Cukai rokok/ist

Cukai Rokok Naik, AMTI Sebut 21.000 Pekerja Terancam PHK

Agrofarm.co.id-Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) memperkirakan sekitar 21.000 pekerja terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) tahun ini sebesar 23 persen dan harga jual eceran (HJE) rokok 35 persen.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo mengatakan, saat ini imbas dari kenaikan cukai rokok belum dirasakan oleh industri tembakau. Mekipun saat ini pedagang atau pengecer rokok sudah ada yang menaikan harga rokok Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per bungkus.

“Namun hingga kini belum ada kenaikan harga rokok di tingkat pabrik karena masih menggunakan tariff cukai yang lama,” kata dia kepada agrofarm.co.id, Rabu (15/1/2020).

Budidoyo memperkirakan, ke depan akan ada gejolak pada industri tembakau akibat dinaikannya tarif cukai. Utamanya sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT) akan terjadi penurunan produksi.

Dia meyebutkan, produksi rokok nasional sekitar 336 miliar batang per tahun. Tiap tahun sudah ada penurunan produksi rokok sekitar 6 miliar batang.

“Ketika ada penurunan produksi sebesar 5 persen berpotensi pengurangan tenaga kerja sekitar 7.000 orang. Ada kebijakan di hilir maka akan berdampak ke sektor hulu,” jelas dia.

Bahkan dia memperkirakan penurunan produksi rokok tahun ini bisa mencapai 15 persen. “Imbasnya sekitar 21.000 pekerja terancam pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujar Budidoyo.

Dia mengungkapkan, produksi SKT turun, serapan terhadap bahan baku berupa cengkeh dan tembakau juga berkurang. “Tiga bulan ke depan atau memasuki musim panen tembakau baru terasa serapan bahan bakau bakal menurun,” kata dia.

Dia menambahkan, adanya rencana kenaikan cukai rokok ini memicu pedagang untuk mengurangi pembelian tembakau petani. “Pedagang ngomong ke petani bahwa pabrik rokok tidak ada yang mau beli tembakau karena cukainya naik. Maka harga tembakau dibeli pedagang sekian di bawah harga pasaran,” kata dia.

Dia menyebutkan, musim panen tahun lalu harga tembakau di tingkat petani mulai turun dan pembelian oleh pabrik juga seret. “Wacana kenaikan cukai tahun lalu sudah menimbulkan gejolak pasar tembakau dalam negeri,” terangnya.

Selain itu, katanya, dikhawatirkan pengendalian dan pembatasan konsumsi rokok ini mengakibatkan maraknya peredaran rokok illegal. “Artinya orang yang merokok masih banyak, tapi pendapatan pemerintah akan turun,” ujar dia.

Sebelum Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan menaikkan tarif cukai rokok sebesar 25 persen dan berlaku efektif pada 1 Januari 2020, pihaknya sudah menolak kebijkan tersebut karena tidak rasional.

“Penolakan industri tembakau juga sudah dituangkan dalam surat keberatan ke Presiden Joko Widodo. Kami melihat kenaikan cukai rokok tidak rasional,” ujar dia.

Dia menegaskan, pihak menolak kebijakan kenaikan cukai tersebut. Namun kalau naik maksimal 10 persen, tandasnya.

Menurutnya, AMTI sudah maksimal meyakinkan pemerintah bahwa kebijakan tersebut akan merugikan petani maupun industri tembakau dalam negeri. “Tapi gimana aturan itu sudah disahkan dan pemerintah saat ini memang sedang butuh uang,” tandasnya.

Dengan kenaikan cukai rookok dan HJE 35 persen itu sama aja diibaratkan kita sudah jatuh tertimpa tangga. “Dengan dibarengi kenaikan HJE sangat memukul industri tembakau,” tambahnya.

Meskipun, katanya, dalam aturan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau pabrik rokok boleh menjual harga banderol.

“Misalya harga rokok Rp 20.000 per bungkus, pabrik bisa menjual dibawah harga tersebut Rp 17.000 per bungkus atau menjual maksimal 85 persen,” jelas dia. Bantolo