Beranda Liputan Khusus 2020, Mandatory Minyak Goreng Kemasan

2020, Mandatory Minyak Goreng Kemasan

BERBAGI
Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI. (Ist)

Agrofarm.co.id – Pemerintah mewajibkan (mandatory) penggunaan minyak goreng (migor) kemasan di seluruh wilayah Indonesia mulai 1 Januari 2020. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menilai program ini mampu meredam harga migor di pasar.

Sebelumnya kebijakan peralihan migor curah menjadi kemasan akan dilaksanakan pada 1 April 2017. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.9/M-DAG/PER/2/2016 yang menyatakan kewajiban minyak goreng kemasan mulai berlaku 1 April 2017 untuk minyak goreng berbahan baku sawit. Beleid ini menggantikan Permendag No.21/2015 yang mewajibkan pengunaan kemasan untuk minyak goreng berbasis sawit pada 1 April 2016.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, pihaknya meminta penerapan migor kemasan bisa diundur lantaran para produsen migor belum siap. “Apabila dipaksakan kondisinya bisa chaos,” kata Sahat kepada Agrofarm ketika berbincang-bincang di kantornya.

Sahat menjelaskan ada dua alasan mandatori minyak goreng kemasan diundur. Pertama, pada Juni tahun ini sudah masuk Ramadhan dan jelang Hari Raya Idul Fitri. Kedua, produsen minyak goreng belum siap.

Untuk itu, GIMNI mengusulkan perbedaan waktu persiapan investasi fasilitas pengemasan antara Jawa dan luar Jawa. Untuk di pulau Jawa, masa transisi mulai berlaku pada 1 Juni 2017 selama 18 bulan. Sedangkan di luar Jawa, kata Sahat, diusulkan masa transisi selama 16 bulan mulai 1 September 2017.

Melihat belum ada kesiapan dari para produsen, lanjutnya, Menteri Perdagangan mengundurkan  menjadi 1 Januari 2018, namun karena diperlukan masa transisi selama dua tahun maka mandatori baru berlaku resmi pada 1 Januari 2020 “Sehingga 1 Januari 2020 semua minyak goreng di pasar itu harus menggunakan kemasan,” tandasnya.

Sahat menjelaskan bahwa tujuan program ini agar migor lebih higienis karena disinyalir di lapangan sekitar 18-20% minyak jelantah yang diproses atau didaur ulang  kembali menjadi minyak goreng. Utamanya dilakukan oleh para pedagang gorengan pinggir jalan.

Dia menambahkan, berdasarkan penelitian terakhir oleh Isidore Sindabarira, seorang Ahli Nutrisi asal Inggris, pada minyak jelantah ada toksin penyebab parkinson, alzheimer, kardiovaskular, stroke, dan huntington. “Namanya HNE (Hydroxy Trans2 Nonenal). Migor yang dipakai empat kali lebih biasanya mengandung itu,” kata Sahat.

Sahat mengusulkan, setiap penampung atau pengumpul minyak jelantah harus terdaftar sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal ini supaya jelas. “Kami bukan meminta supaya dilarang sepenuhnya, sebab minyak jelantah ini juga bermanfaat sebagai bahan baku industri oleokimia dan biodiesel,”  tuturnya.

Selain itu, katanya, adanya mandatory migor ini untuk mengurangi polusi plastik dari minyak goreng curah yang mencapai 3,65 juta ton. Kemasan plastik di pasar tradisional yang digunakan kebanyakan berkuran 250 mililiter dan 500 mililiter. “Sehingga berdasarkan perhitungan  ada 75 ribu ton plastik bekas,” tandasnya.

Agar ekonomis dalam penggunaan plastik. Dia mengusulkan agar minyak goreng curah dapat dikemas dengan ukuran maksimum 25 liter. Selama ini tidak jalan karena tidak ada pengawasan. Ke depan akan dikontrol ketat agar sasaran ini terealisasi dan berjalan tepat waktu. “Untuk itu, Kemendag meminta dukungan dari asosiasi GIMNI guna melakukan kontrol terhadap para anggotanya,” ujar Sahat.

