Bawang putih/ist

Pusbarindo Apresiasi Langkah Kementan dan Kemendag soal Impor Bawang Putih

Agrofarm.co.id-Ketua II Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) Valentino mendukung langkah Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam relaksasi impor bawang putih dan bawang bombai.

“Kami mengapresiasi langkah Kemdag melalui Permendag Nomor 27 Tahun 2020 yang mengatur importase bawang putih dan bawang bombai tanpa SPI (Surat Persetujuan Impor) dan LS (Laporan Survey), sebagai relaksasi untuk mempermudah pasokan dua komoditi tersebut, di saat terjadi kelangkaan pasokan dan situasi wabah virus corona yang memperburuk ekonomi nasional,” ungkap dia, Minggu (29/3/2020)

Di lain pihak, pihaknya juga mendukung respon cepat dari Kementan atas situasi ini, dan sudah merilis RIPH tahun 2020 untuk 107 Importir sebanyak 450 ribu ton bawang putih. Jumlah ini sudah mencapai 80% dari kebutuhan nasional per tahun. Sementara untuk Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang bombai, sudah terbit 227 ribu ton atau dua kali lipat kebutuhan nasional per tahun.

Kemudian langkah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo merilis RIPH sebagai syarat importir untuk lakukan importase dan berkoordinasi dengan Badan Karantina yang tetap melakukan pengawasan sesuai prosedur atas produk pangan yang masuk juga harus diapresiasi. “Ini bertujuan untuk menjamin produk pangan yang masuk tidak berbahaya dan aman dikonsumsi oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tertuang dalam UU No.13 Tahun 2010 yang diamanahkan kepada Kementan,” jelas Valentino.

Selain itu, kata dia, tujuan Mentan untuk tetap menjalankan ketentuan RIPH karena Kementan menjadi ujung tombak pelaksanaan swasembada pangan, khususnya bawang putih melalui program wajib tanam sebesar 5% bagi importir yang mengajukan RIPH. “Jadi tidak ada yang salah dengan aturan RIPH ini,” ujar dia.

Menurut dia, tetap dijalankannya aturan RIPH, maka para petani bawang putih dalam negeri mendapat kepastian berusaha atau berproduksi yang berkesinambungan, sehingga diharapkan hasil produksi dalam negeri dapat lebih maksimal.

“Sangat disayangkan apabila ada Menteri yang justru konsisten menjalankan amanah UU dan melaksanakan kewenangannya sesuai dengan semangat swasembada bawang putih nasional, malah menjadi sasaran pihak-pihak yang merasa keberatan dengan aturan RIPH, bahkan kemudian mengusulkan untuk dicopot. Ada apa ini?,” terang dia.

Jangan sampai Permendag No.27 Tahun 2010 ini disalahartikan dan diterjemahkan seolah-olah bebas tanpa syarat RIPH dan tanpa kontrol Badan Karantina. Dan jangan sampai Karantina sebagai garda utama yg mengawasi Keamanan Pangan yg akan masuk, digunakan sebagai “celah” dan dimanfaatkan oleh importir yang tidak bertanggung jawab, tambah dia.

“Selain berpotensi mengancam keamanan pangan nasional, celah ini akan berdampak merusak semangat wajib tanam karena jika importir melakukan importase tanpa RIPH. “Artinya dia menghindar dari aturan eajib tanam,” ujar dia.

Mengingat situasi corona sedang melanda negeri ini dan belum mengetahui kapan akan berakhir. Maka sebaiknya Menteri Perdagangan segera menerbitkan SPI terhadap 107 importir yang sudah mengantongi 450.000 ton RIPH bawang putih agar ada kepastian suplai dan kestabilan harga di pasar, kata dia.

Tupoksi penerbitan SPI ini sudah diatur dalam Permendag No. 44/2019 Pasal 9 yang menyebutkan bahwa berdasarkan permohonan RIPH yang diajukan secara online, maka direktur akan menerbitkan SPI paling lama dua hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

“Selanjutnya, saran kami untuk Kementan adalah agar pengajuan RIPH anggota PUSBARINDO yg sudah berada di Sesditjen dapat segera diterbitkan,” ujar Valentino.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mempermudah semua proses perizinan, penyederhanaan birokrasi dan transparansi. Menurut dia, alangkah baiknya jika Kemendag dan Kementan memberlakukan aturan pengajuan rekomendasi maupun izn importase secara tertib, adil dan transparan.

Dia pun mengusulkan kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi agar semuanya dikembalikan kepada aturan yang selama ini berjalan pada kedua Kementerian tersebut. “Kekurangan yang selama ini terjadi adalah lambatnya respon dalam rilis RIPH dan SPI di kementerian masing-masing yang selalu berulang setiap tahun, sehingga menyebabkan setiap awal tahun harga bawang putih selalu bergejolak,” terang dia.

“Masalah komunikasi, masalah ego sektoral dan transparansi yang seharusnya sinkron antara dua Kementerian ini, diharapkan dapat diatasi oleh Bapak selaku koordinatornya,” tandasnya. Bantolo