Replanting Sawit Harus Dikerjakan Bersama-Sama

Darmin Nasution Menko Perekonomian/ist

Agrofarm.co.id-Berdasarkan data total luas perkebunan kelapa sawit seluas 11,9 juta hektare (ha), ekitar 41% atau 4,6 juta ha merupakan kebun kelapa sawit rakyat harus diremajakan (replanting). Ini tugas besar dan musti dikerjakan secara bersama-sama.

“Tugas besar untuk meremajakan kelapa sawit seluas 4,6 juta hektar ini harus dilakukan secara bersama-sama. Apabila 4,6 juta dibagi dengan 25 tahun, maka setiap tahun kita harus meremajakan 185.000 hektar,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Darmin menerangkan, dari total luas perkebunan kelapa sawit seluas 11,9 juta ha, sekitar 41% atau 4,6 juta ha merupakan kebun kelapa sawit rakyat. Berdasarkan data perkebunan, kebun kelapa sawit rakyat yang dikelola oleh 2,3 juta KK memiliki beberapa kekurangan.

Mulai dari umur tanaman yang sudah lebih dari 25 tahun, produktivitas yang rendah, penggunaan bibit yang buruk, lahan yang tidak jelas status hukumnya, serta Agriculture Practice yang tidak baik.

Menurutnya, pemerintah optimistis total lahan seluas 9.109,29 ha yang diajukan mendapatkan dana bantuan peremajaan sawit rakyat tersebut tidak masuk kawasan hutan atau masuk lahan APL (Area Penggunaan Lain).

Namun, Menko Perekonomian juga menyadari bahwa peremajaan kelapa sawit bukanlah suatu hal yang mudah meskipun dana untuk melakukan kegiatan peremajaan telah tersedia.

Menurutnya, semua pihak perlu bekerjasama secara terintegrasi untuk mempercepat proses pemenuhan ketentuan administratif, dengan melibatkan antara lain Pemerintah Daerah (pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit dan perbankan, serta pelaku usaha kelapa sawit baik swasta maupun BUMN.

Darmin menuturkan, rencana yang terintegrasi tersebut membutuhkan data yang komprehensif dan valid melalui verifikasi Pemerintah Daerah dan Kementerian Pertanian. Adapun desain program PSR ini yaitu berupa BPDP Kelapa Sawit akan memberikan hibah sebesar 25 juta/ha yang disalurkan melalui perbankan yang ditunjuk.

Kekurangan dana di luar dana bantuan dari BPDP Kelapa Sawit tersebut, lanjutnya, dapat dipenuhi dengan pinjaman komersil dari bank dan atau tabungan pekebun, maupun fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunga sebelumnya 9% menjadi 7% per tahun dengan grace period selama 5 (lima) tahun untuk KUR Khusus Peremajaan Perkebunan. KUR khusus ini akan mulai berlaku per 1 Januari 2018.

“Kita juga jangan hanya memperhatikan ketersediaan bibit, tapi juga harus ada kepastian offtake hasil panen oleh perusahaan,” ujar Darmin.

Untuk itu, katanya, kelompok Tani/Koperasi/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa perusahaan kelapa sawit. Perusahaan kelapa sawit berfungsi sebagai mitra usaha (off-taker) dan melakukan pembinaan dalam melakukan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Perusahaan tersebut antara lain: (1) PTPN II, (2) PTPN III, (3) PTPN IV, (4) PT Siringo-ringo, (5) PT Asian Agri, (6) PT Nubika Jaya, (7) PT Socfindo, dan (8) PT Paya Pinang.

Dia berharap, program replanting sawit juga sudah mengikuti prinsip kriteria Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk mendapatkan sertifikasi ISPO sehingga sawit rakyat dapat diperdagangkan secara global dan menikmati hasil yang baik.

“Benih tersertifikasi, Peremajaan bersifat klaster dan dalam bentuk koperasi, Komitmen mitra usaha (off-taker), Kebun kelapa sawit rakyat berstatus Clean & Clear, dan sertifikasi ISPO untuk sawit rakyat. Keseluruhan komponen tersebut harus sangat diperhatikan. Sebab jika tidak, maka tujuan dari peremajaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani pun menjadi tidak tercapai,” terangnya. Bantolo

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*