Beranda Pertanian Pemerintah Perlu Menata Kembali Pasar Daging

Pemerintah Perlu Menata Kembali Pasar Daging

BERBAGI
Daging kerbau impor. (Ist).

Agrofarm.co.id-Pasar daging sapi di dalam negeri kerap bergejolak, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan. Untuk meredam fluktuasi harga, pemerintah pun menerbitkan kebijakan membuka keran impor daging sapi beku dan daging kerbau.

Namun kebijakan tersebut justru membuat pasar tradisional terdistorsi. Karena itu pemerintah perlu menata kembali pasar daging di dalam negeri. Baik untuk segmen konsumsi langsung maupun kebutuhan industri.

Guru Besar Peternakan IPB, Prof. Dr. Muladno justru menilai, kebijakan importasi daging beku untuk menutupi kebutuhan permintaan daging segar di dalam negeri kurang tepat. Dari hasil kajian, ternyata permintaan masyarakat lebih pada daging segar, bukan daging beku.

“Saya melihat kebijakan impor daging beku untuk mengisi pasar daging segar, apalagi kemudian menjual daging beku ke pasar adalah salah,” katanya di Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Muladno menegaskan, untuk memenuhi permintaan daging segar, pemerintah seharusnya memperbanyak impor sapi bakalan, bukan daging beku. Sedangkan impor daging sapi beku hanya untuk industri pengolahan pangan.

“Saya sedih, sekarang ini daging beku dilepas ke pasar. Padahal sebelumnya sudah betul, daging beku hanya untuk industri. Jadi kalau produksi kurang yang diimpor sapi bakalan saja,” ujar mantan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ini.

Dengan segmentasi tersebut menurut Muladno, pemerintah akan lebih mudah mengawasi peredaran daging, terutama daging sapi beku. Sebab, pemerintah hanya mengeluarkan ijin impor sesuai kebutuhan industri pengguna daging olahan tersebut. “Berapa kebutuhan industry? Itu yang diimpor. Jangan berlebihan,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Asnawi juga menganggap, pemasaran daging beku di pasar tradisional kurang tepat. Sebab, permintaan daging di pasar tradisional lebih banyak pada daging segar. Hasil kajian IPB, kondisi faktual konsumsi daging masyarakat Indonesia, ternyata permintaan daging sapi segar mencapai 85%.

“Di pasar tradisional mindset masyarakat adalah pasar daging segar. Permintaan daging beku di pasar tradisional juga sangat rendah,” tuturnya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah untuk menjual daging kerbau beku ke pasar tradisional juga menimbulkan persoalan. Sebab, ada beberapa kasus pedagang mengoplos daging sapi dengan kerbau, lalu menjual dengan harga daging sapi. “Jika dilihat, memang daging kerbau sulit dibedakan dengan daging sapi,” ujar Asnawi.

Dengan lebih banyaknya permintaan daging segar, Asnawi meminta, pemerintah untuk memperkuat sektor hulu dengan meningkatkan populasi sapi potong di dalam negeri.

Namun dia mengakui, saat ini ketersediaan sapi potong di dalam negeri belum siap. “Kalau pemerintah menggelontorkan daging sapi beku ke pasar tradisional kurang tepat. Ibarat orang sakit kepala, malah dikasih obat sakit perut,” ujarnya.

Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB, Prof. Dodik Ridho Nurrochmat mengatakan, untuk menata pasar daging harus dibuat segmentasi. Misalnya, segmentasi produk harus spesifik justru bagus dalam pemasaran, terutama dalam harga. Namun yang terjadi masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan segmentasi produk tersebut.

Selain itu bisa dibuat juga segmentasi pasar. Misalnya, untuk pasar rumah tangga harus ada referensi kesehatan, kehalalan, keamanan pangan dan harga. Begitu juga segmentasi untuk pasar industri makanan olahan.

“Biasanya, kebutuhan industri akan disesuaikan dengan jenis industrinya. Ada yang sebagai bahan baku utama, tapi juga ada yang hanya sebagai produk tambahan,” katanya.

Untuk perbaikan dalam pemasaran produk daging, Dodik merekomendasi beberapa kebijakan. Pertama, optimalisasi peran Bulog dalam tata niaga daging (penguatan otoritas impor dan distribusi), kombinasi kebijakan tarif dan kuota untuk pengaturan impor daging sapi dan kerbau, memastikan daging sapi dan kerbau aman dikonsumsi.

Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo mengatakan, dari sisi konsumen harga memang menjadi isu. Namun sebenarnya, bagi konsumen berapapun harganya tidak begitu penting, tapi yang terpenting adalah harga yang terbentuk adalah fair. “Berapa pun harganya, kalau memang fair, konsumen akan menerima,” tandasnya.

Isu lainnya adalah mengenai informasi. Konsumen berharap, informasi dalam perdagangan daging benar. Misalnya, saat membeli daging sapi yang didapatkan benar-benar daging sapi, bukan kerbau. Bahkan dalam konteks informasi, konsumen juga boleh mengetahui asal-usul produk tersebut. “Informasi kehalalan juga patut diketahui konsumen,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Fini Murfiani mengatakan, untuk meningkatkan populasi sapi upaya pemerintah adalah dengan Upaya Khusus Sapi Wajib Bunting (Upsus Siwab). Pada tahun 2017, dari target 4 juta akseptor sudah 3 juta sapi yang di Inseminasi Buatan (IB). Dari jumlah tersebut yang sudah bunting sekitar 40%.

Sedangkan dari sisi pasar ungkap Fini, pemerintah akan memperbaiki infrastruktur pasar, terutama pasar di Jakarta yang menjadi barometer pasar di Indonesia. Ke depan, persoalan produk yang memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) akan menjadi perhatian pemerintah, termasuk rantai dingin.

“Kepada pelaku usaha, di balik bisnis, ingat ada bisnis peternak, sehingga harus ada partnership. Pengawasan juga akan kita optimalkan, apalagi sekarang sudah ada satgas pangan,” ujar Fini. Bantolo