Beranda Liputan Khusus Mempercepat Sertifikasi ISPO

Mempercepat Sertifikasi ISPO

BERBAGI
Azis Hidayat Kepala Sekretariat ISPO/ist

Agrofarm.co.id-Diperlukan kesadaran dan kepatuhan perusahaan sawit untuk mempercepat sertifikasi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO). Ke depan Industri ini semakin keras di hantam isu-isu negatif, Indonesia harus berlari cepat mengambil posisi di kancah Internasional.

Azis Hidayat Kepala Sekretariat ISPO mengungkapkan, tujuan ISPO yakni mendorong usaha perkebunan untuk mentaati peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah, meningkatkan kesadaran pengusaha sawit untuk memperbaiki lingkungan, melaksanakan pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan dan meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar internasional.

Dia mengatakan, sistem sertifikasi ISPO tidak memihak dan bersifat independen, penilaian sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Ini disetujui oleh Komisi ISPO, sistem sertifikasi ISPO mengacu dan sesuai dengan system dari Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO).

“ISPO sudah memberikan pengakuan kepada 12 lembaga sertifikasi (LS) dan mengakui 1.142 auditor, 4 lembaga konsultan dan 1 lembaga untuk penyelenggaraan pelatihan. Keberhasilan ISPO itu tergantung lembaga sertifikasi,” ujar Azis.

Sekretariat Komisi ISPO melakukan koordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam verifikasi Laporan Hasil Audit (LHA) ISPO dari LS, sebagai bahan Tim Penilai dan Komisi ISPO dalam memberikan pengakuan sertifikasi ISPO. Selain itu, fasilitasi pelatihan auditor ISPO, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan audit ISPO oleh lembaga sertifikasi, serta penyelesaian sengketa.

Menurutnya, ada pelbagai permasalahan dalam percepatan sertifikasi ISPO. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia verifikator lapangan hasil audit ISPO dan anggaran. Kedua, kualitas laporan hasil audit masih ada yang belum sesuai prinsip dan kriteria ISPO. Penyebabnya pemahaman dan pendalaman prinsip dan kriteria ISPO oleh auditor belum sesuai harapan.

“Sehingga masih banyak LHA yang dikembalikan kepada LS untuk dilengkapi oleh auditor dan pelaku usaha dengan waktu pengembalian yang cukup lama,” katanya.

Ketiga, pemerintah daerah atau dinas perkebunan belum sepenuhnya berperan dalam penilaian kelas kebun dan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan surat pernyataan penyerahan lahan (SPPL).

Hal ini lantaran kurangnya sosialisasi yang intensif, sebagian besar Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten bergabung dengan dinas lain, akibatnya urusan perkebunan kurang mendapat perhatian, keterbatasan sumber daya manusia dan tidak ada alokasi anggaran untuk ISPO pada Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten.

Keempat, penyiapan bahan laporan penilain akhir untuk pembahasan laporan audit ISPO oleh tim penilai maupun Komisi ISPO. Dia mengatakan, itu diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia verifikator dan anggaran Sekretariat Komisi ISPO, alokasi waktu menyesuaikan agenda pejabat terkait Tim Penilai dan Komisi ISPO.

Untuk itu, katanya, penyelesaian masalah penundaan persetujuan sertifikasi ISPO memerlukan waktu lama. Masalah aspek legalitas kebun berupa hak guna usaha (HGU), pelepasan kawasan hutan. Kemudian belum memiliki izin land application, Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan indikasi lahan sawit di kawasan hutan maupun gambut.

Dia mengakui, ISPO menempatkan persyaratan hukum sebagai persyaratan penting, terutama pada aspek lahan, lingkungan, dan hak asasi manusia. “Jika perusahaan tidak memenuhi persyaratan hukum, maka akan dikenai sanksi, ujar Azis.

ISPO juga menerapkan ketertelusuran (traceability), untuk semua bahan baku dalam memproduksi minyak sawit berkelanjutan dan CPO untuk biodiesel.

Dia menuturkan, sertifikat ISPO hanya dapat diterbitkan di perkebunan yang memenuhi persyaratan hukum bagi perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki legalitas lahan, dikategorikan sebagai non-sustainable. Apalagi, katanya, jumlah minyak sawit berkelanjutan di 2020 ditargetkan sekitar 70%.

Dalam upaya percepatan, Azis meminta perusahaan sawit untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam sertifikasi ISPO yakni memenuhi ketersediaan auditor ISPO, meningkatkan kordinasi dan peran pemda dalam penilaian kelas kebun, fasilitasi pembinaan, penerbitan STDB dan SPPL serta pembentukan koperasi untuk petani.

Selain itu, optimalisasi verifikasi laporan hasil audit ISPO oleh secretariat Komisi ISPO, peningkatan frekuensi pembahasan laporan audit ISPO oleh Tim penilai dan Komisi ISPO. Kemudian meningkatkan frekuensi pembahasan laporan audit ISPO, mendorong penyelesain masalah penundaan persetujuan sertifikasi dan kordinasi dengan LS secara intensif. Beledug Bantolo