Webinar bertajuk “Praktik Pengelolaan Gambut untuk Pengembangan Ekonomi, Lingkungan dan Masyarakat” dibuka oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong/ist

Perusahaan Berhasil Restorasi Gambut 3,6 Juta Ha

Agrofarm.co.id-Langkah korektif pengelolaan gambut yang dikawal pemerintah berhasil mendorong pengelolaan lahan gambut di areal yang dikelola perusahaan ke arah yang semakin baik. Sampai 2020, sudah ada 3,6 juta hektare (ha) gambut di areal konsesi yang berhasil kembali dibasahkan dengan penurunan emisi gas rumah kaca mencapai 366,2 juta ton setara CO2.

“Alhamdulilah, sampai 2020, dengan bantuan peran perusahaan hutan tanaman industri (HTI), perkebunan sawit, kita berhasil membasahkan gambut lebih 3,6 juta hektare,” ungkap Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Karliansyah pada webinar Perkumpulan Masyarakat Gambut Indonesia (HGI), Kamis (11/2/2021).

Webinar bertajuk Praktik Pengelolaan Gambut untuk Pengembangan Ekonomi, Lingkungan dan Masyarakat dibuka oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong. Turut hadir memberi pemaparan kunci Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono Prawiraatmadja.

Karliansyah menuturkan, kebijakan perlindungan gambut di Indonesia sejatinya telah ada sejak tahun 1990. Kebijakan tersebut kemudian diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) 71 tahun 2014 yang kemudian direvisi dengan PP 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan peraturan turunannya. Ada juga kebijakan moratorium pembukaan lahan gambut.

Salah satu kunci restorasi gambut adalah memastikan kelembapan gambut dengan salah satu indikator berupa tinggi muka air tanah (TMAT) paling rendah 0,4 meter dari permukaan.

Caranya dengan mengatur tata air dan membangun sekat kanal. Ada 29.260 unit sekat kanal yang dibangun di konsesi perusahaan.

Untuk memastikan TMAT sesuai ketentuan, KLHK telah menginstruksikan perusahaan untuk mendirikan titik penaatan (TP) TMAT. Tercatat ada 10.857 TP TMAT dimana 1.153 unit diantaranya bisa dipantau secara real time.

Selain itu, juga dibangun 816 unit stasiun pemantau curah hujan. Karliansyah menyatakan, penerapan perbaikan pengelolaan gambut dilakukan dengan akuntabel dan bisa dipantau langsung melalui sistem informasi muka air tanah gambut (SIMATAG) 4.0.

Menurut Karliansyah, dari hasil overlay dengan data sistem pencegahan karhutla, lokasi dengan rata-rata TMAT 0,4 m tidak mengalami kebakaran.

Hal itu menunjukan adanya pengelolaan gambut di Indonesia semakin baik. Hasil pengukuran KLHK berbasis metode yang disetujui oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Pengendalian Perubahan Iklim (UNFCCC), pembasahan yang telah dilakukan berhasil mengurangi emisi GRK hingga 366,2 juta ton setara CO2.

Ketua Umum HGI Prof. Supiandi Sabiham mengatakan kerjasama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sangat signifikan untuk mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

“Dari sisi ekonomi pemanfaatan harus berlandaskan teknologi yang bersifat adaptif. Dari sisi lingkungan harus berlandaskan pada kemampuan dan kesesuaian lahan dan dari sisi sosial masyarakat, pemanfaatan harus berlandaskan kerjasama antara masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah,” kata Supiandi.

Terkait isu kompleksitas sifat lahan maka lahan gambut untuk penggunaan lain haruslah yang hutannya sudah rusak. Jadi tujuan pemanfaatan adalah untuk merevitalisasi lahan gambut yang sudah rusak.

Terkait isu deforestasi maka yang harus dilakukan ke depan adalah memfokuskan pengembangan pemanfaatan secara intensifikasi. Sementara terkait isu perubahan sifat penting lahan gambut maka perlu dilakukan pemanfaatan secara bijak.

Peneliti Utama Balitbang Kementan Prof. Fahmudin Agus mengatakan lahan gambut memiliki peran yang sangat strategis. Dari sisi jasa lingkungan, gambut memiliki peran untuk menyimpan air di musim penghujan dan mendistribusikannya di musim kemarau.

Gambut juga menjadi penyimpan karbon serta tempat hidup untuk flora dan fauna khas gambut. Selainn itu, gambut juga memiliki peran ekonomi sebagai produksi pertanian.

Menurut Fahmudin, ada trade-off peran gambut sebagai jasa lingkungan dan produksi pertanian.

“Untuk itu, lahan gambut perlu dikelola agar manfaat lingkungannya tidak cepat terkuras dan produksi pertanian bisa optimal,” ungkap dia. Bantolo