Demi Sustainable, Wajib Sertifikasi ISPO

Dirjen Perkebunan Kementan Bambang. (Bimo Agrofarm)

Agrofarm-Kementerian Pertanian (Kementan) berharap semua perkebunan sawit memiliki sertifikat ISPO. Ini penting guna menangkal kampanye negatif sawit.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Bambang mengungkapkan, Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) harus dijadikan kewajiban bagi semua pelaku usaha sawit.

Aturan ISPO sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 11/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang menyatakan bahwa setiap perusahaan sawit wajib menerapkan ISPO.

“Dalam Permentan tersebut juga telah diterangkan bahwa ISPO merupakan regulasi yang wajib diterapkan oleh kepada perusahaan kelapa sawit dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, dan penegakan paraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapa sawitan,” ungkap Bambang .

Lebih lanjut Bambang menuturkan, bahwa di dalam Permentan tersebut lengkap dan jelas bahwa sistem sertifikasi ISPO adalah serangkaian persyaratan yang terdiri dari 7 (tujuh) prinsip, 34 (tigapuluh empat) kriteria dan 141 indikator yang mencakup isu hukum, ekonomi, lingkungan dan sosial

“Hal ini menyusul adanya tuntutan keberterimaan ISPO di pasar internasional. Sehingga muncul gagasan Kemenko Perekonomian memperkuat ISPO. Padahal yang dibutuhkan adalah percepatan pelaksanaan ISPO bukan pada penguatannya,” ujar Bambang.

“Maka itu, lanjutnya, ISPO terus berbenah sesuai permintaan pasar. Perbaikan terus dilakukan, tapi kuncinya hal-hal yang menghambat percepatan pelaksanaan ISPO bisa kita carikan jalan keluarnya,” katanya.

Meskipun, dia mengakui, industri sawit perlu dilakukan pembenahan. Perkebunan sawit besar nasional sebagian belum memilliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), produktivitas minyak sawit dibawah standar.

“Apalagi pada perkebunan sawit rakyat produktivitas sawit rendah, masuk kawasan hutan, status lahan tidak jelas, kemitraan dengan perusahaan belum terbangun. Ini pekerjaan rumah besar kita semua dalam memperbaiki tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan,” ungkap Bambang.

Dia berharap, semua perkebunan sawit memiliki sertifikat ISPO ke depannya. Sehingga tidak ada celah untuk orang berkata buruk terhadap sawit Indonesia, tandasnya.

Berdasarkan data, jumlah sertifikasi ISPO yang diterbitkan saat ini adalah 346 perusahaan, dengan luas areal perkebunan sawit 2.041.548 hektare (ha) dan total produksi CPO mencapai 8.757.839 ton.

Sedangkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementan mencatat produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) 37,8 juta ton di tahun 2017. Ini merupakan prestasi terbesar sepanjang sejarah sawit Indonesia.

Dia mengatakan, Indonesia sudah menjadi produsen sawit terbesar di dunia. Menguasai lebih 50% pangsa pasar CPO dunia. Sementara itu, areal perkebunan sawit tercatat 14,03 juta hektare (ha). Dari luasan areal tersebut 5,61 juta ha atau 40% merupakan perkebunan rakyat, tuturnya.

Menurutnya, harus disadari sawit adalah kekuatan besar dalam menghasilkan panga dan energi baru terbarukan paling produktif maupun efisien.

Dia menjelaskan, saat ini konsumen mnyak sawit dunia sedang memainkan peran membuat isu-isu negatif dengan bermacam dalih. Misalnya sawit dituding merambah hutan, penyebab kebakaran dan deforestasi.

“Untuk itu, kita wajib untuk terus menantang dan memperjuangkan eksistensi sawit Indonesia. Namun demikian, kita tidak boleh menghabiskan energi untuk mengikuti permainan yang dibuat oleh pihak anti sawit. ini musti dijadikan intropeksi diri kita untuk berbenah dan memperbaiki kekurangan dalam mengelola sawit,” terang Bambang. Bantolo

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*