Beranda Liputan Khusus CPOPC Penangkal Kampanye Negatif Sawit

CPOPC Penangkal Kampanye Negatif Sawit

BERBAGI

Agrofarm.co.id  –  Kampanye negatif begitu masif menyerang komoditas sawit.  Dua negara penghasil emas hijau terbesar dunia, Indonesia dan Malaysia membentuk The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Diharapkan CPOPC dapat menangkal kampanye negatif terhadap sawit dan mendorong penggunaan sawit di begara-negara berkembang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sudah melakukan kerja sama dengan Malaysia yang tergabung dalam The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Hal ini dirasa perlu guna mengembangkan kelapa sawit nasional di dunia internasional.

“Kita akan membangun BPDP dengan CPOPC, karena CPOPC lebih fokus fungsinya untuk memperjuangkan dan mengkampanyekan kelapa sawit di dunia internasional,” ungkap Darmin.

Menurutnya, implementasi CPOPC diharapkan tidak hanya mengindarkan kelapa sawit dari kampanye negatif, namun juga mendorong penggunaan kelapa sawit di negara-negara berkembang lainnya seperti India, Tiongkok, dan Pakistan. “Oleh karena itu, kita perlu bahu-membahu dan bekerja bersama-sama untuk memperkuat industri sawit nasional,” tandasnya.

Berdasarkan catatan pada tahun 2016 nilai ekspor produk sawit mencapai USD 17,8 miliar atau naik 8% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar USD 16,5 miliar. Meski nilai ekspor naik, namun secara volume mengalami penurunan sebesar 2%. Pada 2016, volume ekspor minyak sawit mentah (CPO) mencapai 25,7 juta ton sedangkan tahun sebelumnya mencapai 26,2 juta ton.

Dia menjelaskan, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit telah berhasil menjalankan kebijakan biodiesel 15 persen dan 20 persen, sehingga bukan hanya harga CPO yang bergerak naik, tapi juga Tandan Buah Segar (TBS) ikut merangkak naik.

“Kita punya banyak komoditas perkebunan, karet, kelapa, coklat, teh, kopi, tapi kelapa sawit adalah andalan dan kebanggaan kita,” katanya. Dia menambahkan, peran kelapa sawit dan produk turunannya  dalam ekspor non migas Indonesia cukup besar. “Adapun sekitar 75% produk sawit sudah diolah atau dihilirisasikan,” ujar Darmin.

Darmin menuturkan, kelapa sawit saat ini menjadi berkah bagi Indonesia. Apalagi, dari seluruh tanaman penghasil minyak, produktivitas kelapa sawit menjadi yang paling tinggi. Sehingga, tidak heran negara-negara mengkhawatirkan produk kelapa sawit Indonesia, bahkan sampai digulirkannya kampanye hitam untuk memojokkan sawit Indonesia.

Dia tidak ingin kelapa sawit tinggal sejarah. Rempah-rempah, pala, dan tebu pernah menjadi andalan ekspor Indonesia, namun sekarang mulai hilang peranannya. “Sekarang kita menjadi net importir gula. Jangan sampai kelapa sawit menjadi tinggal sejarah saja,” tukasnya.

Darmin mengaku, pemerintah mulai bergerak cepat melakukan berbagai upaya. Pertama, membangun mekanisme pembibitan dan bertekad melakukan peremajaan kebun kelapa sawit milik rakyat. Targetnya, kata Darmin tahun ini, program peremajaan harus dijalankan.

“Kita kombinasikan program ini dengan program Kementerian Pertanian dan dunia usaha. Sinergi harus dijalankan demi tumbuhnya industri kelapa sawit nasional,” harap Darmin.

Kedua, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan ekonomi berkeadilan. ‎Salah satunya reforma agraria membenahi kelapa sawit. Menurutnya, banyak status tanah belum jelas apakah itu perkebunan rakyat maupun perusahaan.

“Kita harus mencari solusi karena banyak kebun rakyat dan perusahaan status tanahnya belum jelas. Kita juga akan terapkan semua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) harus jelas membeli TBS dari rakyat , memperkuat ISPO, standar perkebunan kelapa sawit ditingkatkan,” jelas Darmin.

Darmin menegaskan, sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) akan diperkuat standarnya agar tidak ada alasan lagi bagi kalangan dunia untuk terus menyuarakan kampanye hitam bagi produk CPO Indonesia. “Kita tidak mau jadi pecundang. Kita mau berdiri tegak menghadapi persaingan. Standarisasi akan dikaitkan betul di bidang kelapa sawit, kita sudah punya kerangkanya,” jelasnya.

Darmin berjanji, Peraturan Presiden (Perpres)mengenai ISPO akan diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk kemudian mulai dilaksanakan. “1 -2 tahun ke depan kita akan menjadi negara penghasil kelapa sawit yang standarnya tidak bisa dipojok-pojokan orang lain”, tegasnya.

Bahkan, dalam upaya mengurangi dan mencegah kebakaran hutan pemerintah sudah membangun pendekatan  baru. “Pemerintah akan merubah pendekatan dari pemadaman menjadi mencegah kebakaran. Pencegahan lebih murah biayanya dan lebih mudah dianggarkan oleh pemerintah daerah,” terangnya.

Darmin menyatakan bahwa implementasi program B20, pemanfaatan dana sawit melalui BPDP Kelapa Sawit, dan penyusunan rancangan Perpres untuk penguatan ISPO menjadi langkah strategis yang terus dikedepankan pemerintah. Beledug Bantolo