Beranda Sawit Kemenlu Siapkan Amunisi Lawan Resolusi Sawit Eropa

Kemenlu Siapkan Amunisi Lawan Resolusi Sawit Eropa

BERBAGI
Harga TBS mulai turun di tingkat petani. (Ist)

Agrofarm.co.id-Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah menyiapkan amunisi berlapis untuk meyakinkan Komisi Eropa agar mengabaikan Resolusi Parlemen Eropa yang memojokkan industri kelapa sawit di Indonesia.

Direktur Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual (PKKI) Kementerian Luar Negeri, Tri Purnajaya mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan dua langkah dalam menghadapi Resolusi Parlemen Eropa.

Pertama, Bulan Juni lalu, delegasi Indonesia telah mengunjungi markas besar Komisi Eropa di Brussels, Belgia, yang menandai awal negosiasi sawit. Kedua, pada September 2017, Pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) berencana untuk melakukan lobi lanjutan.

“Kedua langkah tersebut diharapkan dapat membuka mata Komisi Eropa untuk tidak menindaklanjuti resolusi Parlemen Eropa yang tercantum dalam Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests. Jika tidak berhasil, Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan untuk membawa perkara ini ke World Trade Organization (WTO),” jelas Tri dalam siaran persnya, Kamis (27/7/2017).

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Joko Imam Sentosa menyampaikan bahwa industri kelapa sawit merupakan industri terbesar di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan industri lainnya.

Namun demikian, katanya, industri kelapa sawit nasional sedang mengalami berbagai tantangan serius, antara lain peremajaan tanaman kelapa sawit dan berbagai tuduhan tidak berdasar kepada industri kelapa sawit Indonesia oleh pihak asing. Berkaitan dengan peremajaan tanaman kelapa sawit, tantangan terbesar adalah kendala biaya yang cukup besar dan kemampuan finansial petani yang kurang memadai.

Berkaitan dengan tudingan negatif (black campaign) kepada industri kelapa sawit Indonesia yang dirasa semakin gencar, menurutnya, Pemprov Sumsel berkeyakinan bahwa kelapa sawit di Sumatera Selatan tidak ditanam dari penebangan hutan primer, namun ditanam di lahan yang telah terdegradasi atau rusak, gundul, alang-alang, maupun semak belukar.

“Sehingga produk komoditas sawit di Sumatera Selatan dan telah memenuhi unsur ramah lingkungan dan berkelanjutan berdasarkan ISPO dan RSPO,” terangnya.

Duta Besar RI Sunu M. Soemarno menambahkan bahwa dalam kancah internasional, Indonesia sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia menghadapi berbagaituduhan, antara lain /deforestasi, penyebab kabut asap, penghasil emisi gas rumah kaca, dan lain-lain. “Kampanye negatif kelapa sawit juga didengungkan oleh NGO/LSM baik dalam maupun luar negeri,” tandasnya.

Adapun upaya total untuk mengatasi kampanye negatif komoditas sawit Indonesia dalam forum multilateral dilakukan pula melalui serangkaian kerja sama dalam kerangka FTA dengan EU, WTO, dan juga penjajakan kerja sama dengan lembaga/organisasi internasional, seperti FAO antara lain dalam bentuk kajian riset ilmiah untuk produk sawit. “Hal Ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya berbagai isu yang berpotensi merugikan produk kelapa sawit Indonesia di masa mendatang,” pungkasnya. Beledug Bantolo