RUU Pertembakauan, Kesejahteraan Petani Harus Jadi Prioritas

Petani tembakau. (Ist)

Agrofarm.co.id-Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan petani tembakau menjadi salah satu komponen yang penting, mengingat perlindungan dan peningkatan kesejahteraannya harus diperhatikan.

Satu masalah besar bagi petani tembakau yaitu mereka tidak dapat perlakuan yang khusus, padahal mereka sudah memberikan sumbangan yang besar terhadap bea cukai dan devisa negara.

“Pertama, mereka tidak mendapatkan subsidi pupuk dari negara, yang kedua mereka tidak bisa mengakses dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena mereka tidak punya jaminan asuransi oleh Jamkrindo dan sebagainya. Ini sangat perlu diperhatikan,” kata Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pertembakauan Willgo Zainar dikutip, Kamis (08/2/2018).

Selain itu pula, lanjut Willgo, tidak ada asuransi pertanian terkait resiko faktor alam dan lain sebagainya. Pemerintah harus lebih serius berpihak terhadap petani tembakau, khususnya yang merupakan sumber penerimaan negara dari industri turunan tembakau.

‘Pemerintah jangan berpikir rakyat atau petani tembakau menkonversi kepada jenis tanaman lainnya karena ini sudah memberikan kesejahteraan, hanya tinggal political will untuk memberikan perlindungan kesejahteraan terhadap petani tembakau,” terangnya.

Dia berharap dalam RUU ini dicantumkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) agar bisa digunakan untuk memberikan subsidi terhadap asuransi.

Diketahui, asuransi padi sebesar Rp 180.000 per hektar, tetapi Rp 144.000 disubsidi pemerintah dan Rp. 36.000 dibayar oleh petani. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) bisa menjadi subsidi bagi petani tembakau sehingga tidak membebani petani tembakau untuk biaya asuransi pertahunnya.

“Kisaran Rp 50.000 sampai Rp. 60 000 masih wajar untuk per hektarnya, pemerintah harus prioritas jika ingin melindungi petani kita,” pungkasnya. Bantolo

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*