Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo/ist

Diterjang Pandemi Covid-19, Ekspor Hasil Hutan ke China Meningkat

Agrofarm.co.id-Dalam lima tahun terakhir China merupakan negara tujuan ekspor terbesar produk hasil hutan Indonesia, disusul Jepang USA, Uni Eropa dan Korea Selatan. Pada tahun 2019, ekspor hasil hutan Indonesia ke negeri Tiongkok telah mencapai devisa tidak kurang dari 2,8 milliar dollar AS.

“Kita patut bersyukur, karena walaupun diterjang pandemi Covid-19, nilai ekspor kita ke China masih dapat dipertahankan, bahkan meningkat sedikit dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Indroyono Soesilo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dalam keterangan resminya, Rabu (17/6/2020).

FKMPI mengapresiasi langkah-langkah Pemerintah dalam menerbitkan serangkaian relaksasi kebijakan untuk meringankan beban dunia usaha dalam menghadapi pandemi Covid-19. “Kebijakan relaksasi ini menjadi bekal untuk memulihkan kondisi perekonomian pasca Covid-19 di sektor usaha kehutanan, khususnya untuk menjaga serapan tenaga kerja dari hulu ke hilir yang saat ini mencapai sekitar 625.000 orang pekerja tidak terjadi PHK,” tutur Indroyono Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI).

Ia menambahkan, FKMPI akan terus melakukan upaya dialog secara intens terkait strategi peningkatan ekspor bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta KBRI di negara-negara tujuan utama ekspor kayu olahan Indonesia.

Pandemi Covid-19 ini telah memberikan tekanan yang berat terhadap kinerja sektor usaha kehutanan, karena negara-negara utama tujuan ekspor kayu olahan Indonesia seperti China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Korea terdampak parah karena pandemi tersebut. China sendiri merupakan negara pertama yang terpapar virus Covid-19 ini sejak bulan Januari 2020.

Sampai dengan Mei 2020, kinerja ekspor kayu olahan Indonesia turun 8,3 persen, yang diikuti dengan penurunan kinerja produksi kayu bulat alam sebagai pemasok bahan baku industri sebesar 21 persen.

“FKMPI mengusulkan beberapa langkah untuk penanganan dampak pasca Covid-10, yakni kebijakan perluasan penampang ekspor produk kayu olahan untuk wood working, penerapan kebijakan Multi Usaha Kehutanan, penguatan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) ditingkat global, penguatan market intelligence produk kayu olahan unggulan Indonesia, pertemuan bisnis kayu olahan unggulan melalui virtual meeting, dan diikuti kunjungan misi dagang ke sentra industri pengolahan kayu serta pemanfaatan Indonesia Timber Exchange (ITX),” ujar Indroyono.

Fenomena yang terjadi pada perdagangan produk hasil hutan ke China menjadi pelajaran menarik. Disaat pandemi covid-19, nilai ekspor produk hasil hutan Indonesia ke China periode Januari Mei 2020 sebesar 1,143 miliar dollar AS, justru meningkat walaupun tipis sebesar 1 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,129 miliar dollar AS.

Adanya niche market di pasar China, membuat ekspor produk hasil hutan nilainya justru meningkat, khususnya pada produk-produk tertentu seperti plywood dengan kualitas tinggi naik 26 persen, produk kertas dari Hutan Tanaman Industri naik 50 persen, produk kerajinan naik 12 persen, chipwood naik 34 persen dan woodworking naik 1 persen, ungkap Indroyono.

Disamping itu, ada juga beberapa produk hasil hutan yang masuk pasar Tiongkok pada periode Januari-Mei 2020 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, seperti produk pulp turun 5 persen, veneer turun 40 persen, furnitur kayu turun 42 persen dan bangunan prefabrikasi juga mengalami penurunan 100 persen karena tidak ada realisasi.

Duta Besar RI untuk Beijing, Djauhari Oratmangun, menyambut baik usulan FKMPI untuk penguatan ekspor produk kayu olahan Indonesia ke RRT pasca Covid-19. “Indonesia saat ini menjadi mitra utama perdagangan kayu olahan dengan China, dengan tren ekspor yang terus meningkat dan saat ini berada di posisi pertama di atas Jepang dan Amerika Serikat,” jelas Djauhari.

Djauhari menambahkan, potensi perluasan produk kayu olahan Indonesia yang berbasis SVLK ke Tiongkok sangat terbuka lebar karena permintaan kayu di Tiongkok terus meningkat. “Berdasarkan catatan kami, periode tahun 2009 hingga 2018, total pasokan pasar produk kayu Tiongkok meningkat dari 420 juta meter kubik menjadi 560 juta meter kubik, meningkat 32,6 persen dalam 10 tahun, dimana 50 persen dari kebutuhan tersebut berasal dari impor,” ujar dia.

Ia juga menjelaskan, pulp masih menjadi produk ekspor utama Indonesia, disusul woodworking dan kertas. Selain itu, diversifikasi produk seperti smart furniture yang ramah lingkungan dengan kualitas desain yang menarik, tentunya akan meningkatkan daya saing untuk penetrasi ke pasar Tiongkok.

Dari sisi regulasi, pada Januari 2020, pemerintah Tiongkok telah merevisi “Undang-Undang Kehutanan” yang akan secara resmi diberlakukan mulai 1 Juli 2020. “Penerapan undang-undang ini akan memperkuat manajemen kayu impor, transformasi tata kelola hutan global, memberantas penebangan dan perdagangan kayu ilegal, serta mewajibkan perusahaan untuk menerapkan kebijakan hutan berkelanjutan,” katanya.

Ia juga menegaskan, strategi yang perlu didorong pasca Covid-19 adalah penguatan SVLK yang sejalan dengan kebijakan UU Kehutanan Tiongkok yang baru. Disamping itu, perluasan promosi di Tiongkok melalui platform e-commerce berbahasa Mandarin termasuk didalamnya penguatan market intelligence juga sangat dibutuhkan.

“Promosi dalam bentuk pameran masih relevan untuk terus digiatkan termasuk menjalin komunikasi dan kerja sama dengan perwakilan China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) di Jakarta dan Indonesia Chamber of Commerce (INACHAM) di Tiongkok,” ujar Djauhari.

Sementara itu, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rufiie, menyatakan, SVLK strategis menjadi pintu masuk untuk mempromosikan dan memperluas pasar ekspor produk kayu olahan Indonesia ke Tongkok.

“Indonesia telah menjadi pelopor dalam penerapan SVLK, dan dari tahun ke tahun ekspor kayu olahan berbasis SVLK menunjukkan tren yang terus meningkat ke Tiongkok. Kami menyambut baik kebijakan pemerintah Tiongkok dengan UU Kehutanan yang baru, yang mewajibkan penerapan kayu secara legal dan bersetifikat, dan kami terbuka untuk berbagi pengalaman,” jelas dia. Bantolo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *