Beranda Kelautan Maling Ikan Menurun, Industri Perikanan Menggeliat

Maling Ikan Menurun, Industri Perikanan Menggeliat

BERBAGI

Agrofarm.co.id – Hal ini menjadi fokus utama dari program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah pemberantasan aksi Illegal, Unreported, Unregulated (IUU Fishing). Pelanggaran ini marak dilakukan oleh kapal-kapal berbendera asing dan eks asing.

Walaupun demikian, masih saja banyak para pencuri ikan yang selalu mencoba mencari celah untuk menyelundupkan hasil tangkapannya. Di antaranya upaya penyelundupan dengan kapal cepat.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti menegaskan, upaya pencegahan dan pemberantasan kapal pelaku illegal fishing yang dilakukan oleh Satgas telah berpengaruh besar terhadap hasil tangkapan nelayan di sejumlah wilayah. Ketegasan pemerintah tersebut, lanjutnya, membuat pasokan ikan di beberapa negara mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan.

Harga ikan kalengan mengalami kenaikan karena suplai berkurang dari negara importir yang hanya mengandalkan dari hasil pencurian ikan yang dilakukan di perairan Indonesia. Menurutnya, KKP akan terus berupaya merumuskan regulasi-regulasi yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan dan juga upaya untuk kelestarian sumber daya laut.

“Pelan-pelan saya melihat ada perubahan signifikan. Yang terlihat langsung dari wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sorong, beberapa kepulauan di timur dan wilayah lainnya hasil tangkapan mereka (nelayan) sudah meningkat,” ungkap Susi di Gedung Minabahari, Jakarta.

Menurunya, biasanya pendapatan nelayan 50 ton per bulan, sekarang sudah 300 ton perbulan. Bahkan ada sejumlah tangkapan yang tidak mampu dibawa karena kemampuan kapal tidak memungkinkan. “Perikanan kita sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu satu keuntungan,” katanya.

Susi juga menegaskan, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, KKP akan memberikan bantuan kapal perikanan dengan berbagai ukuran sebanyak 123 unit. Kapal ini dilengkapi dengan alat tangkap ramah lingkungan pada tahun 2015. Selain itu, juga akan dilakukan pemberian 30.000 sertifikat hak atas tanah nelayan dan fasilitas akses permodalan untuk usaha para nelayan.

“Kita tidak mau lagi ada program yang seremonial saja. Saya tidak mau datang menyerahkan bantuan kapal atau mesin hanya kertas saja. Saya maunya yang benar-benar ada wujud barangnya,” lanjutnya.

Susi berharap agar Satgas yang terbentuk untuk selalu bekerja dengan maksimal untuk memerangi IUU Fishing sehingga industri perikanan Indonesia dapat semakin maju. Pada tahun 2013-2014, dari 7 perusahaan unit pengolahan ikan tuna kaleng dari wilayah Sulawesi Utara saja mampu mengekspor sekitar 21.562,18 ton dengan nilai mencapai USD 85.336.416,3. Dia berharap industri pengolahan ikan tangkap dalam negara di berbagai wilayah juga dapat semakin membaik pasca regulasi yang dikeluarkan dari kementeriannya.

“Fokus pembangunan 2015 adalah stop pencurian ikan. Ini salah satu bentuk poros maritim di bidang perikanan. Kita stop pencuri ikan itu untuk menyuplai para industri di berbagai negara. Kita putarkan dari sini. Kita pemilik sumber daya yang luar biasa. Kita yang akan pasok ke mereka, bukan para pencuri itu. Kita ingin kedaulatan wilayah ini jadi tanggung jawab kita semua,” tambahnya.

Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Narmoko Prasmadji menyatakan, pihaknya telah berhasil mengamankan 3 kapal yang berisi kepiting bertelur dan sejumlah ikan segar. Setiap kapal tersebut jumlahnya berbeda-beda.

Saat ini pihaknya telah melakukan pendalaman terhadap upaya penyelundupan tersebut. Menurutnya, masih banyak para pelaku di lapangan yang melakukan praktik-praktik ilegal yang merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya laut.

“Ada 3 kapal yang berhasil kita tangkap tadi malam. Satu kapal bermuatan 77 koli kepiting bertelur dimana 1 koli berisi sekitar 100 ekor. Lalu ada 11 peti berisi campuran ikan kerapu dan ikan segar lainnya. Di kapal lain ditemukan 89 kotak kepiting dimana ada 30 kepiting bertelur. Juga ada 2.500 ikan segar dan 90 boks kepiting yang belum bisa kita sampaikan detail,” katanya.

Dia menegaskan bahwa dampak dari kebijakan IUU Fishing telah dapat meningkatkan konsumsi dan daya serap masyarakat terhadap sektor perikanan. Dia berharap agar seluruh stakeholder dapat mendukung upaya pelestarian sumber daya alam laut dan mau menyampaikan kepada KKP apabila ada aktivitas yang mencurigakan di laut ataupun di darat.

“Di pasar sudah banyak harga tuna turun dari yang semula harganya Rp 60.000 sekarang Rp 40.000-an. Kalau upaya ilegal ini bisa kita atasi, bisa jadi besok-besok ikan tuna itu tinggal diserok saja. Istilahnya nggak perlu pakai jaring,” tambahnya. (Puspita Ayu Rahmadyanti)