Benih lobster/ist

Penetapan 26 Eksportir Benih Lobster Dinilai Tidak Transparan

Agrofarm.co.id-Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) kembali mempertanyakan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang mengizinkan ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri KP No. Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan. Salah satu poin yang disorot adalah ketiadaan transparansi pemilihan 26 perusahaan eksportir benih lobster oleh yang dilakukan KKP.

Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati menyatakan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, terutama masyarakat bahari yang hidupnya sangat tergantung kepada sumber daya kelautan dan perikanan. Kebijakan pemberian izin ekspor benih lobster, khususnya pemilihan 26 perusahaan eksportir, dinilai oleh Susan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tak ada unsur transparansi.

“Tak ada transparansi terkait izin ekspor benih lobster kepada 26 perusahaan eksportir. Apa dasar pemilihannya dan bagaimana rekam jejak perusahaan-perusahaan itu? masyarakat tak ada yang mengetahui hal itu,” ungkap Susan dalam keterangan resminya, Minggu (5/7/2020).

Selanjutnya, Susan menyampaikan kembali penilaian Ombudsman Republik Indonesia yang menyebut terdapat banyak potensi kecurangan dalam mekanisme ekspor benih lobster tersebut. Bahkan, Ombudsman menyebut bahwa izin ekspor benih lobster itu bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia. Menteri KP seharusnya mempertimbangkan penilaian tersebut, kata Susan.

Susan mendesak Edhy Prabowo untuk segera membuka informasi secara detail 26 perusahaan yang mendapatkan izin melakukan ekspor benih lobster karena merekalah yang mendapatkan keuntungan paling besar dengan adanya Permen KP No. 12 Tahun 2020. Pada saat yang sama, negara hanya menerima PNBP sangat kecil sekali.

“Berdasarkan data Bea dan Cukai pada tanggal 12 Juni 2020, PNBP yang diperoleh negara hanya sebesar Rp.15.000 dari 60.000 ekor benih lobster yang diekspor. Angka yang sangat miris sekali. Jika negara hanya mendapatkan Rp.15.000 per 60.000 ekor, maka berapa yang didapatkan oleh nelayan? Fakta ini menunjukkan perusahaan ekspor lobster menang banyak,” jelas Susan.

Berdasarkan hal itu, Kiara meminta Edhy Prabowo untuk membatalkan Permen KP No. 12 tahun 2020 karena dampak buruknya bagi nelayan, keberlanjutan ekosistem perairan, dan perekonomian negara sangat besar.

“Ada mandat yang lebih penting dan harusnya dijalankan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu menjalankan mandat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Itu yang lebih penting, namun sayangnya orientasi kebijakan Edhy Prabowo hanya mengedepankan kepentingan segelintir orang yaitu eksportir ketimbang mendorong kedaulatan dan keberlanjutan laut Indonesia. Untuk itu, kami mendesak Menteri KP membatalkan Permen ini segera,” kata Susan. Bimo

Adapun daftar perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih lobster oleh KKP.

  1. PT Samudera Bahari Sukses
  2. PT Natura Prima Kultur
  3. PT Royal Samudera Nusantara
  4. PT Graha Food Indo Pasific
  5. PT Aquatic Lautan Rezeki
  6. CV Setia Widata
  7. PT Agro Industri Nasional
  8. PT Alam Laut Agung
  9. PT. Gerbang Lobster Nusantara
  10. PT Global Samudera Makmur
  11. PT Sinar Alam Berkilau
  12. PT Wiratawa Mitra Mulia
  13. UD. Bali Sukses Mandiri
  14. UD. Samudera Jaya
  15. PT. Elok Monica Grup
  16. CV. Sinar Lombok
  17. PT Bahtera Dama Internasional
  18. PT Indotama Putra Wahana
  19. PT Tania Asia Marina
  20. CV Nusantara Berseri
  21. PT Pelangi Maritim Jaya
  22. PT Maradeka Karya Semesta
  23. PT Samudera Mentari Cemerlang
  24. PT Rama Putra Farm
  25. PT Kreasi Bahari Mandiri
  26. PT Nusa Tenggara Budidaya.