Tandan buah segar (TBS) petani/ist

FP2SB : Tantangan Kelapa Sawit Indonesia Kedepan Semakin Kompleks

Agrofarm.co.id-Kelapa sawit merupakan anugerah Tuhan bagi Indonesia yang patut disyukuri karena potensi pengembangannya cukup besar. Namun, pengembangannya masih menghadapi berbagai kendala.

Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) Achmad Mangga Barani dalam Seminar tentang Tantangan Perkelapasawitan Indonesia Kedepan: Menjawab Permasalahan Kemitraan Usaha di Jakarta, Kamis (5/10/2019).

Menurut Achmad Mangga Barani, kelapa sawit mempunyai peran penting bagi kepentingan nasional maupun global dan dari multiaspek baik aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, agribisnis kelapa sawit, khususnya di Indonesia dapat dikatakan sebagai agribisnis yang Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor, Pro-Devisa, Pro-Environment. Di samping itu, juga sesuai dengan The Tripple Bottom Line yaitu 3 P: People, Planet, Profit.

“Namun, selain memiliki berbagai keunggulan kelapa sawit Indonesia juga memiliki berbagai tantangan dan permasalahan serius, baik terkait aspek hukum, ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup,” kata Mangga Barani.

Adapun tantangan dan permasalahan konkrit yang dihadapi sawit, lanjut Mangga Barani, diantaranya meliputi beberapa isu: kemitraan usaha, tata niaga dan pasokan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, lahan, legalitas usaha perkebunan serta Peremajaan Sawit Rakyat.

Selain itu juga, tuntutan sustainable palm oil (ISPO), kelembagaan pekebun kelapa sawit, status dan keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun, penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit dan peruntukkannya dan data dasar perkebunan kelapa sawit

“Juga belum diakuinya kontribusi langsung/nyata bagi pemerintah propinsi dan/atau pemerintah kabupaten dalam APBD-nya, penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, program green fuel/biodisel, serta penghentian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut,” jelas Mangga Barani.

Selain permasalahan dan tantangan diatas, menurutnya, masih ada lagi tantangan yang juga harus diselesaikan, diantaranya; Parlemen Uni Eropa pernah mengeluarkan resolusi soal kelapa sawit dan pelarangan biodiesel berbasis kelapa sawit karena dinilai masih menciptakan banyak masalah, antara lain, terkait deforestasi, korupsi, penggunaan pekerja anak, dan pelanggaran HAM.

Perkembangan berikutnya, pada 13 Maret 2019, Komisi Eropa akhirnya memutuskan untuk melarang penggunaan bahan bakar kendaraan yang berasal dari minyak sawit, karena budidaya tanaman kelapa sawit dinilai mengakibatkan deforestasi berlebihan. Komisi Eropa juga menerbitkan sejumlah kriteria guna menentukan tanaman atau komoditas yang menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan.

Kriteria tersebut dibuat sebagai bagian dari upaya Komisi Eropa untuk membuat undang-undang baru di Uni Eropa yang bertujuan meningkatkan pangsa energi terbarukan menjadi 32% pada 2030. Dimana Komisi Eropa merancang peraturan baru berupa Delegated Regulation Suplementing Directive 2018/2019 of the Europe Union (EU) Renewable Energy Directive (RED) II.

Rancangan peraturan tersebut bertujuan membatasi dan secara efektif melarang sama sekali penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit di UE melalui penggunaan konsep Indirect Land Use Change (ILUC).

“Dalam keputusannya, Komisi Eropa juga menyimpulkan bahwa sekitar 45% dari ekspansi perkebunan kelapa sawit sejak 2008 telah menyebabkan terjadinya kerusakan hutan, lahan basah atau lahan gambut, dan pelepasan gas rumah kaca,” jelasnya.

Pada sisi lain disebutkan bahwa penggunaan bahan baku biofuel yang lebih berbahaya akan ditutup secara bertahap pada tahun 2019 hingga 2023 dan dikurangi menjadi nol pada 2030. Pemerintah Uni Eropa dan Parlemen Eropa masih memiliki waktu dua bulan untuk memutuskan apakah akan menerima keputusan Komisi Eropa tersebut atau mem-vetonya.

“Oleh karena itu, minyak sawit merupakan salah satu komoditas yang paling banyak diekspor, namun masih terus menghadapi ganjalan perdagangan berupa kampanye negatif di Uni Eropa yang berdampak pada penurunan nilai ekspor. Berdasarkan hasil analisa dengan metode Export Product Dynamics (EPD), minyak sawit berada pada posisi lost opportunity di beberapa negara Eropa dan negara lainnya yaitu di India, Belanda, Gabon, Arab Saudi, Portugal, dan Mali,” urainnya.

Mangga Barani menambahkan, data Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian menyebutkan, saat ini luas lahan di Indonesia yang sesuai dan berpotensi untuk perkebunan kelapa sawit adalah seluas 46.904.116 hektar, dengan rincian yang berpotensi tinggi 24.878.579 hektar, berpotensi menengah 3.377.106 hektar, dan berpotensi rendah 18.648.431 hektar.

“Sementara total luas areal kelapa sawit di Indonesia berdasarkan angka sementara pada tahun 2018 yaitu 14.327.093 hektar, maka lahan berpotensi atau sesuai yang sudah termanfaatkan baru 30,5% dan yang belum termanfaatkan 32.577.023 hektar (69,5%),” jelasnya.

Selain itu, Data Statistik Perkebunan-Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan bahwa total luas areal kelapa sawit di Indonesia berdasarkan angka sementara tahun 2018 yaitu 14.327.093 hektar. Terdiri dari perkebunan rakyat 5.811.785 hektar (40,6%), perkebunan besar negara 634.690 hektar (4,4%) dan perkebunan besar swasta 7.880.617 hektar (55%).

Berdasarkan wilayah, persebaran luas areal perkebunan kelapa sawit pada tahun 2018 terbesar berada di Sumatera (59,6%), diikuti oleh Kalimantan (34,7%), dan Sulawesi (3,8%). Sementara produksi crude palm oil (CPO) Indonesia berdasarkan angka sementara pada tahun 2018 sebesar 40.567.230 ton, dengan rincian produksi perkebunan rakyat 13.999.750 ton (34,5%), perkebunan besar negara2.077.854 ton (5,1%), dan perkebunan besar swasta 24.489.625 ton (60,4%). Bantolo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *