Kacuk Sumarto, Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Bidang Urusan Organisasi/ist

GAPKI : Kelapa Sawit Harus Terus Dijaga dan Dikembangkan

Agrofarm.co.id-Kelapa sawit harus terus dijaga dan dikembangkan di Indonesia. Pasalnya komoditas tersebut berkontibusi besar terhadap perekonomian nasional.

“Industri sawit harus kita jaga dan kembangkan. Selain itu, komoditi harus diusahakan secara berkelanjutan atau sustainable,” ujar Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Bidang Urusan Organisasi, Kacuk Sumarto pada acara konferensi pers Indonesian Palm Oil Stakeholder Forum (IPOS-Forum), Kamis (26/11/2020).

Dia menjelaskan, ada tiga aspek dalam sustainable yakni keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan hak asasi manusia.”Ketiga ini merupakan representasi dari Sustainable Development Goals (SDGs),” kata dia.

Untuk itu, ke depan, Kacuk meminta para pemangku kepentingan menjaga komoditas kelapa sawit ini secara berkelanjutan. Dalam melestarikan sawit dibutuhkan tiga aktor utama.

Pertama, pelaku sawit senantiasa meningkatkan produktivitas sawitnya. Di samping itu, peningkatan efisiensinya suapaya biaya produksi semakin rendah. “Sehingga daya saing industri sawit semakin tinggi,” jelas Kacuk.

Kedua, regulator diharapkan menghasilkan kebijakan yang kondusif, terukur dan jelas. ini supaya enghindari terjadinya kesalahpahaman di dalam penerapan hukum. “Maka itu, penting dilakukan sosialisasi seluas-luasnya dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah,” ujar dia.

Menurutnya, banyak praktik terjadi penyimpangan karena banyak pemahaman terhadap regulasi yang dibuat itu minim. “Selain itu, perlu ada praktik penegakan regulasi yang berkeadilan dan trasparan,” kata Kacuk.

Ketiga, pengawas atas dua pelaku diatas agar idak terjadi saling kontraproduktif terhadap keberlanjutan industri sawit. Dia menyebutkan, salah satunya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja berpeluang menata ulang komoditas sawit lebih kondusif dari sisi investasi dan menhamin keberlanjutan komoditas ini.

“Kita tidak lagi harus mempertentangkan antara kedudukan regulator dan pelaku usaja. Ini kesempatan baik dari pelaku usaha dan regulator untuk menyusun tatanan peraturan perundangan yang lebih kondusif dari sebelumnya,” ungkap Kacuk.

Dia mengatakan, sebelumnya regulasi bersifat mengatur, menekan dan membatasi. Sehingga itu menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif terhadap usaha perkebunan kelapa sawit, ujar Kacuk.

Kacuk berharap turunan UU Cipta Kerja dari peraturan pemerintah hingga peraturan daerah dapat sinkron dengan maksud UU tersebut yakni memberi kemudahan dalam investasi dan membuka lapangan kerja.

Ningrum Natasya Sirait Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara enambahkan, aat ini masih ada kritikan terhadap kepastian hukum di sektor industri sawit, meski ini bukan masalah baru di Indonesia.

Untuk itu, pelaku usaha kelapa sawit harus melakukan tindakan strategis salah satunya mengawal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Cipta Kerja.

Menurut dia , tidak boleh kehilangan momentum dan pilihlah RPP yang strategis. GAPKI harus all out terlibat di dalam penyusunan RPP tersebut.” Ini penting untuk menyelesaikan karut marut dari penegakan hukum yang ada selama ini,” jelas Ningrum.

Dia menegaskan bahwa dalam dunia usaha kepastian hukum itu sangat penting. “Omnibus law semagatnya efisiensi dalam administrasi melalui Online Single Submission (OSS) dan itu tidak ada artinya tanpa ada kepastian hukum,” ujar Ningrum. Bantolo