Beranda Sawit Industri Biodiesel Terancam Mati

Industri Biodiesel Terancam Mati

BERBAGI
Foto : Bimo

Agrofarm.co.id – Kewajiban (mandatori) penggunaan biodiesel 10% di dalam negeri semakin tidak jelas pelaksanannya. Pasalnya pemerintah belum mengubah harga indeks biodiesel. Kabarnya PTPertamina akan bertahan dengan formula Mean of Platts Singapore (MOPS) untuk pengadaan tender tahun 2015. Industri biodiesel pun terancam mati karena adanya kebijakan disisentif oleh pemerintah.

Produsen biodiesel bersikeras tidak akan menjual ke Pertamina apabila formula harga biodiesel yang akan diterbitkan pada akhir Februari 2015 tidak dipakai sebagai acuan tender pengadaan oleh Pertamina. Sampai sekarang sudah ada dua perusahaan menghentikan pasokan biodiesel ke Pertamina karena mengalami kerugian yang besar.

Togar Sitanggang Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) mengatakan, pihaknya sedang berupaya mengubah harga indeks biodiesel dari MOPS ke harga indeks CPO plus USD 184/ton. Ini penting agar produsen biodiesel tidak mengalami kerugian.

Dia menambahkan, adanya rencana mandataori penggunaan biodiesel sebesar 20% pada tahun 2016 akan meningkatkan konsumsi biodiesel dalam negeri. “Diperkirakan ada tambahan penyerapan biodiesel mencapai 1-1,5 juta ton,” tandasnya.

Menurutnya, masalah utama sekarang adalah harga biodiesel yang tidak kondusif. Sejak tahun lalu pemerintah memaksakan menggunakan patokan MOPS untuk produsen biodiesel. Sekarang harga MOPS sekitar USD 450/ton, sementara harga minyak sawit mentah (CPO) mencapai USD 600/ton. “Ditambah ongkos produksi biodiesel USD 150/ton. Produsen mengalami kerugian USD 200/ton. Apakah pemerintah ingin industri biodiesel mati,” tukasnya.

Togar mengatakan, para produsen sudah terikat kontrak dengan PT Pertamina. Kerugian merupakan bagian dari resiko. Namun pemerintah tidak bisa diam saja. APROBI berharap harga indeks bisa diubah. Meskipun Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) memberikan subsdi Rp 4.000/liter atas persetujuan DPR.

“Pemerintah bisa memperhatikan kelangsungan hidup industri biodiesel dengan menggunakan harga indeks baru sebagai harga jual ke Pertamina,” tandasnya. Namun, katanya, jika tetap menggunakan harga indeks pasar (HIP) MOPS produsen biodiesel bisa gulung tikar.

Dia menambahkan, tahun ini kabarnya Pertamina akan tetap menggunakan patokan harga MOPS untuk tender pengadaan biodiesel. Apabila Pertamina bertahan dengan harga MOPS, maka penggunaan biodiesel akan mengalami penurunan. “Alhasil konsumsi biodiesel dalam negeri diperkirakan turun ketimbang tahun 2014. Mandatori biodiesel 10% tahun ini juga tidak akan tercapai,” tegas Togar.

“Ini bahaya bagi keberlangsungan industri biodiesel. Pemerintah banyak memberikan disinsentif terhadap kebijakan yang dibuat,” tukasnya. Togar pun mempertanyakan pemerintah, apakah biodiesel ini adalah industri energi terbarukan masa depan atau instrumen devisa negara. Apabila sebagai energi masa depan, mustinya pemerintah tidak mengelurkan kebijakan seperti sekarang.

Togar memperkirakan, apabila program mandatori biodiesel berjalan dengan baik maka penggunaan biodisel bisa mencapai 3 juta ton. Rinciannya untuk PSO saja sudah 1,7 juta kiloliter (KL), ditambah untuk Non PSO industri sebanyak 1,2 juta ton. Stok CPO di dalam berkurang dan harga akan meningkat.

“Para produsen berharap bisa menjual biodiesel ke dalam negeri karena adanya kebijakan mandatori . Ini lebih pasti karena pasarnya besar terutama penjualan biodiesel untuk Non PSO di sektor industri. Namun sayang, regulasinya masih menggantung,” tandasnya.

Dia menambahkan, adanya rencana kewajiban biodiesel sampai 15% di kuartal III 2015, maka kebutuhan biodiesel akan mencapai 4,2 juta KL dari target awal 3,4 juta KL. “Jadi ada tambahan 1 juta ton. Produsen biodiesel siap mensuplai ke dalam negeri asalkan harganya bagus. Kapsitas produksi terpasang biodiesel saat ini mencapai 5,7 juta ton,” ungkap Togar.

Paulus Tjakrawan Ketua Harian APROBI mengungkapkan, semenjak Pertamina membeli biodiesel dengan formula harga MOPS, produsen mengalami kerugian cukup besar. Diperkirakan kerugian yang dialami mencapai USD 900.000 atau sekitar Rp11 miliar/hari. Rinciannya rata-rata pasokan biodiesel ke Pertamina sebesar 6.000 kiloliter/hari dengan ongkos produksi sekitar USD 150/ hari. “Kerugian ini sudah berlangsung selama empat bulan ini,” tandasnya.

