Perluas Pasar Ekspor, Kemendag Jajaki Pasar Nontradisional

Kasan Kepala BPPP Menerima Kunjungan Perwakilan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI)/ist

Agrofarm.co.id-Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya memperluas akses pasar ekspor khususnya pasar nontradisional.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kasan pada acara Diseminasi Hasil Pengkajian dan Pengembangan di Sektor Perdagangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada.

Kegiatan tersebut mengambil tema Perluasan Akses Pasar Produk Ekspor Indonesia. “Saat ini lebih dari 50% tujuan ekspor Indonesia masih didominasi negara tujuan ekspor tradisional yaitu di kawasan Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur. Untuk itu Kemendag akan terus berupaya menembus pasar nontradisional seperti kawasan Afrika, Timur Tengah, Eurasia, Amerika Latin, dan Asia Selatan,” ungkap Kasan dalam keterangan resminya, Jumat (02/3/2018).

Kasan menjelaskan salah satu hasil kajian BPPP menyebutkan bahwa Timur Tengah sebagai wilayah yang memiliki potensi pasar yang besar untuk ekspor makanan olahan. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebutlebih dari 3% di tahun 2017 dan 2018.

“Jumlah penduduk dan potensi peningkatan daya beli masyarakat Timur Tengah yang cukup besar seiring dengan tren peningkatan harga minyak dunia harus kita lihat sebagai peluang positif dalam perluasan akses pasar ekspor,” jelasnya.

Pada acara tersebut, disampaikan juga hasil kajian pada tahun 2017 yaitu Kajian Manfaat dan Biaya Indonesia dalam ASEAN-Canada Free Trade Agreement. Kajian yang dilakukan ini, merupakan bentuk komitmen BPPP dalam menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk terus mendorong perluasan akses pasar.

Selain strategi dalam pemilihan produk dan negara, perjanjian kerja sama perdagangan internasional juga menjadi fokus pemerintah dalam upaya peningkatan nilai ekspor. Saat ini, pemerintah sedang menyelesaikan sejumlah perjanjian kerja sama perdagangan serta menjajaki kemungkinan perjanjian baru.

Pada tingkat bilateral dan regional, Indonesia telah memiliki sepuluh perjanjian kerja sama yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Perjanjian tersebut adalah ASEAN Free Trade Area pada 1993;ASEAN-China pada 2005; ASEAN-Korea pada 2007; ASEAN-Jepang dan Indonesia-Jepang pada 2008; ASEANAustralia-New Zealand dan ASEAN-India pada 2010; Indonesia-Pakistan pada 2013; dan Indonesia-Chile CEPA pada 2017. Dian

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*