Benih lobster/ist

Kiara Nilai Wacana Ekspor Benih Lobster Tidak Bisa Menjawab Persoalan Perikanan

Agrofarm.co.id-Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai langkah Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo yang menghentikan wacana ekspor benih lobster setelah bertemu dengan nelayan pembudidaya lobster di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, masih tidak bisa menjawab persoalan utama perikanan nasional.

Pada tiga bulan pertama masa kerjanya, Edhy Prabowo seharusnya melakukan langkah-langkah yang lebih signifikan daripada melempar wacana ekspor benih lobster, diantaranya melahirkan aturan turunan dari UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati meminta masyarakat bahari di seluruh Indonesia untuk tetap mengawasi dan mengkritisi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan yang terindikasi kuat akan mendorong sejumlah agenda.

Pertama, merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

“Permen ini disusun untuk melakukan proteksi terhadap keberlanjutan sumberdaya perikanan. Jangan sampai Permen ini direvisi hanya untuk melayani kepentingan sekelompok pihak dengan menafikan kepentingan nelayan tradisional sekaligus nelayan skala kecil,” tegas Susan dalam siaran persnya, Jumat (27/12/2019).

Kedua yang akan didorong adalah ekstensifikasi perikanan budidaya, khususnya budidaya udang yang tidak berbasis masyarakat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Budidaya KKP (2018), total luas lahan indikatif di Indonesia untuk sumber daya akuakultur mencapai 17,2 juta hektare. Dari luasan tersebut, potensi untuk pengembangan budidaya air payau luasnya mencapai 2,8 juta ha.

Dari luasan potensi tersebut, hingga saat ini yang baru dimanfaatkan luasnya mencapai 605 ribu ha atau baru 21,64 persen saja. Dari luas yang sudah dimanfaatkan tersebut, pemanfaatan lahan produktif untuk budidaya udang diperkirakan mencapai 40 persen atau baru 242 ribu hektare.

Data tersebut menjelaskan bahwa yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah intesifikasi perikanan budidaya, khususnya budidaya udang yang berbasis masyarakat. Ekstensifikasi atau perluasan dan pembukaan lahan baru untuk perikanan budidaya skala besar, hanya akan mendorong deforestasi hutan mangrove skala besar. Tak hanya itu, dalam konteks ini, masyarakat bahari hanya akan menjadi penonton, ujar Susan.

Ketiga, akan didorong adalah legalisasi proyek reklamasi, khususnya di Teluk Jakarta dan Teluk Benoa, Bali. Kedua proyek ini terbukti mendapatkan penolakan dan perlawanan yang sangat keras dari masyarakat. Khusus untuk konteks Jakarta, ribuan nelayan tradisional melawan proyek reklamasi karena terbukti merampas ruang hidup mereka. Bagi masyarakat Bali, reklamasi Teluk Benoa dianggap akan menghancurkan situs suci umat Hindu yang merupakan kawasan peribadatan.

“Proyek Reklamasi di Teluk Jakarta maupun di Teluk Benoa, keduanya sama-sama bukan untuk kepentingan masyarakat, melainkan kepentingan bisnis sekelompok orang yang ingin menguasai sumberdaya kelautan dan perikanan,” kata Susan.

Keempat, mengubah sektor perikanan tangkap yang masuk di dalam Daftar Negatif Investasi asing, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2016, menjadi daftar prioritas investasi asing. Perpres 44/2016 memandatkan bahwa sektor perikanan tangkap harus berbasis PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan tertutup untuk PMA (Penanaman Modal Asing).

“Jika sektor perikanan tangkap diubah menjadi daftar prioritas untuk investasi asing, maka nelayan-nelayan tradisional dan nelayan skala kecil harus berkompetisi dengan kapal-kapal asing yang ukurannya lebih besar di atas laut. Jika hal itu terjadi, ini adalah bentuk eksploitasi sumberdaya perikanan dan ketidakadilan terhadap nelayan tradisional dan skala kecil, yang disebut oleh FAO sebagai aktor perikanan yang paling ramah lingkungan,” jelas Susan.

Di atas semua itu, Pemerintah telah salah memahami investasi. Konsep investasi saat ini hanya diartikan pendanaan dengan modal besar, corporate-based, dan harus berasal dari luar negeri (foreign investment). Padahal, berbagai komunitas, masyarakat Indonesia di banyak tempat, telah bekerja di atas tanahnya selama puluhan bahkan ratusan tahun telah melakukan investasi, berproduksi, menciptakan ekonomi tanpa atau hanya dengan bantuan pemerintah.

“Di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, tak sedikit kelompok masyarakat yang telah hidup secara turun temurun dengan sistem ekonomi ramah lingkungan, berbasis investasi yang berasal dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka. Inilah kekuatan masyarkat bahari yang tidak dilihat oleh pemerintah,” pungkas Susan. Bantolo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *