Beranda Sawit LPEM UI : PP Gambut Hambat Investasi Kehutanan dan Perkebunan

LPEM UI : PP Gambut Hambat Investasi Kehutanan dan Perkebunan

BERBAGI
Perkebunan sawit/ist

Agrofarm.co.id-Kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan Peraturan Pemerintahan (PP) tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang tertuang dalam PP 71/2014 jo.PP 57/2016 berpotensi menganggu investasi pada sektor kehutanan dan perkebunan lebih dari Rp 277,32 triliun.

“Saat ini, total investasi industri hulu dan hilir kehutanan dan investasi hulu dan hilir perkebunan yang dibiayai pinjaman dalam negeri mencapai Rp 83,75 triliun dan pinjaman luar negeri senilai Rp 193,57 triliun, kata peneliti LPEM-UI DR Riyanto dalam siaran persnya,” Kamis (14/9/2017).

Menurut dia, pembangunan infrastruktur yang digagas Presiden Jokowi tidak bermanfaat jika ada regulasi yang menakutkan bagi investor yang sudah dan akan berinvestasi.

Pemerintah Jokowi tengah giat menarik investasi dengan membangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, listrik, energi dan air bersih. Bahkan di tingkat daerah, pemprov berlomba menarik investasi dengan melakukan inovasi perizinan satu pintu, reformasi birokrasi, perbaikan regulasi investasi dan pembangunan kawasan industri. “Sayang, pembangunan itu akan sia-sia jika regulasi yang menakutkan tetap dipertahankan,” tandas Riyanto.

Riyanto memaparkan pencapaian yang berhasil diraih pemerintahan Jokowi dalam kemudahan berinvestasi. Bahkan, Bank Dunia menaikan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia dari peringkat 106 pada 2015 menjadi peringkat 91 pada tahun 2016. “Survei ini tidak main-main karena dilakukan di 193 negara di kawasan Asia Pasifik,” terangnya.

Pencapaian lain yakni, naiknya komitmen Indonesia naik pembayaran utang luar negeri. S&P Global Ratings, satu lembaga pemeringkat internasional bergengsi,menilai utang luar negeri jangka panjang Indonesia membaik jadi BBB- dari BB.

“Ini berarti Indonesia dikategorikan sebagai negara layak investasi. Keberhasilan itu perlu didukung dengan regulasi yang pro dunia usaha,” ujar Riyanto. Beledug Bantolo