Beranda Kehutanan Kabupaten Ketapang Percepat Implementasi Reforma Agraria

Kabupaten Ketapang Percepat Implementasi Reforma Agraria

BERBAGI
Perhutanan sosial di Kabupaten Ketapang/ist

Agrofarm.co.id-Pemerintah Kabupaten Ketapang mendukung agenda nasional percepatan reforma agrarian demi tercapainya target pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat di kawasan perdesaan.

Beberapa agenda prioritas reforma agraria seperti penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria (TORA) atau redistribusi dan legalisasi lahan, serta penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria menjadi perhatian khusus untuk bisa dielaborasi pelaksanaan teknisnya dan diharmonisasikan dengan perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah.

Demikian pula dengan peluang keterlibatan aktif pihak swasta khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menyelesaikan persoalan-persoalan legalitas dan konflik lahan.

Melihat pentingnya program reforma agraria oleh semua pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya alam, maka pemerintah daerah Kabupaten Ketapang bersama dengan Aidenvironment Asia menyelenggarakan Workshop Legalisasi Areal Konservasi dan Percepatan Reforma Agraria.

Workshop yang akan dilakukan di Hotel Zest, Bogor, pada tanggal 5-6 Desember 2017 ini, adalah tindak lanjut workshop mengenai program lansekap yang telah dilakukan sebelumnya di Kabupaten Ketapang, dan akan melibatkan narasumber dari berbagai Kementrian terkait seperti Kementrian LHK dan Kementerian ATR/BPN, berbagai dinas dilingkungan Kabupaten Ketapang, maupun 12 (dua belas) group perusahaan pemilik konsesi perkebunan/ kehutanan serta NGO,

Mahyuddin, Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang menjelaskan. para narasumber dari kementerian diharapkan dapat memberikan arahan kebijakan percepatan reforma agraria maupun perhutanan sosial dan pola kemitraan pemda, swasta dan masyarakat dalam pengelolaannya.

“Kabupaten Ketapang ingin melakukan pembangunan industri yang lestari dan aplikatif pada tataran desa,” ujarnya dalam keterangan resminya, Rabu (6/11/2017).

Dia menjelaskan, peluang partisipasi aktif sektor swasta, terutama perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mempercepat reforma agraria di Kabupaten Ketapang sangat besar. Data yang dikeluarkan pemda Ketapang, sekitar 18% area dari Kabupaten Ketapang adalah perkebunan kelapa sawit, dan hampir sebagian besar perkebunan kelapa sawit ini berkomitmen pada kebijakan NDPE (No Deforestation, Peat and Exploitation) yang mendukung pembangunan berkelanjutan, menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial kemasyarakat dan lingkungan area perkebunannya. Disisi lain, realisasi dari Perhutanan Sosial baru 14%.

Adriani, Direktur Aidenvironment Asia menjelaskan, kondisi saat ini banyak kasus dimana perkebunan kelapa sawit berada dalam kawasan hutan, dan juga konflik lahan seringkali menjadi pemicu terjadinya persoalan legalitas yang dapat berujung pada ketimpangan perekonomian terutama masyarakat di sekitar kawasan hutan.

“Kami ingin melakukan harmonisasi dan mendorong para pihak bekerja bersama serta menciptakan bisnis model yang sesuai dengan potensi desa dan masyarakat Kabupaten Ketapang,” ujar Adriani.

Legalitas lahan baik kawasan produktif maupun kawasan lindung merupakan salah satu kunci terhadap keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lahan.

Dengan kepastian legal konflik lahan dapat dihindari serta akses masyarakat terhadap sumber daya alam dan lahan tidak terabaikan, diharapkan dengan keseimbangan penguasaan akses tersebut tingkat perekonomian suatu wilayah dapat meningkat demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Bantolo