Beranda Kehutanan Komitmen Pemerintah Cegah Kebakaran Lahan

Komitmen Pemerintah Cegah Kebakaran Lahan

BERBAGI
Tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan. (Ist)

Agrofarm.co.id-Pemerintah berkomitmen dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), salah satunya membuat program pencegahan karhutla berbasis klaster.

Karhutla yang terjadi pada tahun 2015 telah menimbulkan dampak negatif dalam skala nasional maupun internasional antara lain hilangnya potensi nilai ekologi, sosial dan dan ekonomi sumber daya alam alam dan lahan serta penurunan kualitas lingkungan.

Bank Dunia mencatat kerugian ekonomi mencapai Rp 221 triliun. Selain itu, hilangnya habitat keanekaragaman hayati seluas 2,5 juta hektar (ha) dan terserang infeksi pernafasan sebanyak 504.000 orang dan 12 orang meninggal dunia.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan upaya dalam pencegahan kebakaran. Diantaranya pembentukan Badan Restorasi Gambut yang akan merestorasi lahan gambut terbakar 2,5 jutahektar, percepatan One Map Policy untuk perbaikan tata guna lahan, penetapan substansi kebakaran hutan dan lahan dalam Prioritas PembangunanNasional.

Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kemenko Perekonomian Prabianto Mukti Wibowo mengungkapkan, belajar dari pengalaman tahun 2015, Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, menginstruksikan upaya peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan Inpres No. 11 Tahun 2015 dijadikan Platfrom Nasional dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan,telah ditunjuk kordinator dalam 3 tahapan utama pengendalian Kebakaran hutan dan lahan, yaitu upaya Pencegahan oleh KemenkoPerekonomian,Penanganan/penanggulangan oleh Kemenko Polhukam dan Pemulihan/penanganan dampak oleh Kemenko PMK.

“Jadi ada program nasional yang akan terus kita jalankan. Dan khusus kepada Kemenko Perekonomian fokus dalam upaya pencegahan dan ditindaklanjuti dengan penyusunan standar pencegahan karhutla,” terangnya.

Dia menjelaskan, konsep pencegahan karhutla berbasis klaster karena upaya pencegahan kebakaran tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semata. “Akan tetapi, kita juga perlu dukungan pelaku usaha dan masyarakat desa di sekitar konsesi kebun maupun hutan tanaman industri (HTI),” tandasnya.

Menurutnya, pemerintah sudah mengubah paradigma pengendalian kebakaran yang semula lebih menekankan pada upaya pemadaman, sekarang lebih fokus pada pencegahan.

“Kita yakin dengan upaya pencegahan akan lebih efektif dalam penanganan bencana kebakaran. Dari segi pembiayaan akan lebih murah dan lebih mudah dibandingkan apabila terjadi kebakaran,” ungkap Prabianto.

Program pencegahan karhutla berbasis klaster dilakukan melaui tiga program kegiatan yakni pembinaan desa baik di dalam atau disekitar kawasan konsesi maupun diluar kawasan konsesi, deteksi atau peringatan dini dan pemadaman dini.

Deteksi dini dan pemdaman dini untuk wilayah konsesi merupakan tanggung jawab perusahaan, sedangkan untuk wilayah diluar konsesi akan ditunjuk organisasi professional sebagai Independent Operator untuk melakukan deteksi dini dan pemadaman dini.

Pembinaan desa untuk wilayah konsesi merupakan tanggung jawab perusahaan, sedangkan untuk diluar konsesi akan ditunjuk perusahaan yang ada didalam klaster untuk melakukuan pembinaan desa. Apabila ada titik api (hotspot), akan dilakukan pemadaman dini. Deteksi awal api dengan luasan maksimum 0.2 ha. Mobilisasi regu pemadam di lokasi api maksimal 2 jam sejak api terdeteksi dan pemadaman dini api maksimal 8 jam setelah tim pertama tiba.

“Pola pendekatan yang harus dilakukan bersama antara perusahaan yang berada di lokasi desa rawan kebakaran adalah dengan mengoptimalkan program patroli terpadu, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, dan soliasisasi secara massif, dengan melibatkan peran lintas perusahaan dan partisipasi desa dan masyarakat dalam tiap klaster pencegahan kebakaran, untuk mencegah kebakaran dan memadamkan api secara dini,” jelasnya.

Dalam skema pembinaan, perusahaan diwajibkan untuk menetapkan desa binaanya, berdasarkan 3 peringkat desa, yakni Desa Ring-1, Desa Ring-2, dan Desa Ring-3. Ring 1 yaitu desa-desa yang berada di dalam kawasan konsesi atau langsung berbatasan dengan konsesi perusahaan (HTI/Kebun).

Ring 2 pada desa yang tidak langsung berbatasan dengan wilayah konsesi dan berjarak maksimum 3 kilo meter (km) dari batas wilayah konsesi perusahaan. Ring 3 merupakan desa-desa yang tidak langsung berbatasan dengan wilayah konsesi dan berjarak kurang lebih 3 km dari batas wilayah konsesi.

Pemilik konsesi bertanggung jawab menjalankan program pembinaan termasuk pembiayaan atas desa di dalam konsesi (Ring 1) dan desa di dalam jarak 3 km dari batas luar konsesi (Ring 2). Perusahaan yang ditunjuk sebagai klaster leader bertanggung jawab dalam koordinasi pembinaan desa-desa di Ring 3.

Pemerintah Daerah, melalui usulan dari klaster leader, menetapkan pemilik konsesi tertentu untuk menjalankan program pembinaan desa di luar batas 3 km (Ring 3) dengan menggunakan aturan main yang ditetapkan, misalnya berdasarkan jarak terdekat dan beban jumlah desa binaan.

Program pembinaan desa dilakukan melalui tiga tahap modul ,yakni: Modul Desa Sadar Api (M1), Modul Desa Bebas Api (M2), dan Modul Desa Tangguh Api (M3), yang secara keseluruhan dilakukan selama 3 tahun.

M1 dilakukan untuk meningkatkan kesadaran desa dan kelompok masyarakat atas bahaya karhutla dan memperkenalkan teknik-teknik pencegahan kebakaran, yang dilaksanakan pada tahun pertama. M2 untuk meningkatkan kemampuan desa dan kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran yang dilakukan pada tahun keduadan ketiga. M3 untuk meningkatkan kemandirian desa dan kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran berkelanjutan yang dilaksanakan setelah tahun ketiga.

Dia mengajak para pemangku kepentingan termasuk pengusaha sektor kehutanan/perkebunan untuk berperan aktif dalam pencegahan karhutla, diantaranya melalui pilot projet pencegahan karhutla berbasis desa.

“Konsep klaster dalam pencegahan karhutla akan mendorong dunia usaha untuk berkontribusi dengan membina masyarakat sekitar areal konsesi. Sehingga upaya pencegahan dapat dilaksanakan secara efektif,” pungkasnya. Beledug Bantolo