Beranda Liputan Khusus CPOPC, Dua Raksasa Sawit Unjuk Gigi

CPOPC, Dua Raksasa Sawit Unjuk Gigi

BERBAGI
Sawit merupakan industri strategis nasional/Ist

Agrofarm.co.id –  Pasca pergantian tanggungjawab perwakilan Indonesia dalam dewan negara-negara penghasil kelapa sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman ke Kemenko Bidang Perekonomian, pemerintah akan membentuk struktur pengurus CPOPC dan standar minyak sawit berkelanjutan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, setelah pergantian penanggungjawab ini, pemerintah langsung berkoordinasi untuk membahas sejumlah hal terkait keterlibatan Indonesia dalam CPOPC bersama dengan Malaysia.

Airlangga menyebutkan, saat ini tim yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution tengah mempersiapkan struktur pengurus CPOPC. “Dari Malaysia ada dua orang. Dari kita, ada CEO-nya dan dua orang direktur. Sedang disusun strukturnya,” ujar Airlangga.

Selain membenahi struktur, lanjut Airlangga, pemerintah Indonesia juga tengah giat berdiskusi memetakan standar dan keberlanjutan program pengembangan industri kelapa sawit. Sekaligus perluasan industri hijau antara kedua negara dalam CPOPC.

Airlangga menambahkan, pembahasan di tingkat internal pemerintah ini akan berlangsung paling lama sampai Januari 2017 mendatang. Sebab, bulan depan, CPOPC akan menggelar pertemuan.

“Pak Menko baru ditugaskan satu bulan ini, jadi koordinasi penyamaan dulu. Rencananya ada pertemuan dengan CPOPC berikutnya di Jakarta,” imbuh Airlangga.

Menurut Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto, CPOCP adalah untuk mendorong green economic growth, dimana kerjasama ini ini dilakukan 90% produksi kelapa sawit dunia dikuasai Indonesia dan Malaysia. Indonesia menjadi inisiator dalam kerja sama ini, diharapkan nantinya akan bergabung negara produsen kelapa sawit. Rencananya, kata Panggah,  Brasil, Nigeria, Pantai Gading, dan Thailand berencana masuk CPOPC.

“Selaku produsen CPO terbesar dunia, dibentuk lembaga ini untuk mengendalikan harga CPO global. Lewat dewan ini, daya saing dan harga CPO Indonesia maupun Malaysia di pasar internasional akan lebih baik, sehingga nasib dan kesejahteraan petani akan meningkat,” ujarnya pada Agrofarm di Jakarta.

CPOCP, menurut Panggah, sepakat membangun Zona Ekonomi Hijau untuk Pengembangan Minyak Kelapa Sawit atau Palm Oil Green Economic Zone (POGEZ). Indonesia dan Malaysia telah mengusulkan masing-masing tiga lokasi.

“Pihak Indonesia menginginkan POGEZ dibangun di Kawasan Industri Dumai, Riau, Kawasan Industri Berau, Kalimantan Timur dan Kawasan Industri Sei Mangkei, Sumatera Utara. Adapun pihak Malaysia akan membangun fasilitas serupa di Lahad Datu, Bintulu, dan Tanjung Manis,” kata Mantan Dirjen Basis Industri Manufaktur (BIM) Kemenperin ini.

Panggah menilai, kawasan Industri Berau siap menjadi POGEZ, karena didukung oleh ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Kawasan industri yang berdiri di atas lahan seluas 3.400 hektar ini telah memiliki pelabuhan, ketersediaan air, listrik, serta industri pulp dan kertas yang sudah beroperasi.

“Diharapkan, produk industri hilir yang dihasilkan dari kawasan tersebut dapat memenuhi standar keberlanjutan (sustainability) yang bersertifikat internasional, sehingga menciptakan keuntungan berupa preferensi area pemasaran, premium selling price, sampai fasilitas atau kemudahan tertentu lainnya,” harap Panggah.

POGEZ Berau

Pembangunan POGEZ ini, kata Panggah,  merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dan Malaysia. “Selain di Kawasan Industri Dumai, Riau, kami juga menginginkan POGEZ ada di Kalimantan Timur. Nah, Kawasan Industri Berau sudah siap karena didukung dengan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai,” ungkapnya.

Menurut Panggah, Kawasan Industri Berau yang berdiri di atas lahan seluas 3.400 hektar ini telah memiliki pelabuhan, ketersediaan air, listrik, serta industri pulp dan kertas yang sudah beroperasi.

Di tingkat task force antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia, yang sementara ini, Kata Panggah,  disepakati beberapa prinsip minyak sawit berkesinambungan yang akan menjadi dasar kriteria pembentukan green economic zone yang meliputi, infrastruktur terutama di bidang logistic dan transportasi, pemenuhan ketentuan legal untuk penggunaan lahan dan pengelolaan kelapa sawit, cara penanaman dan pengolahan sawit yang baik. Disamping itu juga adanya transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dan monitoring lingkungan serta tanggung jawab sosial dan tenaga kerja dan mencegah penggunaan hutan lundung dan tanah gambut.

Berdasarkan catatan Kemenperin, untuk industri olahan minyak sawit nasional pada tahun 2015, total kapasitas produksi bahan baku crude palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO) sebanyak 35,50 juta ton yang terdistribusi untuk konsumsi domestik sebesar 8,09 juta ton, ekspor produk hilir 15,15 juta ton, dan ekspor CPO 12,26 juta ton. Sedangkan, nilai ekspor yang diciptakan mencapai USD 24,77 juta dan ragam produk hilir yang dihasilkan sebanyak 146 jenis. Irsa Fitri