Beranda Sawit Joko Supriyono : ISPO Dijadikan Instrumen Negosiasi Perdagangan Internasional

Joko Supriyono : ISPO Dijadikan Instrumen Negosiasi Perdagangan Internasional

4
BERBAGI
Joko Supriyono Ketua Umum GAPKI/ist

Agrofarm.co.id-Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendorong pemerintah agar sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dijadikan instrumen negosiasi perdagangan internasional.

“ISPO diharapkan dapat menjadi instrumen negosiasi perdagangan di negara tujuan ekspor sawit. Pemerintah harus mengamankan sawit dalam perdagangan internasional,” ujar Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI.

Menurutnya, ISPO dapat menjadi instrumen negosiasi perdagangan di negara tujuan ekspor sawit terutama Uni Eropa. Hambatan perdagangan dalam bentuk tarif maupun non tarif tidak semata-mata keberlanjutan (sustainability) melainkan masalah perdagangan. Pemerintah dapat mengamankan perdagangan sawit dengan memperkuat negosiasi.

“Jangan berharap premium price dan diskon pajak dari ISPO. Lupakan saja. Akan lebih baik ISPO menjadi instrumen perdagangan,” ujar Joko.

Pemerintah, kata Joko diharapkan, memperkuat negosiasi sifatnya kepada hubungan bilateral. Apalagi sekarang ini industri sawit menghadapi berbagai hambatan tarif biodiesel Amerika Serikat (AS) dan resolusi sawit Uni Eropa.

“Kami ingin pemerintah mengambil peran untuk melakukan negoisasi perdagangan dengan negara-negara itu. Semua kementerian harus mendukung sawit agar meningkatkan posisi tawar sawit Indonesia di luar negeri,” terangnya.

Joko menegaskan bahwa ISPO merupakan sertifikat sawit yang bersifat mandatori dan satu-satunya indikator keberlanjutan di Indonesia. Walaupun produsen punya sertifikat ISPO bukan berarti semua selesai karena pasar global mempunyai permintaan spesifik bahkan menginginkan sertifikasi lain seperti ISCC.

“Setelah dapat ISPO belum tentu semuanya lancar karena masih ada permintaan di pasar yang lebih spesifik. Ada yang belum bisa dipenuhi ISPO maupun RSPO,” kata Joko.Beledug Bantolo