium akan menyebabkan anak-anak kita bodoh dan tentunya kondisi tersebut sangat tidak bagus bagi generasi penerus bangsa pada masa mendatang,” ujar Menko Luhut.

Dalam prorgram pemerintah terdapat juga rencana ekstensifikasi lahan di beberapa tempat sebesar 11422 ha, antara lain di NTT, NTB dan Sulawesi yang akan dikelola PT Garam dan tidak menutup kemungkinan untuk swasta juga ikut andil. Luhut mengatakan rencana swasembada ini juga mencakup garam industri karena Indonesia tidak boleh terus menerus mengimpor garam. Beledug Bantolo