Beranda Pertanian DPR : BPNT Tak Bisa Stabilkan Harga Beras

DPR : BPNT Tak Bisa Stabilkan Harga Beras

68
BERBAGI
Beras Bulog/ist

Agrofarm.co.id-Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak dapat menstabilkan harga pangan, yang selama ini dijalankan oleh Perum Bulog melalui program beras sejahtera (rastra).

“Kartu pangan tidak akan bisa menjadi stabilisator harga beras,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron dalam acara FGD dengan tema Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pangan di Jakarta, Jumat (22/9/2017).

Dalam UU No 18/2012 tentang Pangan pemerintah mempunyai kewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, distribusi pangan pokok, cadangan pangan pokok dan mewujudkan pemenuhan pangan yang bergizi kepada masyarakat. “Kartu BPNT tidak dapat menyelesaikan empat persoalan itu,” ujar Herman.

Dampak penerapan BPNT bagi masyarakat, menurutnya, kebutuhan selain beras dapat terpenuhi. Namun bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berada di remote area akan ada biaya tambahan dalam mengakses pangan.

“Harga beras akan meningkat bagi RTS yang tidak berada di daerah penghasil pangan dan yang berada di daerah terpencil,” tandasnya. Selain itu, katanya, masyarakat bisa membeli selain pangan, seperti pulsa, rokok tanpa pengawasan.

Dia menambahkan, Bulog akan mengurangi outlet, sehingga beras yang sudah diserap tidak dapat tersalurkan. “Bulog diwajibkan membeli hasil panen petani (gabah, gula) namun tidak dapat disalurkan dan Bulog akan kehilangan captive market,” jelas Herman.

“Adanya program BPNT, maka dpat berpengaruh terhadap penyerapan gabah petani oleh Bulog. Peran Bulog sebagai penyangga pasokan dan stabilitator harga pangan akan hilang,” kata Herman.

Bahkan, penggantian rastra dengan BPNT, pemerintah harus mengeluarkan anggaran tambahan mencapai Rp 20 triliun untuk penyangga beras sebesar 3 juta ton.

Herman menegaskan, pemerintah harus memperjelas posisi Bulog pasca implementasi program BPNT, serta harus ada jaminan outlet untuk menyalurkan serapan gabah petani.

“Oleh karenanya, program rastra tetap harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan pangan yang cukup ketersediaannya, terjangkau dan aman di konsumsi,” terangnya.

Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Khudori mengatakan, hingga kini belum jelas keterlibatan Bulog dalam BPNT. “Ini membawa dua konsekuensi serius: bagaimana nasib Bulog dan stabilisasi harga gabah/beras di masa depan,” tandasnya.

Adapun dari tahun ke tahun target pengadaan beras medium oleh Bulog diperbesar. Dari rata-rata 1,8 juta ton periode 2003-2007 jadi 3,4 juta ton periode 2008-2009, dan 4,5 juta ton 2015-2016. “Ketika Bulog diwajibkan menyerap gabah/beras produksi domestik dalam jumlah besar, harus pula ada outlet penyalurannya,” ujar Khudori.

Apabila rastra diubah menjadi nontunai, secara teoritis tidak ada lagi penyaluran beras Bulog. “Untuk itu, tidak relevan dan tidak logis menugaskan Bulog menyerap beras produksi petani. Akan dikemanakan beras serapan domestik itu? Tanpa outlet penyaluran yang pasti, bisa dipastikan Bulog akan pelan-pelan bangkru,” tuturnya.

dia menambahkan, rastra efektif sebagai alat stabilisasi gabah/beras. Ketika Raskin/Rastra tak ada lagi, stabilisasi sepenuhnya bergantung pada kekuatan cadangan beras pemerintah (CBP). “Padahal, besaran CBP saat ini sangat kecil hanya 350-an ribu ton beras medium,” ujar Khudori.

Dia mengusulkan, Bulog ditugaskan untuk mengisi beras dan pangan lain di outlet pembelian pangan nontunai. Cara ini tidak merubah signifikan rastra, terutama dalam kaitan fungsi rastra sebagai stabilisasi harga beras. “Eksistensi Bulog sebagai penyangga harga pangan, terutama beras, tetap terjaga,” ungkapnya.

Selain itu, katanya, memperbesar CBP dari 0,35 juta ton menjadi 1,5 2 juta ton. CBP sebagian besar diisi beras kualitas premium. CBP premium selain untuk operasi pasar, bisa digunakan untuk beragam program pemerintah seperti food for work, ekspor, program antikemiskinan dan bantuan internasional.

“Anggaran yang dibutuhkan cukup besar antara Rp 15-20 triliun, belum termasuk biaya pemeliharaan. Diperkirakan lebih besar dari rastra saat ini sebesar Rp 21,7 triliun,” jelas Khudori. Beledug Bantolo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here