Beranda Sawit Mendag : RI dan Malaysia Sepakat Kerjasama Hadapi Diskriminasi Sawit

Mendag : RI dan Malaysia Sepakat Kerjasama Hadapi Diskriminasi Sawit

BERBAGI
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita/ist

Agrofarm.co.id-Indonesia dan Malaysia sepakat menjalin kerjasama dalam menghadapi diskriminasi kelapa sawit, khususnya di Eropa.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menekankan bahwa kedua Kepala Negara menyampaikan pernyataan bersama yang cukup tegas terkait praktik diskriminasi yang dilakukan para mitra dagang.

“Di tengah isu dikriminasi dan kampanye negatif terhadap produk sawit, kedua Negara sepakat untuk saling bekerja sama sama menanggapi perlakuan tidak adil terhadap produk sawit, termasuk menanggapi laporan Parlemen Eropa mengenai Resolution on Palm Oil and Deforestation of the Rainforest,” tegasnya dalam keterangan resminya, Kamis (23/11/2017).

Sementara itu terkait (border trade agreement/BTA), kedua Kepala Negara sepakat mendorong penyelesaian perundingan tersebut segera setelah negosiasi perjanjian perlintasan perbatasan (Border Crosssing Agreement/BCA) yang menentukan titik lintas batas ditandatangani awal tahun depan.

Sebelumnya, Mendag Enggar bertemu dengan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri (MITI) Malaysia Dato’ Sri Mustapa Mohamed untuk membahas penyelesaian perundingan BTA ini.

“BTA akan memberi payung dan kepastian hukum bagi kedua negara dalam melakukan perdagangan lintas batas. Dengan begitu, keperluan penduduk di perbatasan dapat dijamin karena hal ini merupakan kewajiban kedua negara,” imbuh Mendag.

Terkait normalisasi perdagangan di pintu Entikong-Tebedu, telah terdapat kemajuan sejak Juli lalu ketika Mendag Enggar dan Menteri Mustapa mengunjungi pos lintas batas Entikong-Tebedu. Kedua menteri sekarang menunggu realisasi penyelesaian satu infrastruktur pemotongan bukit di wilayah Malaysia antara jalur kargo pelabuhan daratan (dry port) Entikong-Tebedu.

“Secara pararel kami sepakat melakukan sebuah kajian bersama agar nanti ketika kegiatan perdagangan ekspor-impor normal kembali, Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri Serawak dapat menerima manfaat yang maksimal. Kajian bersama tersebut akan ditindaklanjuti di tingkat senior official’s meeting (SOM) secara teknis,” tandasnya.

Mengenai isu produk halal, setelah pertemuan Joint Trade and Investment Committee (JTIC) Indonesia-Malaysia bulan Juli 2017 lalu di Kuching, Malaysia, kedua menteri sepakat untuk mendorong penyelesaian nota kesepahaman antara badan otoritas halal kedua negara.

“Kedua Kepala Negara memberi mandat agar nota kesepahaman dapat segera diselesaikan. Kami akan mengawal agar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selaku otoritas penyelenggara jaminan produk halal dapat melakukan Mutual Recognition Agreement (MRA) sehingga produk dan logo halal kedua negara dapat saling diterima di pasar masing-masing. Kerja sama dalam hal produk dan logo halal ini diharapkan dapat mendorong pengembangan industri produk halal di Indonesia, mengingat prospek perdagangannya yang sangat besar saat ini,” jelas Mendag Enggar.

Konsultasi Tahunan merupakan mekanisme bilateral tertinggi antara kedua negara di tingkat Kepala Pemerintahan. Konsultasi Tahunan membahas sejumlah masalah yang kerap terjadi dalam hubungan kedua negara seperti ekonomi dan perdagangan, pendidikan, pertahanan, persoalan keimigrasian, hingga kerja sama sosial budaya. Dian