Beranda Pertanian 2018, Tantangan Peternakan Nasional Cukup Berat

2018, Tantangan Peternakan Nasional Cukup Berat

BERBAGI
Seminar nasional bisnis peternakan yang mengangkat tema tantangan peternakan nasional menghadapi serbuan impor di IPB International Convention Center Bogor/ist

Agrofarm.co.id- Peternakan nasional ke depan menghadapi tantangan yang cukup berat, menyusul adanya serbuan produk peternakan impor.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Irawati Fari pada seminar nasional bisnis peternakan yang mengangkat tema tantangan peternakan nasional menghadapi serbuan impor di IPB International Convention Center, Rabu (22/11/2017).

Menurutnya, Brazil menang di WTO membuat pemerintah dan masyarakat perlu melakukan upaya serius dalam melindungi pelaku usaha perunggasan dalam negeri yang melibatkan jutaan orang dari hulu hingga hilir.

Irawati menuturkan, bisnis peternakan menghadapi banyak dinamika pada tahun ini. Terbitnya beberapa peraturan baru Permentan No 14/2017 tentang klasifikasi obat hewan yang didalmnya melarang penggunaan Antibiotics Growth Promoter (AGP).

Selain itu, tambahnya, pada saat bersamaan, pemerintah merancang peraturan Menteri Pertanian mengenai penyediaan dan dan peredaran obat hewan serta beberapa peraturan lain. “Tahun 2017 adalah tahun penuh regulasi,” katanya.

Di bidang perunggasan lanjutnya, ada peraturan harga acuan di peternak maupun konsumen dan ada peraturan mengenai pengurangan populasi. Industri pakan ada aturan petedian dan peredaran pakan.

“Di usaha sapi potong ada peraturan kewajiban impor sapi indukan. Kemudian keputusan pemerintah memberi izin impor daging kerbau dari india,” terangnya.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU), Krissantono mengungkapkan, dalam menyikapi kekalahan di WTO, pemerintah hendaknya tetap firm untuk selalu mengutamakan kepentingan nasional di bidang perunggasan, hingga tetap berfungsi sebagai pengayom dan pemersatu seluruh pemangku kepentingan di bidang perunggasan.

“Fungsi koordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait hendaknya makin ditingkatkan,” ujarnya.

Krissantono menuturkan, perlindungan industri dan usaha perunggasan nasional dapat dilakukan antara lain dengan penetapan tariff policy, anti dumping, safeguard, standard & SPS (Sanitary & Phyto sanitary). “Untuk itu, setiap regulasi harus dianalisis secara cermat,” tandasnya.

Dia berharap agar pemerintah segera mempersiapkan dan menyusun satu Kebijakan Nasional tentang Perunggasan Indonesia (National Policy on Indonesian Poultry), yang merupakan pedoman dan pegangan bagi Pemerintah dan para pemangku kepentingan.

Teguh Budiyana, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) menambahkan, kondisi peternakan sapi rakyat akan semakin terpuruk khususnya di Pulau Jawa, lantaran daging kerbau impor dari India akan semakin dominan memenuhi pasar daging. “Ini menggeser impor daging sapi beku ataupun sapi hidup,” katanya.

Apabila, lanjutnya, pemerintah tetap tidak mencabut peraturan yang mengharuskan impor sapi bakalan harus dengan rasio 20 persen sapi indukan, maka di tahun 2018 impor sapi dari Australia akan turun drastis. “Ini artinya peluang akan diisi dengan daging sapi atau kerbau impor,” ujar Teguh. Bantolo