Dia menambahkan, kerugian yang dialami ini beberapa perusahaan mulai mengurangi pasokan ke Pertamina. Bahkan tercatat sudah ada dua perusahaan yang menghentikan pasokannya. Ke depan ini kmungkinan akan bertambah lagi. Sejauh ini ada enam perusahaan biodiesel yang menjual ke Pertamina diantaranya : PT Musim Mas, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Darmex, PT Eterindo Wahana dan PT Primanusa Palma Energi.

“APROBI menginginkan adanya harga indeks baru yang lebih menguntungkan. Hal ini sudah disampaikan melalui pertemuan dengan Kementerian ESDM. Kami mengusulkan indeks harga baru adalah harga CPO ditambah ongkos produksi dan 3% margin,” kata Paulus.

Menurutnya, permasalahan harga inilah yang akan menentukan bagaimana nasib industri ini mendatang. Keputusan Menteri ESDM terkait formula harga biodiesel baru dan Pertamina dalam penetapan harga itu menjadi kuncinya.

Paulus mengatakan Pertamina juga merupakan faktor penting dalam kerberlangsungan industri biodiesel. Pasalnya, meski pemerintah sudah menetapkan indeks harga yang lebih baik, Pertamina belum tentu mengikuti penetapan indeks harga itu. “Harapannya indeks harga ini bisa dijadikan acuan baru oleh Pertamina. Karena melihat pengalaman, ada kemungkinan tidak mengikuti juga,” tukasnya.

Paulus menyambut positif dengan adanya alokasi subsdi biodiesel oleh pemerintah sebesar Rp 4.000/ liter. Dana ini dialokasikan untuk sejumlah 1,7 juta kilo liter (KL) PSO. Namun subsidi ini yang menikmati adalah masyarakat. Ini sama halnya subsidi solar Rp 1.000/liter yang diberikan oleh pemerintah. Sementara produsen biodiesel hanya ingin dibeli dengan harga keekonomian saja.

Paulus memperkirakan, konsumsi biodiesel dalam negeri tahun ini mencapai 2,2 juta ton. Adanya ketentuan mandatori B10, yaitu sebesar 3,4 juta kiloliter dengan rincian 1,7 juta kiloliter (KL) untuk PSO dan I,7 juta kiloliter untuk non-PSO. Apabila dikonversi ke ton menjadi 3,03 juta ton. Minimal 2,2 juta ton bisa tercapai,” ujar Paulus.

Paulus menambahkan, eskpor biodiesel diperkirakan tahun 2015 bisa mencapai 1,5 juta ton. Namun bisa meningkat mencapai 2 juta ton. Ini akibat tumbuhnya pasar baru di China, India, Australia dan Amerika Serikat. Sementara tahun lalu ekspor biodiesel tercatat sebesar 1,6 juta ton.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengubah formula harga indeks biodiesel pada 1 Maret 2015. Direktur Bio Energi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan, pengajuan formula harga biodiesel baru sudah diajukan pada Desember 2014.

“Sekarang tinggal finalisasi oleh Menteri ESDM. Paling lambat akhir Februari aturan ini sudah diteken oleh Menteri ESDM. Targetnya 1 Maret 2015 terbit harga indeks baru melalui Keputusan Menteri ESDM,” ujar Dadan usai acara Seminar Kajian Teknis dan Uji Pemanfaatan Biodiesel (B20) pada Kendaraan Bermotor dan Alat Besar di kantornya.

Sebelumnya harga biodiesel mengikuti Keputusan Menteri ESDM No 2185/12/MEM/2014, yakni sebesar 103,48 persen MOPS Solar untuk biodiesel. “Jadi ke depan formula harga mengikuti harga minyak sawit mentah (CPO) dan tidak lagi mengacu pada MOPS,” tandas Dadan.

Dadan mengungkapkan, menggunakan formula harga biodiesel MOPS para produsen enggan menjual biodiesel ke Pertamina. Para produsen biodiesel merugi. Jadi pada Maret 2015 tender pengadaan biodiesel oleh Pertamin sudah menggunakan formula harga baru. “Kontrak para produsen biodiesel dengan PT Pertamina berakhir pada akhir Februari 2015. Ini waktu yang tepat untuk menggunakan harga indeks biodiesel baru,” ujar Dadan.

Menurutnya, tender biodiesel oleh Pertamina untuk Maret 2015 sudah menggunakan harga indeks biodiesel terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Tahun ini ditargetkan penyerapan biodiesel Public Service Obligation (PSO) mencapai 1,5 juta kilo liter (KL). “Sementara penggunaan biodiesel NonPSO diperkirakan sebrsar 500.000 KL. Jadi total penyerapan biodiesel tahun ini mencapai 2 juta KL,” kata Dadan.

Dia menambahkan, tahun lalu realisasi untuk biodiesel PSO sebanyak 1,1 juta ton. Sementara sekitar 600.000 KL NonPSO. Maka total pemakaian biodiesel dalam negeri tahun 2014 sebanyak 1,7 juta KL. (Beledug Bantolo)