GP Ansor Minta Pemerintah Pastikan Data Stok Beras

Agrofarm.co.id-Kebijakan pemerintah yang ingin menurunkan harga beras dengan mengimpor 500.000 ribu ton beras harus ditolak karena tidak didasarkan pada data dan berdampak pada nasib petani yang sebentar lagi akan melakukan panen raya,

“Poin masalahnya ada pada sengkrut tidak sinkronnya data-data yang dimiliki pemerintah, dari satu kementerian dengan kementerian lain berbeda, bagaimana bisa data riil saja tidak ada, kemudian pemerintah membuka impor beras,” kata Adhe Musa Said, Ketua Bidang Pertanian GP Ansor di Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Dia menambahkan adanya data yang tidak sinkron dari BPS, Kemendag, dan lembaga terkait lainnya. Adalah wajar jika kami menolak kebijakan tersebut, kata Adhe,belum lagi banyaknya laporan surplus beras di sejumlah provinsi di luar jawa, kebijakan ini tentu saja menimbulkan tanda tanya.

Dari aspek argumentasinya lemah, belum lagi kebijakan ini berbarengan dengan panen raya di sejumlah daerah. “Mestinya pemerintah menghitung cermat momentum dan kebutuhan riilnya,” bebernya.

Adhe juga mengindikasikan akan adanya spekulan beras yang turut bermain, oleh karena itu Pemerintah perlu mendorong agar Satgas Pangan yang memantau kemungkinan adanya pihak yang sengaja mengacaukan harga beras di pasaran untuk segera bertindak.

“Saya menaruh curiga adanya perbuatan mempermainkan harga dengan cara menimbun beras atau menunda pasokan ke pasar akan merugikan masyarakat banyak. Oleh karena itu, Satgas Pangan harus lebih bisa mengantisipasinya.”

Pemerintah juga perlu memikirkan solusi jangka panjang, salah satunya dengan segera melakukan inovasi untuk para petani beras di tanah air.

“Dengan mengirimkan teknologi yang canggih, pemerintah dapat mengontrol harga beras yang membumbung tinggi. Melalui cara itu, biaya produksi dapat ditekan dan tentu saja harga pasaran akan lebih murah,” pungkasnya. Bantolo

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*