Beranda Kelautan Asosiasi Rumput Laut Tolak Kenaikan Bea Ekspor

Asosiasi Rumput Laut Tolak Kenaikan Bea Ekspor

BERBAGI
Foto: beritadaerah.com

Agrofarm.co.id – Dia memprediksikan kebutuhan Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (Astruli) mencapai 87.429 ton pada tahun 2015. Sementara, data KKP pada 2014, tercatat produksi rumput laut basah mencapai lebih dari 10 juta ton atau 1 juta ton rumput laut kering.

“Produksi rumput laut cukup baik. Namun penyerapan industri nasional untuk rumput laut sebagai bahan baku itu masih sangat rendah. Sehingga para pelaku lebih memilih untuk mengekspornya karena tidak ada opsi lain. Terlebih karena harga rumput laut di luar negeri nilainya lebih tinggi dan sistem pembayarannya pun lebih cepat,” katanya di Menara Kadin,Kuningan, Jakarta.

Safari menyatakan, rencana tersebut akan sangat berdampak pada pangsa pasar internasional. Menurutnya, pemberlakuan kebijakan tersebut justru dapat memicu merosotnya produksi para petani karena semangat mereka untuk menanam berkurang. Pada akhirnya, lanjut Safari, pendapatan para petani tersebut terancam berkurang drastis.

“Tidak ada istilah industri dalam negeri sulit mendapatkan bahan baku. Selain itu, jika BK diberlakukan, petani tidak lagi berhasrat untuk menanam rumput laut karena keterbatasan serapan pasar,” ungkap Safari.

Dia berharap agar pemerintah justru fokus dalam mengembangkan dan mencari strategi bagaimana meningkatkan daya saing industri nasional dan menyiapkan program hilirisasi yang terpadu antar-kementerian. Kebijakan tersebut, masih kata Safari, dapat berimbas pada penurunan produksi dan mengancam komoditas unggulan nasional.

Menurutnya, rencana pemerintah tersebut tidak berdasar. Bahkan, kata dia, pemerintah tidak pernah melakukan konsultasi dengan para pemerintah daerah penghasil rumput laut maupun dengan produsennya.

“Kami mengkhawatirkan penetapan suatu kebijakan itu kurang tepat karena kurang memperhatikan dimensi yang lain. Hilirisasi pun sebaiknya didasari pada harmonisasi stakeholder dari hulu sampai hilir, bukan memihak kepentingan suatu golongan tertentu saja. Daya saing industri perlu ditingkatkan,” saran Safari.

Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan bea keluar (BK). Tujuannya agar para pelaku usaha di sektor ini tidak serta merta berorientasi ekspor.

Rencananya, pemerintah akan menaikkan bea keluar jenis rumput laut jenis E Cottonii sebesar 21% untuk, jenis Gracillaria sebesar 44% untuk dan jenis E Spinosum sebesar 12%. Pengetatan ekspor ini dimaksudkan agar bahan baku rumput laut mampu diolah terlebih dahulu agar menghasilkan nilai tambah bagi industri dalam negeri.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenprin) Panggah Susanto, meminta agar Kementerian Perdagangan menaikkan bea ekspor rumput laut karena bea keluar saat ini masih kecil, yaitu di bawah 9%. Menurutnya, hal tersebut berbanding terbalik dengan ketetapan pajak untuk penambahan nilai yang justru mencapai 10%. Akibatnya, lanjut Panggah, banyak dari petani dan produsen rumput laut tergiur untuk melakukan ekspor besar-besaran.

“Kita harap bea keluar rumput laut bisa naik bisa sampai 14%. Dari 1,1 juta hektar (ha) lahan, baru sekitar 20% yang dipanen. Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) mencatat, hanya 10-15% produksi rumput laut yang terserap di dalam negeri,” pungkasnya. (Irsa Fitri)