Beranda Sawit Dorong Produktivitas Sawit, Pemerintah Diharapkan Permudah Akses Pembiayaan

Dorong Produktivitas Sawit, Pemerintah Diharapkan Permudah Akses Pembiayaan

BERBAGI
Petani kelapa sawit. (Ist)

Agrofarm.co.id   – Para pemangku kepentingan di industri sawit mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan para pekebun, dalam hal ini pekebun swadaya dan plasma. Salah satunya, melalui sinkronisasi peraturan perundangan yang memungkinkan petani mendapatkan akses pembiayaan yang bersumber dari APBN dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit serta percepatan proses sertifikasi lahan.

Demikian salah satu rekomendasi Forum Grup Diskusi “Kebijakan Akselerasi Pembiayaan dan Kepastian Hukum atas Lahan Pekebun Kelapa Sawit dengan Konsep Kemitraan” yang dilaksanakan di Jakarta, Kamis (9/03/2017).

Diskusi yang diikuti oleh Kementrian Koordinator Perekonomian, Kementrian Pertanian, Kementrian Agraria/ATR, Kementrian Keuangan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), perwakilan pekebun dan Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro) serta perbankan nasional ini juga mengusulkan adanya regulasi yang mengatur standarisasi biaya pengurusan sertifikat lahan agar terjangkau oleh pekebun.

“Sebagai penyumbang devisa terbesar ke-2 setelah migas, industri kelapa sawit mendapat perhatian khusus pemerintah karena juga menjadi sandaran hidup jutaan pekebun serta tenaga kerja di industri turunannya,” jelas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.

Syofan juga menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti hasil FGD ini sebagai bahan perumusan kebijakan guna meningkatkan produktivitas industri sawit nasional. Misalnya, terkait dengan persoalan kepemilikan lahan, Kementrian ATR/BPN akan membantu memproses kepastian status lahan kebun sawit pekebun plasma dan swadaya yang berada di kawasan hutan.

Menurut Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan, permasalahan legalitas lahan kebun sawit pekebun plasma menjadi penghambat utama bagi penyaluran pendanaan dari perbankan nasional. Padahal, dukungan dari perbankan mutlak diperlukan untuk membantu pengelolaan dan peremajaan lahan yang dimiliki pekebun plasma. Saat ini, luas lahan sawit milik pekebun mencapai 3,8 juta hektar (ha) atau 41% dari total luas kebun kelapa sawit nasional yaitu 11,3 juta ha.

“Selain lahan, yang juga perlu menjadi perhatian adalah pemenuhan kebutuhan pekebun plasma selama masa Tanaman Belum Menghasilkan (TBM). Menurut kami, diperlukan penyesuaian Undang-undang terkait program pembiayaan secara Lex Spesialis untuk komoditas kelapa sawit sebagai komoditas strategis negara, seperti halnya migas,” tegas Fadhil Hasan.

Sementara Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Ir.Bambang M.M. mengatakan kelembsgaan pekebun merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mencapai kemitraan yang saling menguntungkan.

“Peningkatan produksi dan produktivitas untuk menghindari kehilangan potensi pendapatan pekebun melalui peremajaan dan intensifikasi tanaman, serta inovasi teknologi perkelapasawitan,” tutur Bambang.

Industri perkebunan kelapa sawit nasional memiliki potensi yang sangat besar. Berdasarkan data GAPKI, tahun lalu, produksi CPO nasional mencapai 31,5 juta ton dan PKO sebesar 3 juta ton sehingga total keseluruhan produksi minyak sawit Indonesia adalah 34,5 juta ton. Sementara, harga CPO global rata-rata sepanjang 2016 tercatat sebesar USD 700 per metrik ton atau naik 14% dibanding harga rata-rata 2015. Sementara, ekspor minyak sawit Indonesia (CPO dan turunannya) tahun lalu sebesar 25,1 juta ton, dan menyumbangkan devisa senilai USD 18,1 miliar.

Namun, dalam pengembangannya, industri kelapa sawit saat ini menghadapi sejumlah tantangan. Diantaranya adalah usia tanaman kelapa sawit di sebagian lahan petani yang sudah tidak produktif, sehingga perlu diremajakan (replanting). Adapun upaya BPDP Sawit melakukan percepatan peremajaan serta peningkatan produktivitas kebun sawit khususnya milik pekebun plasma terkendala masalah legalitas lahan yang belum bisa dipenuhi mayoritas pekebun plasma sawit. Belum lagi masalah lain, seperti pekebun harus membentuk kelompok pekebun, memiliki koperasi, dan memiliki sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO).

Sementara dari sisi perbankan, Bank Mandiri, sebagai salah satu bank BUMN, berkomitmen mendukung berbagai kebijakan dan aturan baru yang akan dikeluarkan pemerintah terkait upaya optimalisasi kesejahteraan pekebun kelapa sawit. Salah satunya, melalui program pembiayaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam mendukung pertumbuhan industri sawit nasional.

“Bank Mandiri telah lama terlibat dalam pendanaan bagi pengembangan industri sawit nasional. Hingga saat ini, outstanding kredit di sektor perkebunan kelapa sawit (on farm) mencapai Rp 48,97 triliun atau sebesar 8,54% dari portofolio kredit Bank Mandiri, dengan kualitas kredit yang sangat baik,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo.

Kartika menambahkan, pihaknya juga telah mengimplementasi program pembiayaan kepada pekebun plasma binaan dengan pola kemitraan bersama perusahaan sawit berskala besar. “Pola kemitraan ini cukup efektif untuk membantu pekebun mendapatkan akses pendanaan jangka pendek,” jelas Kartika.

Dalam berbagai dukungan tersebut, Kartika menegaskan, perseroan juga berkomitmen untuk tetap mengedepankan penerapan bisnis perbankan yang mengacu pada prinsip green banking. Beledug Bantolo