Beranda Kehutanan Izin Lingkungan Terbit, Walhi Sulteng Duga Ada Indikasi Pelanggaran Hukum

Izin Lingkungan Terbit, Walhi Sulteng Duga Ada Indikasi Pelanggaran Hukum

BERBAGI
Tambang emas Paboya/ist

Agrofarm.co.id-PT.Citra Palu Mineral, resmi mengelola kawasan pertambangan emas di Wilayah Poboya, Kecamatan Mantikulore, Palu Sulawesi Tengah. Melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 422.K/30.DJB/2017 PT. Citra Palu Mineral secara resmi siap beroperasi.

Dengan ditebitkannya Izin Operasi Produksi Tambang Emas ini, Pemerintah Daerah telah membuka jalan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dan dalam jangka waktu yang cukup lama di Paboya.Eksploitasi besar-besaran ini berdampak besar berkurangnya peranan hutan sebagai penyimpan kebutuhan air, menyerap zat beracun diudara (Polusi), mencegah banjir, serta longsor. Terlebih Poboyo merupakan daerah penyedia air bersih di Kota Palu.

Demikian Rilis yang diterima Agrofarm, Senin (4/12/2017). Dalam rilis tersebut disampaikan, Wilayah Poboya sendiri dalam Peta Eksploitasi PT.Citra Palu Mineral, berada dalam Blok I yang memiliki kandung sumber daya alam (SDA) yang cukup besar. Dalam Amdalnya dijelaskan bahwa Perkiraan Pengelolaannya dikisaran 650.000 biji ton/ tahun. Apa lagi dalam keputusan Menteri ini, PT. Citra Palu Mineral dapat beroperasi hingga tahun 2050. Ini adalah prospek yang sangat menjanjikan.

Dengan ditebitkannya Izin Operasi Produksi melalui Keputusan Menteri, telah menstimuluskan jalan lebar bagi eksploitasi SDA secara besar-besaran dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sebelum izin terbit, didahului dengan adanya izin lingkungan yang di terbitkan oleh Gubernur Sulawesi tengah melalui Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Izin Lingkungan dengan nomor : 660/576/ILH/DPMPTSP/2017

Manager Kampanye Eksekutif Daerah Walhi Sulteng, Stevandi mengatakan,terkait penerbitan izin lingkungan, ada beberapa persoalan mendasar yang lalai diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Misalnya soal Penerbitan ini tidak memperhatikan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.2300/MenLHK.PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan Dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi X),jelas Stevandi.

Stevandi menambahkan bahwa Keputusan Menteri tersebut secara teknis dijelaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam suratnya kepada Manajement PT. Citra Palu Mineral No: 522/26.61/Bidplan yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Perhitungan tumpang tindih Peta Indikatif Penundaan Izin Baru dengan Kontrak Karya PT. Citra Palu Mineral Blok 1 Poboya terdapat Hutan Primer seluas 18.691,89 Ha dengan rincian sebagai berikut:

-Taman Hutan Rakyat (Tahura) seluas 4.907,11 Ha
-Hutan Lindung (HL) seluas -/+ 11.075,26 Ha
-Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas -/+ 2.495,11 Ha
-Areal Penggunaan Lain (APL) Seluas -/+ 215,50 Ha

Sehingga dengan penerbitan Izin Lingkungan tersebut, Walhi Sulteng menduga ada indikasi Pelanggaran Hukum dalam Izin Lingkungan tersebut. Penerbitan izin lingkungan yang lalai dan kurang memperhatikan Azas Kehati-hatian dalam Penerbitan Izin Lingkungan PT. Citra Palu Minerals, sehingga berimplikasi pada Degradasi Hutan/ Lingkungan yang dapat berdampak serius pada lingkungan masyarakat Kota Palu.

Seperti diketahui, Poboya adalah penyedia air bersih buat Kota Palu dimana peranan ini sangat didukung oleh manfaat hutan sekitar yang cukup besar sebagai penyimpan kebutuhan air, menyerap zat beracun diudara (Polusi), mencegah banjir, serta longsor.
Kami menilai ada pelanggaran, penerbitan izin ini adalah cerminan dari pemerintahaan yang hanya berpihak pada Keberlangsungan Modal, tanpa mempertimbangkan dampak terhadap Masyarakat, pungkasnya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 487 organisasi dari unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 propinsi di Indonesia. Sejak tahun 1980 hingga saat ini, WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. WALHI bekerja untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab Negara atas pemunuhan sumber-sumber kehidupan rakyat.

WALHI menyadari bahwa perjuangan tersebut dari hari kehari semakin dihadapkan dengan tantangan yang berat, terutama yang bersumber pada semakin kukuhnya dominasi dan penetrasi rezim kapitalisme global melalui agenda‐agenda pasar bebas dan hegemoni paham liberalisme baru (neo‐liberalism), dan semakin menguatnya dukungan dan pemihakan kekuatan politik dominan di dalam negeri terhadap kepentingan negara‐negara industri.rilis/ir