Saat ini tercatat ada 86 produsen minyak goreng di Indonesia. Sahat mengatakan, para produsen sepakat selama periode transisi program migor kemasan akan menggunakan merek Minyakita. Kemudian bagi produsen yang belum mempunyai merek Minyakita segera mendaftarkan diri paling lambat 1 April 2017.

Kemudian setiap produsen migor membuat rencana pembuatan mesin pengemasan (packing line). “Misalnya Produsen A mempunyai kapasitas pabrik minyak goreng sebesar 350.000 ton per tahun. Produsen tersebut musti mempunyai rencana kerja tahunan (RKT) tiap kuartal untuk memproduksi migor kemasan. Kuartal I sebanyak 5%, kuartal II sebesar 10%, kuartal III 20%, kuartal IV 35%. Selanjutnya kuartal V sebesar  45%, kuartal VI sekitar70%, kuartal VII 85% dan kuartal VIII mencapai 100% migor kemasan,” jelasnya.

Menurutnya, pengawasan ini akan dilakukan oleh Kemendag bersama asosiasi. Apabila dalam perjalanannya tidak sesuai yang ditargetkan oleh perusahaan, maka izin akan dicabut oleh Kemendag. “Artinya perusahaan tidak boleh menjual minyak goreng curah. Ini akan diatur dalam petunjuk pelaksaanaan berupa Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag,” ungkap Sahat.

Sahat mengatakan, untuk mendukung kebijakan ini diperlukan sekitar 1.522 packing line di seluruh Indonesia. 140 lokasi kabupaten dan kota. Masing-masing mesin pengemasan berkisar 5-6 line di pulau Jawa. Alasannya konsumsi minyak goreng di Jawa mencapai 60% dari total konsumsi nasional. Sedangkan luar Jawa, mesin pengemasan perlu sekitar 3 line.

“Kebutuhan mesin pengemasan terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali yang membutuhkan 1.071 unit, disusul Pulau Sumatera dan sekitarnya yang perlu 249 unit packing line, serta Pulau Kalimantan dan Sulawesi 202 unit packing line,” jelas dia.

Dia menyebutkan, Investasi untuk satu mesin berkisar Rp 600 juta dengan kapasitas 6.000 pieces ukuran 300-500 mililiter pillow pack. “Sehingga total investasi packing line di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai Rp 3,6 triliun-Rp4 triliun,” ujar Sahat kepada Agrofarm Indonesia ketika ditemui di kantor GIMNI.

“Oleh karena itu, GIMNI meminta Mendag menghimbau para kepala daerah (bupati) mengembangkan badan usaha milik daerah (BUMD) atau koperasi membangun mesin pengemasan. Diperkirakan program ini akan menyerap 8.000 orang. Ini penting supaya tidak ada lagi gejolak harga minyak goreng di daerah,” katanya.

Alhasil masing-masing produsen atau pengemas bertanggung jawab terhadap kualitas dan mutu  minyak goreng yang dihasilkan. Sementara itu, Kemendag akan membantu percepatan pembuatan sertifikasi halal dan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

GIMNI memprediksi dengan adanya program mandatory migor kemasan harga akan meningkat sekitar 22%-30%. Akan tetapi, katanya, Mendag meminta kenaikan bisa dipatok maksimum sebesar 19%. Untuk itu beberapa insentif.  Pertama, meminta penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk migor kemasan sederhana selama dua tahun pertama. Sahat meyebutkan,  apabila PPN dibebaskan kenaikan harga hanya sekitar 8-9%.

Saat ini harga minyak goreng curah sekitar Rp 10.800 per kilogram (kg). Ketika diubah menjadi migor kemasan harganya akan meningkat menjadi Rp 12.750 per kg.

Kedua, plastik juga tidak dikenakan cukai untuk mendukung program migor kemasan. Ketiga, bea masuk mesin pengemasan impor dibebaskan agar dalam menghasilkan produk minyak goreng kemasan lebih efisiein. Beledug Bantolo